OKNUM KADES DESA BATURSARI IKUT DROPPING BARANG PADA RTLH ABPD 2020 NAMUN BARANG DIDUGA TAK PERNAH SAMPAI KE PENERIMA

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Wonosobo : Kamid (01-04-2021)
RTLH ABPD 2020 di Desa Batursari menuai masalah. Pasalnya fakta dilapangan kadesnya ikut dropping barang tanpa punya toko sesuai persyaratan sebagai pendropping. Barang yang datang diduga tidak sesuai spek, diduga barang tidak sesuai kualitasnya dengan harga yang tertera di RAB, serta dugaan adanya barang yang sama sekali tidak dikirim kepada penerimanya hingga kini.

Adalah TY dan SR penerima RTLH ABPD 2020 dari Dukuh Sopyar. Ketika tim WH kelapangan, dan konfirmasi kepada mereka, salah satu dari mereka menunjukkan RAB nya. Mereka menyatakan bila batu split (batu pecah 1-2/2-3) tidak diterimanya ataupun diganti dengan barang lainnya. Begitu juga untuk kayu yang tertulis di RAB 5/10cm x 3m, namun fakta dilapangan menggunakan kayu ukuran 4/4 cm x 3 m. Untuk pasir, dengan harga yang tertera di RAB seharusnya menggunakan pasir brosot tapi yang dikirim oleh Jumadi pasir duduk.

Kemudian untuk ketua pokmas atas nama DN beralamat di Dukuh Kertek Wetan, Dia sempat meminta salinan notanya tapi tidak diberi. Karena diminta terus menerus akhirnya DN hanya diperlihatkan notanya saja, namun dengan cekatan DN menfoto nota tersebut hingga tahu kalau didalam nota tertulis batu belah 2 m3 @300.000,- = Rp. 600.000,-, Namun hingga pengerjaan rumahnya selesai, barang tersebut tidak sampai.

Ketika tim WH datang ke rumahnya, hanya ada istrinya saja. “Kami juga bingung, mengapa di nota tertulis batu belah, namun tidak datang. Padahal sudah saya tanyakan kepada yang antar barang waktu itu, hanya dijawab nanti. Tapi sampai saat ini tidak sampai juga,” kata istri DN.

Kami mencoba menelusuri ke pemasok barang/pihak toko yang ditunjuk yaitu toko DC yang beralamat di Pacekelan, Sapuran. Dari sana terkuak bila barang barang yang tidak sampai ke penerimanya itu adalah droppingnya kades Jumadi sendiri. Padahal jelas jelas Jumadi tidak mempunyai toko sebagai syarat untuk menjadi pemasok/pendropping barang.

Ketika kami konfirmasi kepihak toko perihal dropping barang, BS si pemilik toko dengan lugas menceritakan semuanya dan menjawab pertanyaan kami dengan memperlihatkan data data dan bukti yang dia punya.

“Sebelum saya mengerjakan proyek itu, saya sudah diwanti wanti oleh orang orang Batursari untuk berhati hati dengan pak Jumadi. Makanya saya buat perjanjian bila nanti terjadi hal seperti ini saya tidak mau menjadi kambing hitamnya. Waktu itu pak jumadi minta dibagi pekerjaan dan minta dropping 1 item yaitu pasir, dengan alasanmengkaryakan warganya yang banyak punya mobil angkut. Saya senang saja dibantu, saya bilang monggo saja, dan saya mewanti wanti nantinya barang harus sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, Ternyata mobil yang katanya mengkaryakan warganya malah punya sendiri. Saya kira pak jumadi hanya dropping pasir saja, ternyata malah batako, batu split/pecah, batu belah dan sebagian kayu,” jelasnya.

Lantas BS perlihatkan kwitansi pembayaran dari dirinya kepada Jumadi untuk, pasir, batako, batu split seharga 16 juta rupiah lengkap beserta surat perjanjiannya, dan melanjutkan kembali penjelasannya.

“Dari situ saya komplen ke pak jumadi, pak saya dapat profitnya dari mana, semua barang di dropping bapak, saya bayarnya bagaimana? Batako harganya 3000 rupiah, saya hanya dikasih 200 rupiah saja,” lanjutnya.

Untuk masalah kayu BS menjelaskan, bila waktu itu RAB untuk indek kabupaten bnyak mengalami kesalahan, jadi harga kayu di RAB bila diterapkan tidak akan bisa karena harga pasaran lebih dari itu. Makanya diterapkan dari kayu 5/10 x3m menjadi 4/4 x3m.

“Dan kayu ini juga saya kirim hanya separo dari jumlah yang tertera, yang separuhnya pak Jumadi yang kirim, jadi tidak sepenuhnya dari toko saya,” ucapnya.

Indri Widiastuti, SH, MS.i , Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ketika dikonfirmasi perihal tersebut menjelaskan peraturan untuk RTLH ABPD yang dipegangnya, bahwa barang harus sesuai spek, bila tidak punya toko tidak boleh mendropping barang.

“Di Batursari, sudah ada tokonya yang ditunjuk, bila ada droppingan dari luar toko dan yang ropping tidak punya toko brati sudah menyalahi aturan. Karena sesuai Ketentuannya yang bisa mendropping barang harus mempunyai toko. Barang barang harus sesuai dengan yang tercantum di RAB sesuai kualitas dan kuantitasnya. Bila ada yang tidak sesuai RAB berarti harus membuat berita acara,” paparnya.

Selaku Kades Batursari, Jumadi ketika dijumpai untuk dikonfirmasi mengatakan betul bila dia ikut dropping batako, pasir, batu split dan batu belah atas kesepakatan dengan pemilik toko.

“Semua barang sudah saya kirim dan sudah diterima oleh penerima. Bila barang tidak sampai berarti diganti dengan yang lain karena alasan sudah punya sendiri. Kita nanti kroscek ke penerima. Masalah kayu saya justru malah keloncok/kelebihan ditempat TY dan SR. Terus besi, untuk DN ambil besi ke saya karena sudah mau dipasang dengan ukuran 8 mili, tapi datang dari tokonya ukuran 6 mili, kan hitung hitungannya saya rugi, tapi saya tidak permasalahkan,” ungkap Kades Batursari. (“ET”)