WH.NGANJUK – Rapat dengar pendapat (hearing) antara Forum Observasi Terpadu Tim Kabar Pasti Kundang (OTT KPK) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk dan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jawa Timur Wilayah Nganjuk berujung tegang. Pihak Forum OTT KPK memilih keluar dari ruangan (walkout) usai agenda pembahasan dinilai menyimpang dari kesepakatan awal.
Ketua Forum OTT KPK Nganjuk, Pak De Kamto, menyatakan bahwa hearing tersebut merupakan forum lanjutan untuk menuntaskan lima isu krusial pendidikan. Lima materi yang disepakati sebelumnya meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pengadaan seragam sekolah, iuran Komite/SPP, serta revitalisasi fisik sekolah.
Namun, suasana memanas saat pihak Cabdin Pendidikan menyatakan hanya siap memaparkan dua materi, yakni PIP dan SPMB.
“Kami sangat kecewa. Dari lima poin yang sudah disepakati, ternyata yang siap dibahas hanya dua. Pengadaan seragam, iuran bulanan, dan revitalisasi fisik malah ditinggalkan. Ini memicu pertanyaan besar bagi kami,” ujar Kamto usai meninggalkan ruang rapat.
Kamto juga menyoroti peran Komisi IV DPRD Nganjuk selaku fasilitator. Pihaknya menilai panitia rapat seharusnya konsisten mengawal agenda agar dinamika yang disepakati pada pertemuan sebelumnya tidak mentah kembali.
Aksi walkout ini menjadi bentuk penolakan Forum OTT KPK terhadap agenda pembatasan materi tersebut. Forum mengonsolidasikan internal untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk peluang mengajukan hearing ulang dengan jaminan agenda yang transparan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan ruang klarifikasi dari Komisi IV DPRD Nganjuk serta Cabdin Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk dikonfirmasi pasca tajuk berlangsung memilih untuk tidak memberikan jawaban.
editor : Ida
