WARTA HUKUM NEWS – JAKARTA
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kemasyarakatan Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ARUN se-Indonesia menyampaikan pandangan hukum dan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Penyampaian pandangan hukum tersebut berlangsung dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Rabu (11/11/2026), mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ARUN.
Dalam forum tersebut, DPP ARUN menyampaikan pandangan hukum organisasi mengenai urgensi pembentukan regulasi perampasan aset sebagai salah satu instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara melawan hukum.
ARUN memandang bahwa keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset perlu menjadi perhatian serius dalam agenda legislasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara dalam menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dr. Bob Hasan Pimpin DPP ARUN
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan kepengurusan di berbagai daerah, ARUN dipimpin oleh Ketua Umum Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I ARUN di Bandar Lampung.
Adapun susunan struktur inti DPP ARUN periode berjalan meliputi:
1. Ketua Umum: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Sekretaris Jenderal: Bungas T. Fernando Dulling.
3. Ketua Harian: Johny Situwanda, S.H., M.H.
4. Bendahara Umum: Zakia Assegaf.
5. Dewan Kehormatan: H. Rahmat Mirzani Djausal.
6. Ketua Dewan Pembina: Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
7. Ketua Dewan Penasehat: Dr. (C) Parlin Rumahorbo, M.Si.
8. Ketua Dewan Pakar: Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H.
Keterlibatan DPP dan seluruh DPD ARUN se-Indonesia dalam penyampaian pandangan hukum tersebut menjadi bagian dari partisipasi organisasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
Dorong Kepastian Hukum dan Keadilan
Pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Oleh karena itu, regulasi tersebut diharapkan disusun secara komprehensif, dengan memperhatikan mekanisme pembuktian, perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta tersedianya ruang keberatan dan pengujian melalui proses hukum.
Melalui forum RDPU bersama Komisi III DPR RI, ARUN berharap pandangan hukum yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Partisipasi organisasi masyarakat dalam forum tersebut sekaligus menjadi wujud keterlibatan publik dalam mengawal pembentukan hukum nasional yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.
WARTA HUKUM NEWS
Mengawal Keadilan, Menyuarakan Kebenaran.
Editor : Ida
