WH.AMBON – Persoalan dugaan penyerobotan batas lahan di kawasan Poka, RW 01 RT 02, Jalan Martafons, yang dikenal masyarakat sebagai Kompleks Pohon Mangga, menjadi perhatian keluarga Hapsa Rahawarin.
Persoalan ini mencuat setelah Hapsa Rahawarin mempertanyakan keberadaan bangunan dan penggunaan sebagian area tanah yang menurut keterangan keluarga merupakan bagian dari lahan milik adiknya, Abdul Kadir Jailani Rahawarin, yang telah diserahkan kepada Hapsa untuk dikelola dan dijaga.
Dalam persoalan tersebut, nama Kristi Martutu, yang juga dikenal dengan sapaan Siti, disebut sebagai pihak yang diduga menggunakan atau memasuki area yang dipersoalkan. Pihak keluarga meminta agar batas tanah diklarifikasi dan bagian lahan yang terbukti bukan milik pihak lain dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
RIWAYAT PEMBELIAN TANAH SEJAK 1984
Berdasarkan keterangan keluarga, pada akhir tahun 1984, Hapsa Rahawarin membeli sebidang tanah di kawasan Poka dari Buris Langsangputi, yang menurut keterangan keluarga merupakan Raja sekaligus pemegang hak ulayat setempat.
Pembelian tersebut disebut dilakukan secara bertahap melalui pembayaran angsuran hingga dinyatakan lunas.
Keluarga menyebut terdapat surat resmi atau dokumen yang berkaitan dengan riwayat tanah tersebut. Dokumen dan riwayat transaksi inilah yang dinilai perlu diperiksa kembali untuk memastikan status serta batas kepemilikan lahan.
Adapun batas-batas tanah yang diingat keluarga antara lain:
– Bagian utara: kawasan rumah kontrakan dan Kampus Perikanan.
– Bagian selatan: lahan kosong di depan rumah.
– Bagian timur: area yang ditandai dua pohon mangga.
– Bagian barat: rumah kontrakan dan akses jalan setapak lingkungan.
Keluarga juga menyebut bahwa rumah Abdul Kadir Jailani Rahawarin berada berdekatan dengan rumah Hapsa Rahawarin, dengan jarak sekitar 1,5 meter.
KONFLIK MALUKU 1999 DAN RUMAH YANG TERBAKAR
Riwayat persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari konflik sosial Maluku pada 1999.
Menurut keterangan keluarga, Abdul Kadir Jailani Rahawarin terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah beserta harta bendanya. Rumah tersebut kemudian dilaporkan terbakar habis dalam konflik.
Setelah situasi berangsur pulih, persoalan penggunaan lahan mulai muncul beberapa tahun kemudian. Keluarga menyebut bahwa awalnya penggunaan area hanya berupa petak-petak kecil, sebelum kemudian berkembang menjadi persoalan batas bangunan.
PAGAR BETON DAN DUGAAN BANGUNAN MELAMPAUI BATAS
Hapsa Rahawarin kemudian melakukan pembenahan batas lahan dengan membangun pagar, termasuk pagar beton untuk memperjelas pemisahan antara area rumahnya dan lahan milik adiknya.
Menurut keterangan keluarga, Hapsa bahkan sempat menyediakan ruang sekitar 1,3 meter untuk akses jalan setapak masyarakat di lingkungan RT setempat.
Namun, dalam perkembangan berikutnya, keluarga mempersoalkan posisi seng rumah yang disebut telah menancap atau melewati bagian atas badan pagar milik Hapsa Rahawarin.
Kondisi tersebut kemudian memicu perselisihan antara kedua pihak. Keluarga Hapsa mengaku terjadi adu mulut, disertai perkataan yang dinilai tidak pantas dan keterlibatan anggota keluarga pihak lainnya.
SUDAH DILAPORKAN KE PEMERINTAH DESA POKA
Merasa keberatan terhadap kondisi batas bangunan dan penggunaan lahan tersebut, Hapsa Rahawarin disebut telah membawa persoalan ini ke Kantor Desa Poka.
Pemerintah desa kemudian dikabarkan menyurati kedua pihak untuk melakukan koordinasi dan mediasi guna mencari penyelesaian.
Namun, menurut keterangan keluarga Hapsa, proses penyelesaian tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Bahkan, Kristi Martutu disebut pernah mengancam akan menebang pohon mangga yang ditanam Hapsa di area yang diklaim keluarga sebagai bagian dari lahan tersebut.
PERTANYAKAN PROSEDUR PENGUKURAN PERTANAHAN
Selain persoalan batas fisik, keluarga juga mempertanyakan prosedur pengukuran dan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Mereka menduga terdapat kejanggalan dalam prusedural kinerja TIM PENGUKUR YANG SEHARUSNYA IKUT DI PROSES SEBAB DI DUGA KUAT INI ADALAH MAFIA TANAH YANG HARUS DI BERSIHKAN.
Editor : Ida
