Asep Agustian, S.H, M.H : “Pembuktian Secara Hukum Perkara Pemotongan 5% TPP ASN Kini Sudah Menjadi Tanggungjawab Kejari Karawang”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Kab. Karawang : Penasihat Hukum Rakhmat Gunadi, H. Asep Agustian, S.H, M.H, yang akrab disapa H. Askun saat memberikan keterangan kepada awak media di Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (7/4/2021).

Kasus pemotongan 5% TPP ASN Pemerintah daerah kabupaten Karawang, akhirnya masuk gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Sekretaris Disperindag Karawang yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Karawang, Rakhmat Gunadi telah melaporkan Bank Jabar Banten (BJB) tersebut ke Kejaksaan Negeri Karawang, pada Rabu (7/4/2021).

Rakhmat Gunadi mengutarakan, secara pribadi dirinya melaporkan BJB yang telah melakukan pemotongan 5% TPP tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena setelah ia cek di rekening, ada sekitar 800 ribuan TPP-nya yang hilang dipotong BJB.

 

“Hari ini saya melengkapi dokumen-dokumen laporan untuk menjadi bahan pertimbangan pihak kejaksaan negeri Karawang” Kata Gunadi yang didampingi penasehat hukum nya, Asep Agustian kepada awak media.

Ketika disinggung, bahwa BJB sudah mengeluarkan pernyataan resminya, jika pemotongan 5% TPP untuk donasi bantuan korban banjir tersebut berdasarkan surat dari BKPSDM Karawang.

“Masalah Itu kan urusan lain. Bagi saya hari ini yang motong rekening saya pasti BJB, tidak mungkin orang lain. Masalah pembuktian nanti, itu bukan urusan saya,”jelasnya.

Kata Gunadi, dirinya melaporkan Bank BJB, karena dana yang ada didalam rekeningnya berkurang 5% disebabkan adanya pemotongan TPP.

“Yang jelas, pemotongan 5% TPP oleh BJB rujukannya berdasarkan surat BKPSDM. Hal ini, BJB harus bertanggungjawab,”tegas Gunadi.
Lebih lanjut, Gunadi menjelaskan, BJB harus bisa memberikan penjelasakan secara clear, kenapa melakukan pemotongan TPP tanpa sepengetahuan ASN.

Diwaktu yang sama, Penasihat Hukum Rahmat Gunadi, H. Asep Agustian, S.H.,M.H, membenarkan telah mendampingi cleinnya untuk melengkapi berkas laporannya ke Kejari Karawang, bahwa semuanya sudah menjadi urusan kejaksaan di dalam menindaklanjuti pelaporannya.

“Soal nanti isunya kemana-mana, maka semuanya urusan penegak hukum,”tuturnya.
H.Asep juga menjelaskan, jangan sampai belum apa-apa sudah perang komentar di medsos. Medsos itu bukan tempatnya adu debat. H.Asep mengajak untuk adu debat di peradilan. Jangan memberikan sebuah statemen yang sekiranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Pemotongan 5% TPP ASN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ini, sangat jelas clien nya telah dirugikan. Saya mendampingi beliau, karena ada perbuatan BJB yang menyebabkan kerugian (pemotongan TPP tanpa sepengetahuan),” kata H.Asep.

Kata H.Asep, perkara pembuktian secara hukum atas persoalan ini, kini sudah menjadi tanggungjawab Kejaksaan Negeri Karawang. Ia juga berterima kasih karena Kejaksaan Negeri Karawang telah menerima dengan baik pelaporan clien nya.

“Benar dan salah itu nanti. Berlanjut atau tidaknya perkara itu nanti oleh pihak kejaksaan. Hari ini kejaksaan sudah menerima dengan baik. Berkas perkaranya sudah diterima, ya alhamdulillah. Boleh dong Pak Gunadi sebagai warga negara dan PNS melaporkan atas kerugian yang dialaminya,” tegasnya.

H. Asep juga mengingatkan, jangan memiliki pemikiran yang teramat kerdil dulu, belum apa-apa sudah ketakutan. Karena hukumnya juga masih dalam proses.

“Tenang saja, gak usah grusa grusu, nanti juga masih bisa puasa kok, masih bisa lebaran dulu,”sindirnya.

Sebagai warga negara, sambung H. Asep, siapapun berhak melaporkan kepada penegak hukum atas kerugian apapun yang dialami. Termasuk pelaporan yang dilakukan Rakhmat Gunadi, semuanya merupakan hal wajar dalam perkara di negara hukum.

“Gunadi melaporkan peristiwa ini, karena dirinya sebagai warga negara yang sudah dirugikan. Melaporkan Bank Jabar, bukan kemana-kemana,” pungkasnya. (Rahmat. K)

Tinggalkan Balasan