WH.Surabaya – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang dibeberkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), memasuki babak baru. Selain menyeret nama mantan Kapolri, kasus ini juga menyentuh kebebasan pers setelah terungkap bahwa jurnalis dan media turut menjadi target penyadapan.
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri mengungkap lima tahapan modus penyadapan ilegal. Mulai dari perintah secara lisan, memasukkan nomor ke sistem _Lawful Interception Management System_ (LIMS) tanpa surat perintah penyidik, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada _end user_, hingga penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026.
Target penyadapan disebut tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus, dan pengusaha, tetapi juga aktivis, jurnalis, dan media.
Menanggapi hal itu, akademisi, jurnalis, dan praktisi hukum siber Dina Susiani, SH., MH., CPCL. menilai, persoalan utama kasus ini bukan pada kecanggihan alat, melainkan pada lemahnya kontrol hukum.
“Yang paling mengkhawatirkan itu bukan alatnya. LIMS itu alat yang legal, dipakai di banyak negara. Yang mengkhawatirkan adalah prosedurnya. Perintahnya bisa lisan, nomornya bisa dimasukkan begitu saja tanpa surat perintah penyidik, dan datanya bisa dihapus begitu saja dengan membubarkan grup WhatsApp,” ujar Dina saat diwawancarai, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Dina, dalam hukum siber, praktik tersebut merupakan cacat berat karena tidak ada _audit trail_ yang permanen, tidak ada izin hakim, dan tidak ada kontrol independen.
“Kalau sistem secanggih itu tidak punya kunci pengaman, maka siapa pun yang pegang kunci bisa menyalahgunakannya,” katanya.
Ancaman Bagi Kebebasan Pers
Sebagai jurnalis, Dina menyebut masuknya jurnalis dalam daftar target sadap sebagai pukulan telak bagi kebebasan pers. Modal utama wartawan, kata dia, bukan kamera atau mikrofon, melainkan kepercayaan narasumber.
“Narasumber itu mau bicara ke wartawan karena dia yakin identitasnya dilindungi. UU Pers itu menjamin hak tolak, wartawan berhak menolak membuka siapa narasumbernya,” ujarnya.
“Tapi apa gunanya hak tolak kalau telepon wartawannya sendiri sudah disadap diam-diam? Tidak perlu lagi panggil wartawan ke kantor polisi. Cukup sadap HP-nya, semua percakapan dengan narasumber sudah ketahuan,” lanjutnya.
Dina menilai, dampaknya akan langsung terasa. Narasumber menjadi takut bicara, berita investigasi berhenti, dan yang tersisa hanya berita rilis resmi pemerintah dan korporasi.
“Itu bukan pers yang merdeka. Itu _chilling effect_. Semua orang memilih diam karena takut diawasi,” katanya.
Tiga Masalah Sistem Hukum
Dari kacamata akademisi, Dina menilai ada tiga masalah mendasar yang membuat penyadapan ilegal bisa terjadi.
Pertama, Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Penyadapan yang komprehensif. Aturannya tersebar di UU ITE, UU Telekomunikasi, KUHP, dan KUHAP, tetapi tidak ada satu undang-undang yang mengatur secara detail siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, berapa lama, dan bagaimana pengawasannya.
Kedua, tidak ada kontrol pengadilan yang nyata. Di negara demokrasi lain, penyadapan harus atas izin hakim, ada batas waktu, dan ada laporan setelahnya. Di Indonesia, perintah lisan saja dinilai cukup.
Ketiga, tidak ada audit independen. Pengawasan terhadap penyadap hanya dilakukan secara internal.
“Itu seperti meminta maling mengawasi maling,” ujarnya.
Lembaga Pengawas Harus Independen
Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pengawas Data Pribadi. Dina menilai langkah tersebut sebagai kemajuan, namun belum cukup jika desain kelembagaannya salah.
“Lembaga Pengawas Data Pribadi itu harus independen. Tidak boleh di bawah kementerian, tidak boleh diisi orang titipan, dan harus punya kewenangan untuk mengaudit Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, dan BIN,” katanya.
Khusus untuk pers, Dina mengusulkan lembaga tersebut harus melibatkan unsur Dewan Pers dan organisasi pers. Penyadapan terhadap jurnalis, menurutnya, merupakan kasus khusus yang tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap pelaku terorisme atau narkoba.
“Kalau lembaga ini hanya jadi stempel, hanya menerima laporan tapi tidak bisa mengaudit, ya percuma. Kita hanya akan mengulang siklus yang sama: skandal terbongkar, publik marah, lalu lupa,” ujarnya.
Dina juga mendesak RUU Penyadapan segera disahkan dan memuat klausul khusus perlindungan pers. Penyadapan terhadap jurnalis hanya boleh dilakukan atas izin hakim tingkat tinggi, untuk tindak pidana berat, dan dengan pemberitahuan setelah penyadapan selesai.
Jangan Teralihkan Isu Viral
Di akhir wawancara, Dina mengingatkan publik agar tidak teralihkan oleh isu viral lain yang sedang ramai, seperti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan viralnya 20 kotak HokBen yang hilang di Gedung DPR.
“HokBen yang hilang bisa ketemu dalam sehari. Tapi kepercayaan publik yang hilang karena penyadapan ilegal, butuh bertahun-tahun untuk dikembalikan,” katanya.
Ia juga meminta media tidak takut dan tetap kritis.
“Kalau media ikut diam karena takut disadap, maka yang dibungkam bukan hanya wartawannya, tapi rakyatnya. Hari ini yang disadap adalah Presiden dan jurnalis. Kalau dibiarkan, besok yang disadap bisa jadi siapa saja,” pungkasnya. (Nn)
Editor : Ida
