WH.NGANJUK –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nganjuk yang digadang-gadang membawa berkah bagi para penerima manfaat justru berujung nestapa. Insiden keracunan massal yang diduga berasal dari santapan program tersebut berbuntut panjang hingga memicu tindakan tegas dari pemerintah pusat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI Trenggono, mengonfirmasi bahwa dapur penyedia makanan yang bertanggung jawab atas insiden tersebut resmi dikenai sanksi berat berupa suspensi operasional. Tak hanya itu, kepala dapur yang memimpin fasilitas tersebut turut dicopot dari jabatannya.
Pernyataan tegas ini disampaikan Trenggono saat menjenguk para korban keracunan pada Sabtu (5/9/2026). Ia menekankan pentingnya kepatuhan mutlak terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan dalam setiap tahapan produksi MBG.
Dalam penjelasannya, Trenggono mengungkap bahwa pelanggaran SOP disinyalir terjadi pada pengolahan dua jenis hidangan, yakni telur dan ayam suwir. Selain aspek pengolahan, jeda waktu antara proses memasak dan pengonsumsian menjadi poin paling krusial yang diabaikan.
“Menu MBG ini ada SOP-nya. Setelah masak harus segera dilabeling. Dari proses masak, maksimal empat jam makanan tersebut harus sudah dikonsumsi,” tegas Trenggono.
Selain durasi penyajian, jenis menu yang disajikan juga menuai sorotan tajam. BGN menegaskan kembali larangan penggunaan jenis hidangan olahan tertentu, seperti nasi goreng dan nasi kuning, dalam daftar menu resmi MBG karena memiliki tingkat kerentanan kontaminasi yang tinggi.
Langkah korektif melalui pencopotan jabatan dan penghentian izin fasilitas diharapkan mampu memberikan efek jera. Namun, suasana di lokasi dapur penyedia pasca-sanksi justru menyisakan teka-teki baru.
Saat dimintai konfirmasi oleh awak media terkait dugaan pelanggaran prosedur pengolahan, pelabelan, hingga distribusi makanan, mantan Kepala Dapur MBG tersebut memilih tutuIdap mulut dan enggan memberikan keterangan sedikit pun.
Sikap bungkam tersebut kian memperkuat desakan publik agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh rantai pasok program MBG. Tragedi di Nganjuk menjadi pengingat keras bahwa jaminan keamanan pangan bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan komitmen keselamatan jiwa yang tidak bisa ditawar.
editor : Ida
