MASYARAKAT OKU BERHARAP PILKADA OKU DI ULANG .

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Oku : Pilkada OKU 2020 telah memunculkan hal2 yg tdk terduga. Kita semua tahu sejak awal banyak masalah kontroversial yg muncul. Mulai dari soal perebutan dukungan parpol yg penuh intrik yg menciderai demokrasi dan melukai perasaan rakyat OKU yg berujung pada calon tunggal karena Partai2 dimonopoli oleh satu calon saja yg scr sadis menghilangkan kesempatan calon lain sbg alternatif pilihan bagi rakyat OKU.

Belum lagi soal pelaksanaan pilkadanya sendiri yg penuh dgn praktek kecurangan dan terjadinya money politik (data dan fakta sangat banyak). Semua hal di atas patut kita syukuri tidak bermuara pada terjadinya konflik sosial karena sebagian besar rakyat OKU masih mampu menahan diri. Alhamdulillah syukur.

Bupati dan wakil Bupati akhirnya dilantik walau itu produk dr pilkada yg jauh dari asas demokrasi substansial (hanya prosedural) dan serta berlegitimasi rendah krn tidak sesuai aspirasi murni rakyat OKU dan penuh rekayasa.

Tapi Kiranya REKAYASA Tuhan lebih canggih dari manusia. Kita tahu Bupati “pemenang” pilkada dilantik dlm keadaan sakit dan akhirnya meninggal dunia tanpa sempat bertugas seharipun smtr wabupnya dilantik sbg seorang terdakwa dan dinonaktifkan.

Apa makna semua ini?

Artinya dgn kekuasaan Allah maka mandat rakyat OKU telah ditarik dan dikembalikan kpd rakyat OKU.

Secara aspirastif sesungguhnya jika mandat sdh berada di tangan rakyat kembali maka haruslah diadakan pilkada langsung lagi tetapi sayangnya tdk ada aturan/UU untuk pilkada lagi sampai tahun 2024.

Dalam UU No 10/2016, ps 173 dan 174 diatur tentang pemilihan Bupati dan Wakil jika terjadi kekosongan lebih dari 18 bulan MELALUI DPRD. Dalam kasus OKU pemilihan dilaksanakan jk JA (wabup nonaktif) divonis bersalah, kecuali jika JA diputus hakim tidak bersalah maka JA (wabup) lah yg akan memimpin sbg Bupati OKU.

Sementara menunggu pelaksanaan pemilihan melalui DPRD (jk JA divonis bersalah) maka untuk menjalankan tugas2 bupati maka ditunjuk PLH paling lama 1 bulan dan setelah itu akan ditunjuk Penjabat Bupati/Pj ( UU No 23/2014 ttg pemda, UU No 10/2016, Permendagri no 74/2016. permendagri no 1/2018).

Berdasarkan aspirasi masyarakat yg banyak disampaikan kepada kami maka thdp pengusulan dan penetapan Pj Bupati OKU berkembang harapan rakyat OKU antara lain.
Masyarakat OKU berharap Gubernur Sumsel untuk dapat menangkap aspirasi masyarakat yg sejalan dgn aturan perundangan.

Rakyat OKU belum pulih dr kekecewaan thdp pilkada OKU 2020 yg sungguh2 amat melukai perasaan dan menciderai demokrasi. Adanya sikap yg menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dalam pilkada OKU 2020 tentulah tdk diinginkan lagi terjadi di OKU ini, cukup pada pilkada OKU 2020 saja rakyat dipaksa memilih tanpa pilihan, jangan juga hendaknya dikecewakan lagi dalam proses mengusulkan dan menetapkan Pj Bupati OKU.

Jika ada upaya untuk merekayasa atau bahkan akal-akalan terhadap aturan yang ada untuk mendudukkan orang tertentu apalagi yang tdk/belum memenuhi syarat normatif sesuai aturan perundangan serta terkesan KKN tentulah akan sangat ditolak keras oleh rakyat OKU yg muaranya nanti akan tercipta keadaan yang tidak kondusif di Kabupaten OKU ini.

Rakyat OKU tentulah akan sangat mendukung Gubernur Sumsel untuk mengusulkan siapapun figur yg memenuhi kriteria aturan perundangan dan tentulah bukan figur yg terkesan KKN dan bertujuan melanggengkan oligarki kekuasaan apalagi dipaksakan dgn berbagai rekayasa.

Jika figur Pj yg diusulkan Gubernur dan ditetapkan Mendagri tsb jauh dr harapan rakyat maka kita khawatir KONDUSIFITAS akan terganggu yg ujung2nya akan merugikan kita semua. Kami rakyat OKU menunggu dgn sangat kritis thdp siapa yg akan jadi Pj Bupati OKU.

Konsistenlah pd aturan dan kembalilah kepada rakyat

Bagaimana masyarakat OKU ??