WH.SUKABUMI – Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Sukabumi Raya meminta agar persoalan penyaluran bantuan pangan beras di Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, tidak digeneralisasi sebagai persoalan pemotongan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun pungutan kepada masyarakat.
JWI menilai persoalan tersebut harus dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan kondisi geografis, persoalan ketepatan data penerima, titik distribusi, serta kondisi sosial masyarakat di wilayah pedesaan.
Permintaan tersebut muncul setelah adanya pemberitaan yang dinilai dapat membentuk persepsi seolah-olah seluruh KPM di Desa Sirnasari mengalami pemotongan jatah bantuan.
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun JWI, persoalan tersebut tidak terjadi secara menyeluruh kepada seluruh KPM. Kontribusi Transportasi Disebut Bersifat Sukarela
JWI juga memperoleh informasi bahwa adanya kontribusi untuk kebutuhan transportasi hanya berkaitan dengan wilayah atau kedusunan tertentu yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan desa.
Kontribusi tersebut disebut bersifatsukarela dan tidak mengikat, bukan pungutan yang diwajibkan kepada seluruh KPM.
Namun demikian, JWI tetap mendorong agar persoalan tersebut dibuka secara transparan. Berapa nominalnya, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, serta digunakan untuk keperluan apa harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Sebab, Bapanas pada 11 September 2026 menegaskan bahwa bantuan pangan beras harus diterima KPM secara utuh dan tidak boleh dikenai pungutan dalam bentuk apa pun.
Artinya, apabila terdapat kontribusi sukarela di lapangan, hal tersebut tetap perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan tafsir berbeda antara pungutan wajib dengan kontribusi sukarela masyarakat.
Ketua DPD JWI Sukabumi raya memberikan tanggapan kita
Jangan Hanya Melihat Ujung Persoalan, Pemerintah Harus Mengevaluasi Pangkal Masalah
Menurut JWI, ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dievaluasi pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan pihak yang berkaitan dengan pemutakhiran serta penetapan data penerima bantuan.
Pasalnya, JWI menerima informasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran maupun persoalan titik distribusi bantuan di wilayah tersebut.
Disebutkan, terdapat warga Desa Sirnasari yang harus mengambil bantuan di Desa Sukajaya. Sebaliknya, terdapat pula warga dari Desa Ciwalat, Desa Lembur Sawah dan wilayah Pabuaran yang justru harus mengambil bantuan di Desa Sirnasari.
Kondisi tersebut menurut JWI patut dipertanyakan karena menyangkut efektivitas distribusi dan beban masyarakat penerima. “Kalau masyarakat Desa Sirnasari harus mengambil bantuan ke desa lain, sementara warga dari desa lain justru mengambil bantuan di Sirnasari, tentu harus ada penjelasan. Apakah ini persoalan data, titik distribusi, sistem barcode, atau kebijakan teknis penyaluran? Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujar nya
Program bantuan pangan beras 2026 memang disalurkan berdasarkan DTSEN versi terbaru. Bapanas menyebut penyaluran Juli–September 2026 menggunakan DTSEN versi 3 dan menyasar kelompok penerima yang ditetapkan berdasarkan data tersebut.
Karena itu, apabila di tingkat desa ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi faktual masyarakat dengan data penerima, persoalan tersebut tidak semestinya seluruhnya dibebankan kepada pemerintah desa.
Jompo dan Warga Sangat Miskin Jangan Sampai Terlewat. JWI juga menyoroti informasi mengenai adanya warga lanjut usia, warga miskin dan masyarakat yang secara faktual membutuhkan bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima.
Pada saat yang sama, terdapat informasi mengenai warga yang secara kasatmata dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih baik tetapi justru masuk dalam kelompok penerima.
JWI menegaskan bahwa informasi tersebut harus diverifikasi melalui data resmi, bukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif di lapangan. Sebab, sistem DTSEN menggunakan desil sebagai pengelompokan tingkat kesejaht
editor : Ida
