Kursi Wapres Kosong, Hoaks Penuh: Ketika Negara Kalah Cepat dari Facebook

banner 468x60

WH.Surabaya – Pada Kamis (12/11/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut. Alasannya, polemik ijazah dan syarat pendidikan yang terus dipersoalkan, dan ia tidak ingin menjadi kontroversi berkepanjangan.

Sejak saat itu, Indonesia memasuki babak yang belum pernah terjadi sejak Reformasi: jabatan Wakil Presiden kosong, dan publik menunggu siapa penggantinya.

Secara konstitusional, mekanismenya jelas. Jabatan Wapres tidak diisi lewat pemilu ulang, tapi dipilih oleh MPR dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu 60 hari. Jadwal paripurna awalnya 2 Desember, lalu diundur menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. Sampai hari ini, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan Presiden belum mengirimkan nama apapun ke MPR.

Di sinilah masalahnya dimulai.

Sebagai akademisi, saya melihat ada kekosongan yang berbahaya: kekosongan informasi resmi. Ketika negara diam, ruang publik tidak diam. Ruang itu langsung diisi oleh spekulasi, oleh bursa nama, oleh 8 nama yang beredar: Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Sufmi Dasco Ahmad, dan AHY. Koalisi menyebut nama-nama itu, media mengutipnya, publik mempercayainya.

Sebagai pengamat media, saya melihat pola yang sama berulang: No Viral, No Info. Publik tidak menunggu siaran pers resmi MPR. Publik menunggu postingan Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Dan di situlah hoaks masuk.

Sebagai praktisi hukum siber, saya mencatat contoh paling nyata: pada 15 November, beredar postingan di Facebook yang mengklaim “Purbaya Dilantik Jadi Wapres Pengganti Gibran.” Tim Cek Fakta Kompas sudah menyatakan itu hoaks. Tidak ada pelantikan. Yang ada baru usulan dari IKA GMNI yang mengusulkan nama Purbaya dan Widjono Hardjanto kepada Presiden. Tapi hoaks itu sudah terlanjur dibagikan ribuan kali dalam 3 hari setelah pengunduran diri.

Hoaks ini bukan sekadar salah info. Ini adalah bentuk manipulasi kekosongan. Ketika informasi resmi lambat, hoaks menjadi cepat. Ketika negara menunggu 9 Desember, Facebook sudah memutuskan pada 15 November.

Sebagai jurnalis, saya tidak bisa menyalahkan publik sepenuhnya. Ketika jalur formal terasa lambat dan tertutup, warga mencari jalur tercepat: mengunggah. Tapi di sinilah peran verifikasi menjadi krusial. Jurnalis tidak boleh ikut menyebarkan bursa nama tanpa konfirmasi ke MPR dan Istana. Viral boleh menjadi pintu masuk berita, tapi bukan menjadi vonis.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pertama, pemerintah harus mengisi kekosongan informasi lebih cepat dari hoaks. Jangan menunggu 9 Desember untuk sekadar memberi kepastian bahwa proses sedang berjalan sesuai konstitusi. Satu konferensi pers yang jelas dari MPR dan Istana jauh lebih efektif daripada membiarkan 8 nama berspekulasi liar selama 3 minggu.

Kedua, penegakan hukum siber harus tegas tapi proporsional. Penyebar hoaks pelantikan Wapres harus ditindak berdasarkan UU ITE dan UU PDP, bukan sekadar dilabeli hoaks. Karena hoaks tentang jabatan negara bukan sekadar misinformasi, tapi ancaman terhadap stabilitas konstitusional.

Ketiga, literasi media harus masuk ke ruang publik. Masyarakat harus diajarkan membedakan mana usulan, mana pengajuan resmi Presiden, dan mana pelantikan. Tiga hal itu berbeda secara hukum, tapi dicampuradukkan di media sosial menjadi satu narasi: “Purbaya sudah dilantik.”

Pengunduran diri Gibran adalah momentum. Ini adalah pertama kalinya kita menguji apakah mekanisme Pasal 8 UUD 1945 bisa berjalan tanpa kegaduhan. Apakah kita bisa mengganti Wapres tanpa harus mengorbankan kepercayaan publik?

Negara yang baik bukan negara yang takut viral, tapi negara yang tidak perlu menunggu viral untuk memberi kepastian.

Karena kursi Wapres boleh kosong selama beberapa minggu. Tapi kepercayaan publik tidak boleh kosong lebih lama dari itu.(Ds)

Editor : Ida

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *