WH.BENGKULU – Rencana rehabilitasi gedung eks Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu yang akan dialihfungsikan menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu terus menuai sorotan. Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) mempertanyakan proses hibah aset hingga penganggaran proyek senilai Rp14,4 miliar yang diduga memiliki persoalan dari aspek tata ruang.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah muncul perbedaan informasi antara penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu dengan data geospasial yang ditampilkan melalui portal resmi Gistaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Proyek dengan nama kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Wali Kota itu diketahui menggunakan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14.463.198.000, dengan waktu pelaksanaan 170 hari kalender.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Bangun Mega Utama, dengan konsultan pengawas PT Pribia, di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Bengkulu.
Pantauan di lokasi menunjukkan gedung eks Mess Pemda Provinsi Bengkulu tersebut tengah menjalani proses rehabilitasi. Scaffolding masih terpasang di hampir seluruh sisi bangunan, sementara pekerjaan bagian fasad dan atap masih berlangsung.
Perbedaan Keterangan PUPR dan Data Gistaru ATR/BPN
Persoalan utama yang menjadi perhatian FABB adalah dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021–2041.
Sebelumnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Bengkulu, Devi Windya Kusuma Candra, melalui video resmi pemerintah daerah menyampaikan bahwa lokasi gedung eks Mess Pemda tidak melanggar ketentuan RTRW.
Dalam keterangannya, Devi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil overlay terhadap peta RTRW, koordinat lokasi berada pada pola ruang kawasan pariwisata dan tidak termasuk kawasan sempadan pantai.
“Setelah di-overlay terhadap peta RTRW tersebut, hasil identifikasi terhadap RTRW bahwa lokasi koordinat berada pada pola ruang kawasan pariwisata yang di ketentuan umum peraturan zonasi pada peta warna merah muda dan tidak termasuk dalam kawasan sempadan pantai pada peta RTRW berwarna hijau, sehingga bangunan mess tidak melanggar RTRW Kota Bengkulu 2021–2041,” jelas Devi.
Devi juga menyebutkan bahwa pembangunan gedung perkantoran diperbolehkan secara bersyarat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarapati.
Namun, penelusuran pada portal Gistaru ATR/BPN justru menampilkan informasi teknis yang berbeda. Pada koordinat tapak gedung eks Mess Pemda, sistem tersebut mencatat adanya indikasi kawasan sempadan pantai.
Tidak hanya itu, dalam informasi indikasi kebencanaan, lokasi tersebut juga tercatat berada pada zona rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi serta rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat tinggi.
Sementara itu, sinkronisasi informasi melalui portal Bhumi ATR/BPN mencatat bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00028, berstatus Hak Pengelolaan (HPL), dengan luas sekitar 81.100 meter persegi dan kategori Areal Penggunaan Lain (APL).
Perbedaan informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait, terutama mengenai dasar peta yang digunakan, koordinat tapak bangunan, ketentuan zonasi yang berlaku, serta dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang.
Sudah Ada Kantor Wali Kota dan Gedung Merah Putih
Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, mempertanyakan urgensi rehabilitasi gedung eks Mess Pemda untuk kembali dijadikan Kantor Wali Kota Bengkulu, sementara pemerintah kota sebelumnya telah memiliki kantor wali kota di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu.
Selain itu, Pemkot Bengkulu juga telah membangun Gedung Merah Putih di kawasan Pekan Sabtu yang sejak awal diarahkan sebagai pusat pemerintahan dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kalau alasannya untuk kebutuhan kantor wali kota, pemerintah kota sebelumnya sudah memiliki kantor di Bentiring. Bahkan, sudah ada pembangunan Gedung Merah Putih di Pekan Sabtu yang tujuan awalnya untuk pusat pemerintahan. Lantas, apa urgensinya kembali merehabilitasi eks Mess Pemda dengan anggaran belasan miliar rupiah? Apakah hanya untuk memiliki kantor yang terlihat megah? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” tegas Dedi Mulyadi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara transparan dasar kebutuhan pembangunan, perencanaan penggunaan aset, serta pertimbangan efisiensi anggaran sebelum mengalokasikan dana publik dalam jumlah besar.
FABB Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Atas berbagai persoalan tersebut, FABB meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap seluruh rangkaian proses, mulai dari hibah aset eks Mess Pemda Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kota Bengkulu, proses administrasi alih fungsi, hingga perencanaan dan penganggaran proyek rehabilitasi senilai Rp14,4 miliar.
FABB juga mendorong agar instansi terkait membuka dokumen hibah, kajian teknis alih fungsi bangunan, dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) apabila dipersyaratkan, dokumen perencanaan teknis, serta dokumen pengadaan proyek.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset daerah dan penggunaan APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FABB menegaskan, sorotan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan mendorong transparansi, kepatuhan terhadap aturan tata ruang, serta penggunaan uang rakyat yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PUPR Kota Bengkulu terkait perbedaan informasi zonasi pada portal Gistaru ATR/BPN, status dokumen kesesuaian tata ruang, serta urgensi penganggaran rehabilitasi gedung eks Mess Pemda tersebut.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kota Bengkulu maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang. (Tim)
Editor : Ida
