Oleh: Dina Susiani, S.H., M.H., CPCL.
WH.Surabaya – Kamis, 12 November 2026 kemarin, Gedung Parlemen mendadak sepi. Rapat Paripurna DPR yang seharusnya membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden, resmi dibatalkan.
Batal bukan karena DPR takut. Batal karena satu surat sudah lebih dulu tiba di meja Ketua MPR: surat pengunduran diri.
Sejak saat itu, linimasa media sosial kita penuh dengan dua kata yang seolah sama, padahal secara hukum ketatanegaraan jaraknya sejauh langit dan bumi: mundur dan dimakzulkan.
Di kelas, di ruang redaksi, dan di kolom komentar, dua kata ini dicampur aduk. Ada yang bilang mundur itu sama dengan mengakui bersalah. Ada yang bilang pemakzulan itu sama dengan kudeta. Keduanya salah.
Sebagai akademisi, jurnalis, dan praktisi hukum siber, saya merasa wajib meluruskan ini. Karena kalau kita salah memahami dua kata ini, kita akan salah memahami demokrasi itu sendiri.
Mundur Itu Hak, Pemakzulan Itu Hukuman Konstitusional
Mundur itu tindakan sukarela. Seorang pejabat memilih berhenti dari jabatannya sendiri, dengan alasan apa pun. Bisa karena merasa tidak lagi dipercaya, bisa karena ingin menyelesaikan masalah hukum secara pribadi, bisa karena alasan moral.
Dalam hukum tata negara, pengunduran diri itu tidak membutuhkan pembuktian salah. Tidak perlu ada sidang. Tidak perlu ada putusan pengadilan. Cukup surat diterima oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini MPR.
Sebaliknya, pemakzulan itu bukan pilihan. Itu adalah pemberhentian paksa melalui proses politik-hukum yang sangat panjang dan sangat ketat.
Pasal 7A UUD 1945 sudah mengunci alasan pemakzulan itu hanya lima: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Perhatikan baik-baik: tidak ada satu pun kata “viral”, “desakan massa”, atau “tidak disukai publik” di dalam Pasal 7A itu.
Pemakzulan bukan soal suka atau tidak suka. Pemakzulan soal terbukti atau tidak terbukti melanggar konstitusi.
Jalan Panjang yang Harus Dilalui DPR, MK, dan MPR
Banyak yang mengira pemakzulan itu cukup dengan tanda tangan 120 anggota DPR lalu selesai.
Tidak. 120 tanda tangan itu baru pintu masuknya saja.
Kalau kita urutkan sesuai Pasal 7B UUD 1945, jalannya begini:
Pertama, DPR mengajukan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran. Usulan itu harus diajukan minimal 25 orang dari lebih dari 1 fraksi, dan dalam Rapat Paripurna harus dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui minimal 2/3 yang hadir.
Kedua, kalau DPR setuju, pendapat itu tidak langsung jadi putusan. DPR wajib meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. MK punya waktu 90 hari. Di sinilah pembuktian hukumnya terjadi, bukan di kolom komentar.
Ketiga, kalau MK memutuskan terbukti, barulah DPR meneruskan ke MPR. MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima. Sidang itu harus dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui minimal 2/3 yang hadir.
Baru setelah itu, Presiden atau Wakil Presiden dinyatakan berhenti.
Jadi, pemakzulan itu bukan acara satu malam. Itu maraton ketatanegaraan.
Dan karena Gibran sudah lebih dulu menyerahkan surat pengunduran diri, maka maraton itu berhenti di tengah jalan. Bukan karena dibatalkan, tapi karena objeknya sudah tidak ada. Jabatan yang mau dimakzulkan sudah dikosongkan oleh yang bersangkutan.
Kenapa Isu Ijazah Tidak Bisa Langsung Jadi Alasan Pemakzulan?
Di sinilah letak perdebatan yang paling panas: soal ijazah dan Surat Keterangan Penyetaraan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 memang membatalkan Suket Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang selama ini jadi dasar administrasi pencalonan Gibran.
Banyak yang langsung menyimpulkan: kalau suketnya batal, berarti syaratnya gugur, berarti bisa dimakzulkan.
Sebagai praktisi hukum, saya harus bilang: kesimpulan itu terlalu cepat.
Pembatalan suket itu adalah putusan Tata Usaha Negara. Itu ranah administrasi. Sedangkan pemakzulan itu ranah konstitusi. Jembatannya adalah pembuktian di MK bahwa pembatalan administrasi itu benar-benar membuat yang bersangkutan “tidak lagi memenuhi syarat” sebagaimana dimaksud Pasal 7A.
Itulah kenapa Presiden Prabowo sempat menyampaikan agar persoalan ini diselesaikan lewat jalur hukum di PTUN dan Peninjauan Kembali di MA, bukan lewat jalan politik.
Dan itulah kenapa Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra kemudian menegaskan bahwa putusan MA dan MK sudah final dan mengikat.
Dua pernyataan itu terlihat bertabrakan, tapi sebenarnya sedang menunjukkan satu hal yang sama: negara ini sedang bingung, apakah persoalan ini mau diselesaikan lewat pengadilan atau lewat parlemen.
Dan kebingungan itu akhirnya dijawab dengan cara yang paling elegan secara konstitusi: pengunduran diri.
Jangan Jadikan Media Sosial Sebagai Ruang Sidang MPR
Sebagai pengamat media, inilah yang paling saya khawatirkan dari kasus ini.
Sejak 10 November kemarin, kita melihat demo di depan DPR dengan spanduk “MAKZULKAN GIBRAN” dan tagar “#GIBRANOUT” berseliweran. Kita juga melihat meme-meme politik yang menuding siapa yang ingin jadi Wapres lewat jalan pintas.
Bahkan beredar hoaks yang menyebut 403 anggota DPR sudah tanda tangan. Padahal data resminya 120.
Ini yang dulu saya tulis di opini sebelumnya: kegaduhan di media sosial itu bukan kerusuhan, tapi juga bukan putusan pengadilan.
Media sosial boleh menjadi ruang untuk menyuarakan pendapat. Itu dilindungi Pasal 28E UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang sudah kita bahas.
Tapi media sosial tidak boleh menjadi ruang sidang. Kita tidak bisa memakzulkan seseorang hanya karena tagarnya trending.
Kalau kita membiasakan memakzulkan lewat viral, besok siapa pun yang viral bisa dimakzulkan. Dan itu bukan demokrasi. Itu mobokrasi.
—
Penulis adalah akademisi, jurnalis, praktisi hukum siber, pengamat media dan Penulis buku-buku hukum. Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis. (Nn)
Editor : Ida
