Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kab. Karawang Dilaporkan BPD Terkait Dugaan Tindak Pidana Koropsi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2016 Sudah di Tetapkan Tersangka Selama (3 Tahun Tidak di Tahan ) Bisa Lolos Mencalonkan Kembali Pada Pilkades 21 Maret 2021

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Kab. Karawang : Kepala Desa Malngsari pada (18/1/2017) dilaporkan ke Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang oleh BPD terkait Indikisi Penyelewengan Dana Desa Anggaran TA 2015-2016 (Sudah di SPJkan belum direalisasikan ) dan Pembuatan SPJ direkayasa/ atau Palsu,ungkap Sugih kepada Media WH (9/4/2021)

1. Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ( Sudah di SPJkan belum direalisasikan ):
Biaya pembangunan Paud “ MIFTAHUL HUDA “( nama pemilik Hopsah ) alamat dusun munjuljaya RT/RW.02/02, Desa Malangsari, sesuai SPJ sebesa Rp.44.078.238,
Baru direalisasikan sebesar Rp : 14.160. 500 Belum direalisasikan Rp : 29.917.738
2. Biaya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) Desa Malangsai
Yang bersumber dari DD tahun 2015 ( Luncuran ) sesuai SPJ sebesar Rp.14.692.746,
tidak direalisasikan,
3. Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI (Sudah di SPJkan Belum direalisasikan) Rp.44.078.238,
4. Dana Desa Tahap II Thun 2015 ( Sudah di SPJkan belum direalisasikan ) Pengerjaan Jalan Setapak ( Japak ) Dusun Balongsari 1 dan Blongsari II volume Panjang 872 m x Lebar 1,2 m x tinggi 10 cm anggaran Rp.165.057.231,
Baru direalisasikan Volum Panjan, 308 m x L 1,2 x T.10 cm Anggaran biaya Rp.37.871.640
Yang belum direalisasikan Volume Panjang: 564 m x Lebar 1,2 x Tinggi, 0,10 cm.
Anggaran sebesar Rp.127.185.591
5. Dana pengadaan meubelear dan ATK Paud nama pemilik H.Juli sebesar Rp.47.197.950 Dusun Munjuljaya Rt.02/02 Desa Malangsari, baru direalisasikan Rp.22.000.000, tidak direalisasikan Rp.25.197.950,
6. Dana pembelian peralatan KB Desa dan ATK dirubah untuk menambahkan biaya pembangunan posyandu Rp.50.000.000 Baru direalisasikan Rp.25.000.000,Belum diealisasikan Rp.25.000.000,
7. Biaya pembelian Infocus sebesar Rp.6.000.000. (tidak direalisasikan)
8. Biaya Musdus dan Musdes sebesar Rp.5.900.000 (tidak direalisasikan)
9. Biaya pembelian kursi dan tenda 100 buah Rp.7.000.000,(tidak direalisasikan,)
Dana Desa Anggaran Tahun 2015 – 2016 sebesar Rp : 424. 792. 159, Baru direalisasikan sebesa Rp : 102. 239. 097, Sisa yang belum diealisasikan sebesar Rp : 322. 562. 069

Pada (31/1/2017) DPMD. Insepektorat, Anggota Reskrim Tipikor Polres Karawang, Muspika Kecamatan Pedes, Tokoh Masyarakat dan BPD, pada kumpul di Aula Kantor Desa Malangari, waktu itu Kepala Desa Malangsari dihebohkan setelah dinas terkait turun langsung kelapangan monitoring visik sesuai data yang dilporkan BPD, saat petugas menyambangi Matrial memperlihatkan Bon matrial, Pihak matrial mengelak semua Bon tersebut bukan tulisan pihak matrial, semua bon itu di aku oleh Kepal Desa yang melakukannya “ sehingga waktu itu “BPD VS KADES MEMANAS”

Hal tersebut diatas semuanya diakui oleh kades malangsar,kemudian kades membuat surat pernyataan,

