MENGGUGAT NALAR LOGIS ABRAHAM HUKUBUN, WARTAWAN ABAL – ABAL.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

WH Masohi : Sehubungan dengan postingan oleh Abraham Hukubun, yang mengaku sebagai Jurnalis, di Kabupaten Maluku Tengah, (sebagaimana terlampir) Mapikor Maluku, maka perkenankan kami menyampaikan tanggapan kami, dengan judul mencolok di atas dengan kajian – kajian postingan yang tidak menyenangkan beberapa waktu lalu.

Keterangan nara sumber, dalam postinganya, di FB terkait PUNGLI yang dilaksanakan Pengawas atas nama pimpinan , diksi yang digunakan Abraham Hukubun dalam mengurai fakta memperlihatkan otaknya yang kekanak – kanakan dan sangat tidak profesional

AH, menulis berita dari jalan – jalanya di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, ia mengklaim telah bertemu para guru guru yang mengeluh terkait pemotongan, sertifikasi guru.

Terkait diksi pemotongan, ia tak pernah paham bahwa, sejak Tahun 2009 sampai pada saat ini seluruh pembayaran sertifikasi Guru, menggunakan SPM yang diajukan ke KPKN selaku kantor Perbendaharaan Negara, yang langsung berinteraksi dengan BANK BRI untuk proses pembayaran DANA TUNJANGAN PROFESI langsung ke rekening Guru masing – masing sehingga bagaimana pemotongan di lakukan Pengawas ?

Diksi program bantuan yang di gunakan lagi – lagi membuktian bahwa, kwalitas otak wartawan ini sangat abal – abal tuturnya.

Sertifikasi bukanlah bantuan Program, melainkan bantuan, sebagaimana lasimnya ke Nelayan – Petani, bantuan subsidi Guru, melainkan masuk dalam katagori Tunjangan Profesi Guru sebagai bentuk PENGARGAAN atas jasa Profesinya.

Walaupun tak tersirat menyentil Institusi Tertentu, namun yang memiliki ciri khas khusus seperti penggunaan kata TUKIN (tunjangan kinerja)lagi lagi Terjadi Pembohongan publik di sini krn ia mengklaim bahwa, ia telah bertemu Bpk/ Ibu Guru, (penggunaan kata mereka) adalah klaim subyektifitas, yang dapat berujung pidana, karena telah mencatut sejumlah nama yang dibuktikan kebenaranya karena, bertentangan dengan pengakuan para Guru Agama di Kecamatan Leihitu Barat, sebagaimana overfasi kami di lapangan.

Jadi aspek pengandaian dan generalisasi Abraham Hukubun menunjukan progress otaknya sesat pikir, dan murahan menjual isu.

Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian akurat dan obyektif atas klaim Abraham Hukubun di depan hukum.

Anggaran TPG Guru Non PNS yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan TPG merupakan kewenangan di tingkat Propinsi dan bukan d tkt Kabupaten dan sampai saat inipun belum pernah dibayarkan.

Dan benar – benar telah terjadi penyelidikan oleh Jaksa, terkait oleh isu potongan namun beliau seharusnya memiliki data akurat di tingkat kejaksaan,karena tak terbukti adanya klaim tentang potongan tersebut” (hendrik)

Tinggalkan Balasan