Penulis: Dina Susiani, S.H., M.H., CPCL.
WH.Surabaya – Mahkamah Konstitusi akhirnya menegaskan apa yang selama ini kita takutkan untuk mengatakannya dengan lantang: kritik terhadap pemerintah bukan pencemaran nama baik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah aparat dan pejabat mau mendengarkannya?
Ada satu kalimat yang seharusnya membuat semua pejabat, semua humas instansi, dan semua kuasa hukum institusi berhenti sejenak dan membaca ulang laporan polisi yang pernah mereka buat.
Kalimat itu bunyinya sederhana.
Frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE hanya merujuk pada individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok orang dengan identitas tertentu.
Itu bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa yang pernah dipidana hanya karena mengkritik tambak udang.
Dan putusan itu diperkuat lagi oleh Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. Bahwa “kerusuhan” dalam UU ITE itu harus kerusuhan di ruang fisik, bukan kegaduhan di kolom komentar.
Dua putusan ini, yang dibacakan 29 April 2025 lalu, baru dibahas tindak lanjutnya oleh pemerintah pada Senin, 9 November 2026 kemarin di Kemenko Kumham Imipas. Terlambat satu setengah tahun. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah dibaca sama sekali.
Di Kelas, Pasal Karet Itu Sudah Lama Kami Ajarkan Sebagai Ancaman
Di kelas, kami menghabiskan berjam-jam untuk mengajarkan mahasiswa bahwa Pasal 27A UU ITE itu adalah pasal karet.
Kenapa karet? Karena bisa ditarik ke mana-mana.
Mengkritik dinas dibilang mencemarkan nama baik dinas. Mengkritik kebijakan dibilang mencemarkan nama baik kepala dinasnya. Mengkritik perusahaan dibilang mencemarkan nama baik perusahaan. Padahal yang dikritik itu kebijakan, bukan kehormatan pribadi seseorang.
Mahasiswa saya sering bertanya, “Bu, kalau begitu kita tidak boleh kritik sama sekali?”
Selama ini saya jawab dengan hati-hati: “Boleh, tapi hati-hati.”
Sekarang saya bisa jawab dengan lebih tegas: “Boleh. Dan itu dilindungi konstitusi.”
Karena MK sudah bilang: lembaga tidak punya kehormatan pribadi yang bisa dicemarkan. Yang punya kehormatan itu manusia. Institusi itu tidak bisa tersinggung. Yang bisa tersinggung itu orangnya, dan itupun harus dibuktikan sebagai individu, bukan sebagai jabatan.
Di Ruang Redaksi, Jurnalis Dijepit Dua Pasal
Di ruang redaksi, putusan ini adalah oksigen.
Selama ini jurnalis bekerja dengan satu kaki di penjara. Menulis “Dinas X diduga korupsi” langsung dilaporin pencemaran nama baik oleh Dinas X. Padahal yang ditulis itu dugaan korupsi lembaga, bukan urusan pribadi kepala dinasnya.
Sekarang MK sudah memisahkan: kritik ke lembaga tidak bisa dipidana dengan Pasal 27A.
Tapi sebagai jurnalis dan pengamat media, saya tidak mau kita terlalu cepat merayakan.
Karena pintu depan ditutup MK, pintu belakang masih terbuka lebar di KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 240 dan 241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara masih menjadi bayangan baru. Kalau dulu pelapor pakai UU ITE, sekarang mereka bisa pindah ke KUHP.
Dan ada bentuk pembungkaman baru yang lebih halus: bukan lagi laporan polisi, tapi cap “HOAX” sepihak.
Seperti yang dilakukan Humas Polda Babel baru-baru ini, yang menempelkan tulisan besar “HOAX” pada screenshot berita media online tentang dugaan pemukulan oknum Polsek ke anggota TNI. Tanpa hak jawab, tanpa klarifikasi, langsung dicap.
Itu bukan penegakan hukum. Itu delegitimasi.
Bukan Bebas Menghina, Tapi Bebas Mengkritik
Di sini saya harus tegaskan sebagai praktisi hukum siber: putusan MK ini bukan karpet merah untuk bebas menghina.
MK tidak bilang “silakan maki-maki pejabat”. MK bilang “kritik itu bukan pencemaran nama baik”.
Bedanya di mana?
Mencemarkan nama baik menurut MK itu harus menuduhkan suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan seseorang. Contohnya menuduh seseorang korupsi padahal tidak ada bukti, menuduh seseorang selingkuh padahal itu fitnah.
Sedangkan kritik itu menyampaikan penilaian atas kebijakan. “Kebijakan ini salah.” “Anggaran ini tidak transparan.” “Pelayanan ini buruk.” Itu kritik. Dan kritik itu adalah fungsi kontrol sosial yang dilindungi Pasal 28E UUD 1945.
Dan ada satu lagi yang sering dilupakan: Pasal 45 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Tidak dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
Jadi kalau ada jurnalis, akademisi, atau warga yang mengkritik untuk kepentingan umum, dan kemudian dilaporkan, laporan itu seharusnya gugur demi hukum.
Tugas Kita Sekarang: Mengawal, Bukan Merayakan
Putusan MK sudah ada. Rapat tindak lanjut pemerintah sudah digelar. Tapi Indeks Pembangunan Hukum 2024 menunjukkan skor tindak lanjut putusan MK baru 0,24, kategori kurang. Artinya, banyak putusan MK yang bagus di atas kertas, tapi macet di lapangan.
Di sinilah tugas kita belum selesai.
Tugas kita sebagai akademisi adalah memastikan mahasiswa paham bedanya kritik dan fitnah, bedanya lembaga dan individu, bedanya kegaduhan digital dan kerusuhan fisik.
Tugas kita sebagai jurnalis adalah tetap menulis dengan data, bukan dengan emosi. Karena tameng MK ini hanya berlaku kalau tulisan kita memang kritik, bukan cacian.
Tugas kita sebagai pengamat media adalah mengawasi “pindah pasal” ini. Jangan sampai setelah UU ITE dikunci, kita kecolongan dengan pasal-pasal baru di KUHP.
Dan tugas kita sebagai praktisi hukum siber adalah memastikan setiap laporan pencemaran nama baik yang objeknya lembaga, kita tolak sejak awal. Jangan biarkan satu pun warga dipanggil polisi hanya karena mengkritik instansi.
Karena kalau kita diam hari ini, besok bukan hanya kritik yang akan dipidana. Tapi nalar kita sendiri.
Dan saat itu terjadi, yang rusak bukan lagi Pasal 27A. Tapi demokrasi itu sendiri.
Pertanyaannya sekarang, kita mau jadi penjaga nalar yang berani mengkritik, atau penonton yang diam saat kritik dibungkam?
–
Penulis adalah akademisi, jurnalis, praktisi hukum siber, pengamat media dan Penulis buku-buku hukum. Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis. (Nn)
Editor : Ida