Dalam Surat Pernyataan Kades Malangsari, pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 mengakui belum merealisasikan sebagaimana hasil monitoring BPD yang dibacakan pada saat acara Musyawarah dengan BPD Desa Malangsari bertempat di Aula Kantor Desa Malangsari,

Atas permohonan Kepala Desa Kasus ini ditempuh secara musyawarah, Akhirnya Kepala Desa Membuat Surat Pernyataan, dalam Surat Pernyataan Hal tersebut diatas akan diselesaikan/tuntaskan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017, apabila hal tersebut diatas seluruhnya tidak dilaksanakan, siap ditindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,

Kepala Desa Malangsari dalam Surat Pernyataan hal tersebut akan diselesaikan/tuntaskan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017, namun baru di realisasikan Rp.102.239.097 masih tersisa Rp.322.562.069 ( belum direalisasikan)

Pada tanggal 23 November 2017 BPD menindak lanjut Laporkan Kades Malangsari ke Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang Nomor: LP/2917/XI/2017/ JABAR/ RES KRW
Pada tanggal 27 November 2017 Pelapor menerima Surat dari Penyidik Polres Karawang Perihal Pemberitahuan Pekembangan Hasil Penelitian Laporan,

Memberitahukan bahwa laporan saudara pada tanggal 23 November 2017 yang dilaporkan ke Polres Karawang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi

Pada tahun 2018 Kades Malangsari sudah ditetapkan sebagai tesangka, dan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negri Karawang, namun tesangka tidak pernah ditahan, Kasus Tindak Pidana Korupsi berjalan 3 (tiga ) tahun melempem,tidak ada tindak lnjut,Pihak Kepolisian Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dalih tidak cukup bukti,

Kasus Dana Desa TA 2015-2016 belum di realisasikan semua Muncul lagi,
Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Modal usaha BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 25.000.000. (Tidak masup rekening BUMDes) Diperuntukan membeli mesin Rontogan ( Tidak ada Fisiknya )

Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 35.000.000. Tidak masup rekening BUMDes ( di kuasai kades )
Pada tanggal 27 September 2019, Pelapor Menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ( SP3 ) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.: B/1336/XI/2017 Sat Reskrim tanggal 27 Novembe 2017, Notulen Hasil Gelar Perkara LP : LP/B-2917/XI/2017/Jabar/ Res-Krw/2019/Sat Reskrrim tanggal 11 November 2019.
Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 10.000.000. Tidak masup rekening BUMDes ( di kuasai kades )
Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019-2020, Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI ( Dikuasai Kepala Desa Malangsari ) Rp.70.000.000 ( Tujuh puluh juta rupiah ) Baru direalisasikan Rp. 25.000.000, pada saat kegiatan Riksus Akhir Masa Jabatan Kades Malangsari pada (23/11/2020) membeli (1 Yunit mesin rontogan Dana Bumdes yang di kantongi Kades Rp. 45.000.000 (dikuasai Kades)
Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2016 Rp. 325. 760. 019 ( Belum direalisasikan )
Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019-2020 untuk penyertaan modal BUMDes Rp.45.000.000 ( di kuasai Kades ) Jumlah Rp.370.760.019 ( Belum direalisasikan )

Dana Desa Tahap 1 Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 530. 276. 400 diperuntukan Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Jalan Tani Munjuljaya Rt.01/01 Volume Panjang 1.632 m x L 0,30 cm x T. 0,60 cm,

Hasil Monitoring Tim Kecamatan Pedes pada tanggal 5 Mei 2020 Kegiatan Pembanguan TPT baru direalisasikan Volume Panjang 758 m x L.0,30 cm x T.0,60 cm, terdapat Kekurangan Volume Panjang 874 m, menurut Pendamping Desa, Aisyah, sisa kekuangan dialihkan TPT dusun Jayasari,

