Pilkada 9 Desember Berpotensi Rampas Hak Hidup, LSM GIPAK: Tunda!

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Lampung Timur : 28 September 2020. Desakan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda kembali menggema. Jika sebelumnya Perludem dan Komnas HAM yang meminta tahapan Pilkada ditunda, kini LSM GIPAK menyampaikan hal senada.

Kondisi pandemi menjadi dasar bagi LSM Gerakan Independent Pemberantasan Korupsi (GIPAk) meminta pemerintah dan KPU menunda tahapan Pilkada 2020.

“Belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka penundaan tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat,” kata Ketua Umum LSM GIPAK Arip Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2020).

Menurut Arip , bila pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan, ada kekhawatiran akan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19.

Saya secara pribadi dan Lembaga, Sepakat apa yang disampaikan Komnas HAM belum lama ini, bahwa Dari segi hak asasi manusia, hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak. Antara lain hak untuk hidup, kesehatan, dan rasa aman.

Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan PBB tentang Policy brief on election Covid-19 bahwa pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting.

“Namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini,” ujar Arip.

Arip meminta pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR menunda Pilkada sampai situasi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan.

Pasalnya, ia melihat kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren peningkatan, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Selain itu, berdasarkan data pemerintah per 10 September 2020 juga menunjukkan peningkatan sebaran. Perkembangan kasus kumulatif pada hari itu menunjukkan peningkatan sangat luar biasa.

“Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena kesehatan dan keselamatan baik penyelenggaran, paslon, dan pemilih dipertaruhkan,” katanya.
(HZ)