WH.Surabaya – Pada Selasa, 17 November 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan klarifikasi di Jakarta terkait beredarnya informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menteri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan peraturan turunannya masih dalam tahap penyusunan.
Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh Danantara pada hari yang sama, yang menyatakan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana tersebut.
Peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi hukum: norma sudah diundangkan, tetapi norma pelaksana belum tersedia, sehingga ruang kosong tersebut diisi oleh misinformasi.
Norma yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026 dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-Undang ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Duduk Perkara
Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan Dana Cadangan Pesangon. Dana tersebut disiapkan sejak hubungan kerja berlangsung, agar pada saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak pesangon pekerja telah tersedia.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan urgensi pengaturan ini. Pada periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat 72.336 pekerja mengalami PHK dan terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jumlah terbanyak berada di Jawa Barat sebanyak 14.694 orang, Banten 8.649 orang, dan Jawa Tengah 6.860 orang.
Pada 16 November 2026, 69 pekerja PT Dantosan Precon Perkasa di Karawang melakukan aksi unjuk rasa terkait PHK yang dinilai tidak prosedural. Perhimpunan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menilai PHK tersebut batal demi hukum karena tidak melalui perundingan bipartit dan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, hingga 17 November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada 16 November 2026 menyampaikan tiga opsi lembaga pengelola, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga baru. KSPI menilai Danantara sebagai opsi paling realistis.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kajian masih berlangsung dan penetapan lembaga pengelola akan diatur dalam peraturan turunan.
Dasar Hukum
Analisis ini didasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 82-87 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pasal 95-99 tentang Alih Daya, Pasal 137-139 tentang Upah Minimum, Pasal 253 tentang Dana Cadangan Pesangon, Pasal 310-313 tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2026.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Analisis Hukum
1. Kekosongan Norma Pelaksana dan Risiko Misinformasi
Pasal 312 UU No. 27 Tahun 2026 mewajibkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana paling lambat 28 Oktober 2027. Selama masa transisi tersebut, terdapat kekosongan norma teknis mengenai siapa yang mengelola dana, bagaimana mekanisme penyetoran, berapa besaran iuran, dan bagaimana pengawasannya.
Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan pekerja. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, suatu norma harus dapat diprediksi pelaksanaannya. Ketika norma primer ada tetapi norma sekunder belum ada, maka norma tersebut belum dapat dijalankan secara efektif.
Hoax mengenai Danantara adalah akibat langsung dari kekosongan tersebut. Masyarakat menerima informasi parsial mengenai nama lembaga, tanpa penjelasan mengenai status hukumnya.
2. Dana Cadangan Pesangon sebagai Jaminan Perlindungan
Secara konseptual, Dana Cadangan Pesangon merupakan pergeseran paradigma dari sistem pesangon yang bersifat _ex post_ menjadi _ex ante_. Sebelumnya, pesangon dibayarkan setelah PHK terjadi. Kini, dana disiapkan sebelum PHK terjadi.
Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan pekerja dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dana cadangan berfungsi sebagai jaminan bahwa hak konstitusional tersebut tidak hilang akibat ketidakmampuan finansial pengusaha.
Namun, tanpa lembaga pengelola yang jelas, tujuan tersebut belum tercapai.
3. Perubahan Fundamental Lain dalam UU No. 27 Tahun 2026
Selain Dana Cadangan Pesangon, UU ini membawa perubahan mendasar lain yang akan berlaku penuh pada 2027:
a. Pemutusan Hubungan Kerja
Alasan efisiensi tidak lagi termasuk dalam 15 alasan PHK. Pengali 0,5x dalam perhitungan pesangon dihapus, sehingga pesangon minimal menjadi 1x ketentuan. PHK wajib melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, dan upah wajib tetap dibayarkan selama proses sengketa berlangsung.
b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
PKWT dibatasi maksimal 2 tahun, dengan perpanjangan 1 tahun sebanyak 2 kali, sehingga total maksimal 4 tahun. PKWT wajib dibuat tertulis dan dicatatkan. PKWT kini juga berhak atas pesangon 1 bulan upah per tahun masa kerja, maksimal 4 bulan.
c. Alih Daya (Outsourcing)
Alih daya hanya diperbolehkan untuk 4 jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, dan angkutan pekerja. Batas penyesuaian adalah 28 Oktober 2027.
d. Upah Minimum
Upah minimum kini terdiri atas 4 tingkat: UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Perhitungannya kembali menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penetapan UMP 2027 wajib dilakukan paling lambat 21 November 2026, dan UMK 25 November 2026.
e. Cuti dan Waktu Kerja
Pasal 118 ayat (6) menegaskan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Istirahat panjang 30 hari setelah 5 tahun kerja wajib diberikan. Lembur dibatasi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.
f. Pekerja Platform Digital dan Larangan Penahanan Dokumen
Pekerja platform digital kini diakui sebagai subjek perlindungan. Pengusaha dilarang menahan ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, dan BPKB asli milik pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 78.
Berdasarkan analisis tersebut, penulis merekomendasikan tiga langkah:
Pertama, pemerintah harus mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2026, dengan melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha melalui _meaningful participation_.
Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan literasi hukum secara masif untuk mencegah penyebaran hoax, khususnya mengenai Dana Cadangan Pesangon.
Ketiga, DPR RI harus melakukan pengawasan terhadap masa transisi hingga 28 Oktober 2027, agar perubahan ini tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.
UU No. 27 Tahun 2026 adalah langkah maju dalam perlindungan ketenagakerjaan. Namun, tanpa norma pelaksana yang jelas, undang-undang yang baik dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian. Tugas kita bersama adalah mengawalnya agar 2027 menjadi tahun perlindungan, bukan tahun kepanikan. (Ds)
Editor : Ida












