WH.NGANJUK – Upaya pengusutan dugaan penyerobotan aset desa di Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, terjebak dalam pusaran birokrasi. Alih-alih mendapat kejelasan pasca-pelimpahan berkas, penanganan kasus ini justru berputar bak bola pingpong antara lembaga penegak hukum dan instansi pengawas internal.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sejatinya telah melimpahkan berkas perkara secara resmi ke Inspektorat Kabupaten Nganjuk melalui surat bernomor B-2809/M.5.31/Dek.1/11/2026 tertanggal 2 November 2026. Namun, langkah tersebut belum diiringi tindakan konkret di lapangan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (LSM GAKK) Kabupaten Nganjuk, Sumarno, yang mendatangi kantor Inspektorat pada Senin (9/11/2026) untuk memantau progres, justru mendapati hambatan prosedural. Pihak Inspektorat mengaku belum bisa bergerak karena masih menunggu ekspose atau pemaparan perkara dari Kejari Nganjuk, ditambah kendala keterbatasan personel.
”Masih perlu adanya ekspose dari pihak kejaksaan terkait titik berat kejadian tersebut serta bukti-bukti yang telah dikantongi. Di sisi lain, kami juga menghadapi keterbatasan personel yang menangani berbagai aduan di tempat lain,” ujar perwakilan Inspektorat Nganjuk.
Mendapati respons tersebut, Sumarno tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai birokrasi lanjutan semacam ini hanya akan membuat proses penegakan hukum berjalan lamban dan jalan di tempat.
Sebagai langkah lanjutan, Sumarno memastikan dirinya akan mendatangi Kejari Nganjuk untuk mempertanyakan urgensi ekspose tersebut agar penanganan kasus tidak berlarut-larut. “Saya akan bergerak cepat agar segera ada kejelasan,” tegasnya.
Dalam pengusutan kasus ini, LSM GAKK memegang dua poin utama yang menjadi sorotan tajam:
Dugaan balik nama aset desa yang dinilai tidak transparan.
Kejelasan status hukum lahan di sebelah makam desa yang diduga menjadi objek tukar guling (ruilslag).
Sumarno mendesak agar seluruh proses administratif dibuka secara terang-benderang ke publik, mulai dari kejelasan kepemilikan baru lahan tersebut, peruntukan pastinya, hingga aliran dana sewa jika lahan tersebut disewakan kepada pihak lain.
Selain itu, LSM GAKK turut menuntut transparansi dokumen pendukung secara menyeluruh, yang meliputi:
Notulen serta jadwal rapat musyawarah desa terkait ruilslag.
Dokumentasi otentik saat proses berlangsung.
Surat-menyurat resmi yang melegitimasi keabsahan prosedur alih status aset desa.
Hingga berita ini diturunkan, warga dan pihak pelapor masih menanti kepastian jadwal koordinasi lintas instansi antara Kejari dan Inspektorat Nganjuk guna membuka tabir benderang atas polemik aset desa yang meresahkan ini.