Media WH bersama Lembaga KPK pada ( 12/20 ) mencoba turun ke lokasi pembangunan Turap Penahan Tanah ( TPT ) Dusun Jayasari Rt.001/003 Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang,

Saat Komfirmasi para tenaga kerja mengatakan TPT tersebut Volume Panjang 230 m x Tinggi 0,80 cm, Pengerjaannya Tambal Sulam/ atau Rehab, yang 230 m x Tinggi 0,80 cm ,TPT yang lama dipugar bahan matrial bekasnya “Batu kali” digunakan lagi untuk kekurangan matrial Batu kali yang baru, dengan Volume Panjang TPT Dusun Jayasari 460 m x Tinggi 0,80 cm.

TPT Dusun Jayasari yang seharusnya Volume Panjang 874 m, Baru direalisasikan Volume Panjang 460 m, Belum direalisasikan Volume Panjang 414 m

Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANGUB) anggaran TA 2020, Rp. 130.000.000.
Diperuntukan Pencegahan Covid-19 : seperti Masker, 1000, APD 10, Hand Sanitizer 5. Pengukur Suhu Tubuh 1. Penyemprotan Desinfektan 1 Semprotan 5. Hok Penyemprotan 1. Disinfektan 20. Pembuatan Brosur/baligo1. Paket Pembuatan Baligo 8. Menurut keterangan masyarakat desa malangsari (Tidak direalisasika )

Dana Desa Tahun Aanggaran 2015-2016-2018-2019-2020, sampai Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Rp.370.760.019 ( Belum direalisasikan ) dan Fisik Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Volume Panjang 414 m ( Belum direalisasikan )

Sementara” Sugiharto Pelapor dan para tokoh masyarakat desa Malangsari setelah menerima Surat SP3 menyambangi Poles Karawang, di terima langsung oleh Prenyidik dan Kanit di ruang Reskrim,”kata Sugih”

Saat Pelapor pertanyakan Kasus Kades Malangsari sudah 3 tahun dan sudah di tetapkan tersangka tidak pernah di tahan, sekarang mau lagi Pilkades Terbit SP3. Gelar Perkara juga belum ungkap Sugih ke Penyidik”

Menurut Penyidik sudah Gelar Perkara di Polda, saat Pelapor pertanyakan kenapa gelar Perkara Pelapor tidak dihadirkan, menurut Penyidik denga singkat itu urusan orang Polda,ungkap Penyidik kepada Pelapor “pungkasnya Sugih”

Di lain tempat, Ade Rojali Pranata. SH, Biro Hukum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Karawang mengatakan kepada Media WH. Kasus Kades Malangsari berjalan 3 tahun, setelah di tetapkan tersangka berkas sudah di limpahkan ke Kejaksaan

Pada 18 Agustus 2020 Pelapor menerima SP3, dengan No; B/292/XI/2019/Reskrim
Apakah di benarkan SP3 terbit bulan November 2019 diserahkan bulan Agustus 2020 selama 10 bulan SP3 baru serahkan. Hanya ngitung hari mulainya dibuka Pendaptara Balon Kades”UNGKAP Ade”

Menurut penyidik tidak cukup bukti, Kades Malangsari setelah di laporkan BPD mengakui atas perbuatannya selain Anggaran belum direalisasikan Sudah di SPJkan, Kades membuat SPJ direkayasa(alias palsu) hingga ratusan juta rupiah, dengan bukti yang jelas yang di rugikan,Penyidik mengatakan tidak cukup bukti,ini sesuatu yang jadi pertanyaan public,jelasnya”

Sama halnya denga Insepektorat, Riksus ( AMJ Kades ) Malangsari pada tanggal 23 Novembe 2020 diduga Menyalah Gunakan Wewenang dan diduga LHPnya direkayasa, menurut Insepektorat Kades Malangsari, selama 6 tahun akhir masa jabatan, Kades.

