WH.NGANJUK – Pelaksanaan Program Bongkar Ratoon tebu rakyat di Kabupaten Nganjuk menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (Gakk). Pasalnya, alokasi bantuan program strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat swasembada gula nasional tersebut menimbulkan sejumlah tanda tanya perihal realisasinya di lapangan.
Untuk mengurai persoalan tersebut, perwakilan LSM Gakk mendatangi Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Nganjuk guna melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Namun, upaya transparansi publik tersebut justru menemui jalan buntu setelah pihak pejabat berwenang terkesan menghindar.
Fokus konfirmasi yang dilayangkan LSM Gakk mencakup kejelasan Harian Orang Kerja (HOK) serta mekanisme pendistribusian bantuan puluhan ribu mata tebu per hektare dengan total sasaran luas lahan mencapai ratusan hektare. Berdasarkan hasil pengawasan internal mereka, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi riil di tingkat petani.
”Kami datang untuk menanyakan transparansi penataan proses, sistem kerja, hingga pola pengawasan program. Namun, konfirmasi kami di Dinas Pertanian Nganjuk menemui jalan buntu. Kepala Dinas sulit ditemui dan seolah melemparkan konfirmasi ini ke Sekretariat Dinas, yang notabene tidak memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban gamblang perihal teknis program tersebut,” ungkap perwakilan LSM Gakk saat ditemui di Kantor Dinas Pertanian, Selasa (10/11/2026).
Pihaknya menyayangkan sikap tertutup dari pimpinan instansi teknis penanggung jawab program tersebut. Terlebih, langkah audiensi dan konfirmasi ini bukanlah upaya yang pertama kali dilakukan.
”Kami meminta tanggapan langsung dan tegas dari Kepala Dinas Pertanian. Selama ini kami sudah berulang kali datang dan menanyakan hal ini ke berbagai bidang terkait, tetapi selalu berujung pada jalan buntu tanpa ada jawaban pasti,” tegasnya.
LSM Gakk mendesak Dispertan Nganjuk untuk bersikap kooperatif dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Mengingat Program Bongkar Ratoon menyerap anggaran negara dalam jumlah besar dan berdampak langsung pada produktivitas petani tebu daerah, transparansi pengawasan dinilai menjadi harga mati agar tidak berpotensi merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut karena sedang tidak berada di tempat saat didatangi di kantor, serta pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp belum memberikan balasan.
Editor; Ida
