WH.Morowali -Aktivitas pengerukan material tanah dan batuan yang diduga merupakan kegiatan pertambangan galian C di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, menjadi sorotan dan keresahan warga.
Aktivitas tersebut menjadi perhatian setelah terlihat adanya penggunaan alat berat jenis excavator di lokasi yang tampak telah mengalami pengerukan. Tumpukan material tanah dan batuan terlihat memenuhi area sekitar lokasi kegiatan.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk memastikan apakah kegiatan pengerukan itu telah mengantongi izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah seorang sumber media yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, masyarakat merasa resah dengan adanya aktivitas yang diduga merupakan galian C tanpa kejelasan perizinan tersebut.
“Sebagai masyarakat, kami sangat menyayangkan adanya aktivitas pengerukan yang diduga merupakan galian C ilegal di Desa Bahontobungku. Kami mempertanyakan apakah kegiatan tersebut sudah mengantongi izin resmi atau tidak. Jangan sampai ada aktivitas pertambangan yang berjalan tanpa memenuhi ketentuan hukum, sementara dampak yang ditimbulkan justru harus ditanggung masyarakat,” ungkapnya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan status perizinan, pihak pengelola, serta kesesuaian aktivitas pengerukan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan instansi teknis terkait, agar segera melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap aktivitas tersebut.
“Kami mendesak APH, khususnya pihak kepolisian dan instansi terkait, segera melakukan pemeriksaan di lokasi. Kalau memang ada izin, silakan dibuka secara transparan. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Menurutnya, setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
“Kami tidak bermaksud menghalangi kegiatan usaha, tetapi semua aktivitas harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak mengabaikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. Kami hanya meminta kejelasan, transparansi, dan penegakan hukum,” tutupnya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera merespons persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Apabila ditemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran ketentuan lainnya, diharapkan penindakan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai muncul kesan bahwa dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa kejelasan.Aparat dan instansi berwenang diharapkan segera menelusuri fakta di lapangan serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing – masing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola kegiatan maupun instansi berwenang terkait legalitas aktivitas pengerukan tersebut.
(Dian)
