KBS dan Anatomi Kejahatan Kerah Putih: Ketika Pakan Satwa Menjadi Modus Korupsi

banner 468x60

WH.Surabaya – Rp 10.209.664.735. Itu bukan angka APBD. Itu bukan angka proyek jalan tol. Itu angka dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya.

Dan yang dikorupsi bukan semen, bukan aspal, melainkan pakan satwa. Makanan untuk makhluk yang tidak bisa demo, tidak bisa melapor, dan tidak bisa viral.

Di kebun binatang yang dulu selalu kita datangi bersama keluarga itu, ada harimau yang kelaparan bukan karena musim kemarau, tapi karena jatah makannya diduga disunat lewat dokumen fiktif.

Kasus ini memiliki dua lapisan yang harus dibedakan secara jernih, agar publik tidak terjebak dalam pengaburan opini yang dibangun oleh para kuasa hukum.

Lapisan Pertama: Korupsi Klasik Rp 10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS, Choirul Anwar (2016-2024), telah dilimpahkan ke Kejari Surabaya atas dugaan korupsi Rp 10.209.664.735.

Dari perspektif hukum pidana, modusnya sangat klasik namun efektif: memerintahkan bawahan untuk mengeluarkan uang kas, lalu membuat dokumen fiktif pembelian pakan satwa dan perbaikan kandang.

Ini bukan sekadar pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Ini adalah kejahatan terhadap makhluk yang tidak bisa bersuara. Dalam hukum, kita mengenal konsep _victimless crime_, tapi kasus KBS adalah sebaliknya: _voiceless victim crime_. Korbannya adalah satwa yang tidak bisa melapor, tidak bisa membuat laporan polisi, tidak bisa viral di TikTok.

Korupsi yang paling keji bukanlah korupsi proyek jalan tol, melainkan korupsi yang merampas hak hidup makhluk yang tidak berdaya.

Lapisan Kedua: Kasus 2025-2026 dan Pertarungan Opini di Ruang Digital

Hari ini, Kamis 19 November 2026, empat pejabat KBS yang baru diperiksa Kejati Jatim. Kuasa hukumnya mengklaim tidak ada aliran dana ke kantong pribadi, hanya salah prosedur karena darurat, dan justru berhasil menyetor dividen Rp 5,04 miliar.

Sebagai pengamat media, saya harus mengingatkan publik: ini adalah strategi _framing_ yang sangat cerdas.

Dalam teori _agenda setting_, ketika sebuah kasus sedang panas, pihak yang terperiksa akan mencoba menggeser agenda dari “dugaan penyimpangan” menjadi “prestasi dividen” dan “korban pemerasan oknum”.

Apakah klaim dividen itu benar? Mungkin benar. Apakah klaim tidak ada keuntungan pribadi itu benar? Itu yang harus dibuktikan penyidik, bukan dibuktikan lewat konferensi pers.

Yang justru harus kita soroti dari konferensi pers kemarin adalah pengakuan adanya oknum yang mencatut nama Kejaksaan, janji tutup perkara, dan minta uang.

Dari kacamata saya sebagai praktisi hukum siber, saya melihat ini sebagai indikasi adanya pasar gelap keadilan di ruang digital dan non-digital. Ada pihak yang menjual harapan “kasus bisa dihentikan” dengan harga Rp 100 juta hingga Rp 2,2 miliar. Ada dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD. Jika ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan kejahatan kedua yang lebih berbahaya: *perdagangan pengaruh (_trading in influence_)* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor dan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Ini bukan lagi soal KBS. Ini soal integritas penegakan hukum di Jawa Timur.

Tiga Catatan Kritis dari Perspektif Hukum Siber

1. Jejak Digital Dokumen Fiktif Harus Dibuka
Korupsi zaman dulu meninggalkan jejak kwitansi basah. Korupsi zaman sekarang meninggalkan jejak metadata. Dokumen fiktif pembelian pakan satwa di KBS itu tidak dibuat dengan mesin ketik. Ia dibuat di komputer, diedit di PDF, dikirim lewat WhatsApp, ditandatangani secara elektronik. Jejak metadata-nya pasti ada. Penyidik harus membuka _digital forensic_ atas laptop, HP, dan email yang disita. Jangan hanya terpaku pada dokumen kertas dalam 8 boks kontainer itu.

2. Media Sosial Jangan Jadi Pengadilan
Sebagai jurnalis, saya prihatin. Saat ini, media sosial sudah menjadi pengadilan kedua. Foto harimau kurus viral, netizen langsung menghakimi. Di sisi lain, konferensi pers kuasa hukum viral, netizen langsung membela. Kita lupa pada asas praduga tak bersalah (_presumption of innocence_). Empat pejabat yang diperiksa hari ini adalah saksi, bukan tersangka. Kita harus menghormati proses hukum, sambil tetap kritis.

3. Transparansi Adalah Vaksin Terbaik
Solusi untuk KBS bukan sekadar mengganti direksi. Solusinya adalah transparansi berbasis teknologi. Sebagai akademisi, saya mengusulkan:
– Pengadaan pakan satwa harus diumumkan secara _real-time_ di website PDTS KBS, lengkap dengan foto, harga, dan vendor.
– Laporan keuangan KBS harus bisa diakses publik lewat _open data_, bukan hanya lewat audit BPK yang tertutup.
– CCTV kandang satwa harus bisa diakses publik secara _live streaming_, seperti yang dilakukan kebun binatang di Singapura dan Jepang. Jika publik bisa melihat harimau makan setiap hari, maka tidak ada lagi ruang untuk memalsukan dokumen pakan.

KBS adalah cermin kota Surabaya. Kota yang kita banggakan sebagai kota Pahlawan. Kota yang wali kotanya berani memecat pegawainya yang pungli Rp 30 juta dan positif narkoba. Kota yang wali kotanya berani mengaudit KBS meski harus berhadapan dengan banyak pihak.

Jika Surabaya saja tidak bisa menyelamatkan kebun binatangnya dari korupsi, bagaimana kita bisa meyakinkan generasi muda bahwa hukum masih tegak di negeri ini?

KBS harus diselamatkan. Bukan hanya satwanya, tapi juga marwah hukumnya. (Ds)

Editor : Ida

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *