WH.NGANJUK – Proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Beji, Desa Mlandangan, Kabupaten Nganjuk, mendadak jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Sempat diwarnai isu miring terkait dugaan tumpang tindih bangunan, persoalan tersebut langsung dibantah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nganjuk.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Nganjuk menegaskan bahwa proyek yang dikerjakan tidak menumpuk bangunan milik siapa pun serta telah diawali dengan pengerjaan lapisan penetrasi (lapen) sesuai prosedur.
Kendati isu tumpang tindih tersebut terpatahkan, sorotan publik kini bergeser pada aspek transparansi anggaran.
Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan jalan dengan volume panjang 300 meter dan lebar 3 meter tersebut menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp125 juta.
Namun, teka-teki baru muncul setelah adanya informasi unik dan mencurigakan. Diduga, salah satu oknum penting di desa tersebut telah menerima kucuran dana sebesar Rp27 juta sekian sebelum proyek dikerjakan oleh pihak kontraktor atau pelaksana di lapangan.
Kabar ini langsung memantik reaksi keras dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (LSM GAKK) Kabupaten Nganjuk, Sumarno.
Pihaknya mengaku telah berupaya mendatangi Kantor Desa Mlandangan sebanyak dua kali untuk meminta kejelasan, namun gagal menemui Kepala Desa maupun perangkat desa yang dapat merinci pos-pos anggaran pembangunan tersebut.
”Saya hanya menanyakan rincian pembangunannya saja, lalu terkait informasi yang cukup miring tadi juga kami ingin cari kebenarannya,” ujar Sumarno saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Sumarno memaparkan estimasi teknis perhitungan harga pengerjaan lapen secara umum di lapangan:
Paket Aspal Penetrasi Lapen Standar: Rp65.000 – Rp75.000 per m² (mencakup material batu makadam, batu split, perekat aspal, dan abu batu).
Paket Lapen Lengkap Alat Berat: Rp100.000 – Rp105.000 per m² (mencakup tenaga kerja, pemadatan alat berat, dan material lengkap).
Analisa Bahan & Upah Mandiri (Ketebalan ±5 cm): Mencapai sekitar Rp101.825 per m² jika dihitung secara rinci dari komponen material, upah, serta alat.
”Dari situ nanti dapat dihitung secara matematis: panjang bangunan dikali lebar, lalu dikali harga per meter. Akan ketahuan harga mana yang dipakai dan apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan, termasuk perhitungan pajak resminya—bukan pajak tidak resmi, loh,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang disinyalir sebagai pelaksana proyek melalui pesan singkat WhatsApp sejak Rabu (11/11/2026). Namun, konfirmasi tersebut tak kunjung mendapat respons atau balasan guna keberimbangan informasi lebih lanjut.
Editor : Ida
