WH.BENGKULU – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) kembali menggelar aksi akbar pada Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap penegakan supremasi hukum di Provinsi Bengkulu menjelang peringatan Hari Jadi ke-58 Provinsi Bengkulu pada 18 November 2026.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolda Bengkulu dan Kapolresta Bengkulu, FABB menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu yang menilai masih terdapat persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di depan Rumah Sakit Kota Bengkulu, kawasan Simpang Lima.
Selanjutnya, massa akan bergerak menuju Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada pukul 09.00 hingga 10.30 WIB. Setelah itu, aksi dilanjutkan ke depan Markas Polda Bengkulu mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
FABB memperkirakan jumlah peserta aksi berkisar 100 hingga 500 orang, yang berasal dari gabungan aktivis dan elemen masyarakat kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Adapun perlengkapan aksi yang disiapkan meliputi baliho, Bendera Merah Putih, pengeras suara, serta karton berisi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
Surat pemberitahuan aksi tersebut ditandatangani Koordinator Lapangan FABB, Dedi Mulyadi, pada 31 Oktober 2026.
Herman Lufti: Ini Hadiah HUT Provinsi Bengkulu, Jangan Ada Tebang Pilih Hukum
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua FABB Herman Lufti, didampingi Koordinator Lapangan Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua M. Zen Ferry, membenarkan rencana pelaksanaan aksi tersebut.
Menurut Herman, aksi pada 16 November merupakan aksi lanjutan dari sejumlah gerakan yang sebelumnya telah dilakukan FABB. Pelaksanaannya merupakan hasil kesepakatan forum dan sengaja dipilih berdekatan dengan momentum HUT ke-58 Provinsi Bengkulu.
“Benar, kita akan kembali melakukan aksi di dua titik sebagai lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya. Berdasarkan hasil kesepakatan forum, aksi dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026. Kebetulan waktunya juga tidak jauh dari peringatan HUT Provinsi Bengkulu ke-58 pada 18 November 2026. Anggap saja ini sebagai hadiah ulang tahun bagi Provinsi Bengkulu,” tegas Herman.
Ia menilai, di usia Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 58 tahun, penegakan supremasi hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
Herman juga menyoroti sejumlah perkara yang diduga melibatkan pejabat dan hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian.
“Kami melihat masih banyak kasus yang melibatkan pejabat hingga hari ini belum menemukan titik terang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Bahkan, kami menduga adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara hukum, sehingga pihak-pihak yang terseret persoalan hukum seolah masih leluasa menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. FABB juga mengingatkan agar komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang disampaikan pimpinan Polri benar-benar diwujudkan hingga ke daerah.
FABB Minta Kejati dan Polda Bengkulu Bertindak Tegas
Lebih lanjut, FABB berharap Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Polda Bengkulu dapat menjalankan amanah penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
Menurut FABB, hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Harapan kami, aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu benar-benar menjalankan tugas dan amanahnya. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jangan melihat pangkat dan jabatan, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” pungkas Herman.
Melalui aksi akbar tersebut, FABB berharap Kejati dan Polda Bengkulu dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan hukum yang menjadi sorotan masyarakat, sekaligus menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Bumi Merah Putih. (Tim)
Editor : Ida
