Lembaga Nusantara CSO Geruduk Kejari Pamekasan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Pamekasan : Lembaga Nusantara Civil Society Organization (Nusantara CSO) menggelar aksi unjuk rasa ke gedung Kejaksaan Negeri Kab. Pamekasan. Mereka menuntut Kejari untuk tidak main-main menyikapi segala kasus dugaan korupsi, (Selasa, 29/09/20).

Dari sekian rentetan problematika dugaan korupsi Civil Society Organization mengatakan sudah lama tidak ada kejelasan dan mangkrak di kejaksaan negeri pamekasan.

“maka perlu adanya pengawalan ketat agar tidak tertelan dalam jurang kepalsuan, ” jelas Korlap aksi.

Mereka juga mengatakan bahwa beberapa tahun lalu sudah banyak anggaran yang diploting oleh dinas lingkungan Hidup (DLH) kabupaten pamekasan dan setiap tahun anggaran tercium aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimulai dari beberapa pembangunan di pamekasan diantaranya: Pembangunan Sanitary Landfil, Taman Kowel, Taman Gladak Anyar, Pembanguan TPS3R di lawangan daya, dan Pembangunan Eks Rumah sakit Dijalan kesehatan untuk tata kelolala PKL.

“Program program tersebut menenelan anggaran Ratusan Milyar dan pembangunan tersebut tidak jelas akuntabilitasnya.
Pemberantasan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme di kab.pamekasan kehilangan rohnya sejak kasus OTT KPK di pamekasan yg melibatkan bupati dan kajari pamekasan, kejaksaan negeri kabupaten pamekasan seperti kehilangan orentasi nya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,kolusi dan Nepotisme.”

Sementara disisi lain Salman selaku ketua Lembaga Nusantara CSO menjelaskan banyak dugaan korupsi dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pamekasan salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan.

Mereka menilai pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan gagal diperencanaan seperti dugaan korupsi pembangunan tempat PKL di eks RSUD lama pamekasan.

“Dengan nilai anggaran 1,2 M yang beberapa bulan lalu sempat dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan negeri pamekasan, namun sekarang mulai hilang dari permukaan seiring bau busuk dugaan kolusi dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian beberapa pembangunan TPS3R seperti dikelurahan lawangan daya dan kangenan serta dikelurahan lain yg diduga asal asalan dalam perencanaannya oleh BLH kab pamekasan. sehingga bangunan TPS3R tersebut makrak alias tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga secara otomatis Negara mengalami kerugian milyaran rupiah karena bangunan tersebut tidak bernilai manfaat sesuai dengan fungsinya.” dalam pernyataan sikap yang buat oleh demonstran.

Pada dugaan korupsi anggaran perawatan pembangunan terkesan sia-sia,”seperti taman kota dipamekasan, taman gladak anyar, taman kowel yang kondisinya tidak terawat tanamannya kering dan fasilitasnya banyak yg rusak padahal anggaran perawatan dari APBD untuk hal tersebut rutin setiap tahun.” teriak orator aksi.

Dalam hal ini para CSO menuding penegak hukum menutup mata yang mengakibatkan kerugian pada negara.

” penegak hukum menutup mata dan telinga padahal Negara dan rakyat dirugikan,lalu untuk siapa jaksa hakim dan pak polisi mengabdi,,,? belum lagi soal dugaan kolusi yg dilakukan oleh BLH kab pamekasan dalam penerbitan UKL/UPL dan AMDAL terhadap beberapa pembangunan dipamekasan baik disektor pesisir seperti kegiatan reklamasi untuk industry dan pembangunan perhotelan rumah sakit swasta dan lain lain ,kejaksaan negeri pamekasan harus mulai membuka mata dan telinga nya untuk meningkatkan daya penciumannya terhadap modus modus dugaan korupsi,kolusi dan nepotisme di dinas badan lingkungan hidup kab pamekasan (DLH) agar Negara dan rakyat tidak dirugikan.” Jelas Salman.

Para demonstran mengakhiri aksinya dengan menuntut Kejaksaan Negeri Kab. Pamekasan untuk segera mengusut kasus Dugaan korupsi pembangunan tempat Pedagang Kaki Lima PKL Di Eks. RSUD lama Pamekasan yang terletak Di Jl. Kesehatan, memeriksa dan mengadili Kepala BLH kab. Pamekasan terkait beberapa dugaan penyalahgunaan wewenag dan dugaan kesalahan perencanaan pembanguan TPS3R dan dugaan penyimpangan anggaran perawatan beberapa taman di pamekasan.

Dan yang terakhir mereka meminta mundur kepala kejaksaan negeri pamekasan, “jika Kejaksaan Negeri Pamekasan tidak mampu mengungkap dan mengendus Dugaan Praktek KKN di BLH Kab. Pamekasan maka sebaiknya MUNDUR dan Pulang Kekampung Halamannya.” tegas dalam orasinya.

Jurnalis/fathul/sin
Kabiro/ach rofiki