Malangsari tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan Dana Desa, Hasil Pengendali Teknis Pemutahiran Data Tindaklanjut Hasil Pemutahiran Insepektorat Kabupaten Karawang, Berdasarkan Surat Peintah Insepektur Kabupate Kaawang Nomor:700/06/SP/TL/XI/ Insepektorat tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemutahian data tindak lanjut Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dengan hasil Persetase Penyelesaian, Keuangan 100 % ASET/BMD 100 % Persentase Rata-rata 100 % Diduga Menyalah Gunakan Wewenang.

Kemendagri mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkait pencegahan tindak pidana korupsi

“Dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan APIP di daerah. Ini semua semangatnya adalah menguatkan APIP Daerah agar lebih independen, dalam melaksanakan APIP sebagai garda terdepan terutama di tingkat desa,

Ade mengatakan penguatan APIP itu dilakukan sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden. Rekomendasi KPK agar APIP dapat lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah“Dan bila mana dalam kurun waktu satu periode di temukan adanya permasalahan – permasalahan pada tahun – tahun sebelum berakhirnya masa jabatan, baik administrasi atau keuangan. Proses selanjutnya di serahkan kepada Kepala Daerah, dan untuk temuan keuangan yang belum di selesaikan. Baik di sengaja atau tidak di sengaja “kata Ade”

Apabila di temukan adanya dugaan – dugaan yang mengarah pada perbuatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),tentu akan di tindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan dan Kepolisian,”bahkan ke BPK RI, ,

Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang,Dan Kerugian Negara,:Dalam Pasal 2 UU NO,31 TA 1999 JO UU No.20 TA 2001 sebuah perbuatan biasa dikatogorikan ke dalam korupsi jenis ini bila memenuhi unsur-unsur
Perbuatan Melawan Hukum : Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri,Perbuatan melawan hukum memiliki makna dan unsur lebih luas, Selain melanggar aturan perundang-undangan , perbuatan melawan hukum juga harus bertentangan dengan hukum subjektif ( Kepatutan, kelajiman serta norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat dan hak orang lain

Meskipun tidak di atur dalam perundang-undangan sebuah perbuatan biasa dipidana apabila dianggap tercela karena tak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social di masyarakat,

UU NO 31/1999 jo.UU.20/2001 tentang pemberantasan korupsi digunakan untuk menjerat penyelenggaraan penegak hukum dan pegawai negri, Namun dalam kasus tertentu, Masyarakat Juga Bias Terkena UU Ini,
Penyalahgunaan Wewenang- Kerugian Negara dalam korupsi jenis pasal 3 UU/1999 JO.UU No 20/2021 Unsur penyahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena Jabatan atau kedudukan.

Sebuah perbuatan biasa dikatagorikan ke dalam korupsi jenis ini, bila memenuhi unsur-unsur, Setiap orang Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

Masih Ade mengatakan kepada Media WH. Lembaga KPK Karawang Kasus Kades Malangsari menurut Insepektorat hasil (Riksus AMJ) Kades Malangsari tidak ada kerugian Negara dan atau Indikasi Korupsi, Setelah Riksus diketahui Lembaga KPK akhirnya Insepektorat Kebakaran Jenggot,ungkap Ade”

Pada (4/23/2021) Lembaga KPK Karang Laporkan Insepektorat Karawang ke Kejati Bandung, namun Laporan LKPK dari sebelum Pilkades sampai Oknum Incamben Terpilih kembali pemenang Pilkades Malangsari pada (21/4/2021) Kejati Bandung belum memanggil Insepektorat”kata Ade”

Lembaga KPK Karang akan agendakan ke Kejati, kalau memang tidak ada respon atau di tolak Laporan LKPK pihak Kejati tidak ada Surat/ atau Telepon ke Kantor LKPK, maka LKPK di Agendakan ke Kejati kalau memang di Tolak LKPK kasus ini di tindak Lanjut Ke Kejagung dan Mabes Polri pungkasnya ( Rahmat.K )

Tinggalkan Balasan