Oleh: Dina Susiani, S.H., M.H., CPCL.
Akademisi, Praktisi Hukum Siber, Penulis buku-buku hukum dan Pengamat Media
WH.Surabaya – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri bukan sekadar skandal penyadapan presiden. Kasus ini adalah cermin paling telanjang bahwa Indonesia memiliki teknologi intersepsi yang canggih, tetapi tidak memiliki sistem pengawasan yang setara canggihnya.
Yang bermasalah bukan LIMS-nya. _Lawful Interception Management System_ pada dasarnya adalah alat yang sah, dibuat untuk kepentingan penegakan hukum. Yang bermasalah adalah ketika alat yang sah itu dioperasikan tanpa dasar hukum, tanpa verifikasi, dan tanpa pengawasan independen.
Alat Sah, Cara Tidak Sah
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, selama periode 2025-2026 sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Tidak ada surat permohonan penyidik. Tidak ada lampiran laporan polisi. Tidak ada kaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan.
Targetnya pun bukan sembarang orang. Selain Presiden Prabowo Subianto, daftar target mencakup pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, tokoh ormas, LSM, hingga jurnalis dan media.
Pada Oktober 2026, file hasil sadapan itu diduga diperintahkan untuk dihapus. Laporan polisi baru dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui penghapusan tersebut. Dari situlah kasus ini terbongkar.
Kemarin, Selasa 10 November 2026, Irjen Ahrie Sonta resmi dipecat tidak hormat lewat sidang Komisi Kode Etik Polri karena terbukti menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri untuk penyadapan di luar prosedur.
Siapa Mengawasi Penyadap?
Sebagai akademisi hukum siber, pertanyaan yang paling fundamental dalam kasus ini bukanlah siapa yang menyadap siapa. Pertanyaannya adalah: siapa yang berhak mengawasi penyadap?
Selama ini, mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia bersifat internal dan tertutup. Institusi yang memegang alatnya, yang menentukan targetnya, yang menyimpan datanya, sekaligus yang mengawasi dirinya sendiri.
Dalam sistem yang sehat, _lawful interception_ harus memenuhi tiga syarat: pertama, ada dasar hukum yang jelas; kedua, ada izin dari pengadilan atau lembaga independen sebelum penyadapan dilakukan; ketiga, ada audit berkala setelah penyadapan selesai.
Ketiga syarat itu tidak terpenuhi dalam kasus LIMS.
Ketika Jurnalis Ikut Disadap
Bagi profesi jurnalis, kabar bahwa media ikut menjadi target penyadapan adalah kabar yang paling mengkhawatirkan.
Penyadapan terhadap jurnalis bukan sekadar pelanggaran privasi. Ia melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, melanggar hak tolak jurnalis untuk melindungi narasumber, dan menciptakan _chilling effect_ yang mematikan kebebasan pers.
Jika jurnalis saja bisa disadap tanpa prosedur, siapa yang masih berani menjadi narasumber?
Belajar dari Watergate
Dalam sejarah Amerika Serikat, skandal Watergate pada 1972 menjadi titik balik. Dari skandal itu lahir reformasi besar: penyadapan harus dengan izin pengadilan, harus ada pengawasan Kongres, harus ada pertanggungjawaban publik.
Indonesia kini berada di titik yang sama. Kita bisa memilih untuk menjadikan kasus LIMS sebagai Watergate-nya Indonesia, atau membiarkannya berlalu sebagai sekadar drama politik.
RUU Penyadapan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 harus segera dibahas. Tetapi isinya tidak boleh sekadar mengatur bagaimana cara menyadap. Isinya harus mengatur bagaimana cara mengawasi penyadap.
Kasus ini bukan soal siapa presidennya, siapa Kapolrinya. Ini soal apakah negara masih menghormati privasi warganya atau tidak.
Jika hari ini presiden saja bisa disadap tanpa prosedur, maka besok rakyat biasa akan jauh lebih mudah disadap. (ds)
Editor : Ida
