WH.NGANJUK – Upaya pengawasan transparansi anggaran publik di Kabupaten Nganjuk menemui jalan terjal. Proyek pembangunan jalan lapen senilai kurang lebih Rp120 juta di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, disorot tajam oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (LSM GAKK) Kabupaten Nganjuk akibat indikasi tumpang tindih pengerjaan serta minimnya keterbukaan informasi dari instansi terkait.
Sorotan ini bermula dari temuan di lapangan terkait adanya tumpukan penanganan infrastruktur di titik tengah ruas jalan—berlokasi di dekat kediaman salah satu perangkat desa. Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar mengenai kejelasan status pekerjaan, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ketua LSM GAKK Nganjuk, Sumarno, mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya meminta klarifikasi resmi kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk pada Senin (9/11/2026). Namun, konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil karena pejabat yang bersangkutan tengah bertugas di luar kota.
”Ya, hari ini kami ke Dinas PUPR Nganjuk guna menemui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan yang telah kami buat janji sebelumnya. Namun menemui jalan buntu sebab dikabarkan beliau sedang ada acara di luar kota,” ujar Sumarno.
Pihak LSM GAKK menilai audit transparansi sangat krusial mengingat anggaran proyek lapen tersebut mencapai kisaran Rp120 juta sekian. Fokus utama penelusuran meliputi:
Kesesuaian Volume: Menghitung ulang panjang dan luas ruas jalan yang dibangun guna mencocokkannya dengan besaran anggaran.
Analisis Harga Satuan: Menguji kewajaran harga per meter kubik (M^3) terhadap spesifikasi riil di lapangan.
Spesifikasi Teknis: Memeriksa standar rasio dan ketebalan lapisan jalan yang dikerjakan.
Selain aspek finansial, persoalan utama yang dikeluhkan adalah kaburnya batas informasi mengenai pelaksana proyek. Sumarno menyebutkan bahwa pihak di sekitar lokasi belum dapat memberikan penjelasan komprehensif ihwal siapa kontraktor penggarap proyek dinas maupun pelaksana proyek desa, serta detail spesifikasi teknis dari masing-masing titik yang bertumpuk.
Menghadapi kebuntuan komunikasi dengan dinas induk, LSM GAKK tidak tinggal diam. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, langkah lanjutan akan segera ditempuh dengan menggandeng Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah setempat.
Langkah ini diharapkan mampu membuka akses informasi yang transparan terkait rincian volume, luasan, serta kejelasan teknis pembangunan jalan di Desa Mlandangan agar potensi ketidaksesuaian anggaran dapat dicegah dan diawasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Editor : Ida
