Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) Kec. Cibuaya Beserta E-wWarong MIKAILA Desa Kedungjeruk Diduga Melanggar Surat Edaran Bupati Karawang No: 460/3097/ Dinsos Tahun 2020 Serta ( Permensos RI ) Nomor 3 Tahun 2013

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Kab.  Karawang : Warga masyarakat dusun krajan RT.01-02 Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, Resah pasalnya,saat KPM melakukan pencairan di bank atau di mesin EDC e-warong seharusnya uang yang di terima Rp.500 ribu rupiah namun saat KPM melkukan pengmbiln uang tersebut hanya ada saldo Rp.370 ribu,

Dengan adanya imformasi tersebut Media WH mencoba menyambangi beberapa warga dusun krajan RT.01, saat dikonfirmasi menut masyarakat KPM Sebelumnya oknum Rt. EN menyambangi rumah para KPM modusnya menurut oknum Rt. EN dengan alasan mengumpulkan ATM. KKS untuk mengecek ke bank apakah uang bantuan tersebut sudah masup atau belum, kemudian para PKM memberikan ATM/ KKS tersebut, ucapnya warga kepada WH selasa (8/9/2020)

Jelang beberapa hari ATM/ KKS tersebut di bagikan kembali ke maasing-masing KPM menurut oknum Rt. EN setelah dilakukan pengecekan uang tersebut sudah masup siap untuk di cairkan”kata oknum Rt.EN

Saat para KPM melakukan transaksi pengambilan uang, yang bantuan tersebut tidak ada 500 ribu, hanya ada uang saldo 370 ribu rupiah, pungkasnya,sama halnya para PKM warga Rt.02 yang melakukan hal tersebut oknum Hansi AD.pungkasnya,

Dilain tempat WH menyambangi e-warong MIKAILA, saat di konfirmasi adanya temuan dari dusun krajan kedungjeruk,resah pasalnya,Kartu ATM/ KKS pengambilan sembako di tahan e-warong ada juga ATM/ KKS di tangan KPM sebelum pencairan kedua oknum perangkat desa Rt dan Hansip menyambangi rumah para KPM dengan Modus untuk melakukan pengecekan,

Jelang beberapa hari ATM tersebut di kembalikan lagi, menurut dua oknum perangkat desa tersebut, bahwa uang sudah masup siap untuk di ambil, namun setelah di cek saldo hanya ada 370 ribu, di ambil oleh kedua oknum perangkat desa per KPM 100 ribu, apakah memang perintah e-warong,

Wawan pemilik e-warong MIKAILA membenarkan kedua perangkat desa Rt dan Hansip untuk menarik Kartu ATM/ KKS yang baru, kami melakukan penarikan Kaartu ATM/ KKS atas perintah atasan Pa Intang selaku TKSK , perlu diketahui Dusun Krajan ada 3 Rt. ATM lama sebanyak 230 KPM, BPNT, semuanya di tamping di e-warong penarikannya khusus di bank BNI, kalau ATM yang baru sebanyak 121

kata Pa Intang yang bermasalah 3.dengan tanda kutif, 1. E.Sumarti, 2. N. Ocih, 3. H.Hartono, penarikanya harus di bank BTN menurut TKSK,

Sebanyak 121 ATM/ KKS yang baru dua bulan baru bisa di cairkan pada bulan Agustus 2020 menurut TKSK sehubungan kartu baru sudah lama belum masup kebank BTN menurut pihak bank BTN” Pa Yogy” menggesaknya via computer atas perintah pa intang semua kartu baru agar di tarik di kumpulkan dari KPM menurut TKSK tidak bisa di gesek bisa digesek lewat wea, jadi Kartu baru tidak bisa di gesek di mesin EDC e-warong ,sistim manual makanya di kumpulkan semua di berikan ke TKSK menurutnya di geseknya menggunakan computer kata pa intang ada 3 yang mentog N.Ocih, E. Sumarti , H. Hartono ada tanda kutif makanya tidak kami berikan beras,

Untuk Rt.01 dan Rt.02 yang menarik/ mengumpulkan kami perintahkan Rt. Endam dan Hansip Ade, terkait ada penarikan per KPM 100 ribu sebelum di cairkan oleh para KPM semua itu yang dilakukan oleh Rt dan Hansip, kami hanya sebatas merintahkan untuk menarik ATM para KPM Rt.01 dan 02,sambung wawan,

Sementara Winah mengatakan kami hanya menarik ATM Rt.04 sebagian oleh masyarakat sebagian oleh e-warung pencairannya, pasalnya kartu ATMnya di tampung di e-warong setelah ada wasAf dari pihak bank BTN minta di kirim ATM yang ada di e-warong ,ya kami poto langsung di kirim via wasAf

kartu ATM Rt.04 sebagian saya tampung di e-warong pasalnya belum masup uangnya,setelah kami cairkan malam itu juga kami berikan ke KPM dari KPM juga ucapan terima kasih kepada kami sudah mencairkan KPM ngasih jasa kepada kami 20 ribu. Per KPM,

Kartu lama yang di simpan di e-warong ada 15 ATM BNI pasalnya kartunya ganda 1 KPM ada dua kartu, kata pa Intang ngawea pa wawan kartu yang ganda 1 nama kirim via wea ka pa intang, walaupun kartua ganda di tarik nanti juga uang masup ke kartu ATM yang satu lagi,jangan sampe punya kartu 1 KPM dua kartu,sebanyak kartu 15 kami simpan, dibuang sayang, di bulan berikutnya setelah uang sudah pada masuk ke ATM para PKM kami mencoba ATM yang tersimpan setelah kami mencoba gesek ternyata, yang 13 kartu ATM ada uangnya saldo 200 rb.yang dua ketahuan orang tangkolo yang kartu 1 setah di gesek bener, uang sembako masup uang tunai masuk, ucap winah kepada WH (8/9/2020)

( Permensos RI )Nomor 3 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;

b.bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) yang diinisiasi dan dibina secara fungsional oleh Kementerian Sosial;

( Permensos) nomor 28 tahun 2018 di Pasal 7 juga disebutkan TKSK memfasilitasi untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dalam bentuk, pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan/ata rujukan.,

Hasil yang dihinfun Media Warta Hukum, di Kecamatan Cibuaya Tugas dan fungsi Tenaga Kesejahtraan Sosial Masyarakat ( TKSK ) telah melanggar( Permensos RI ) Nomor 3 tahun 2013
Program Persiden Republik Indonesia melalui Kementria Sosial RI, Carut marut penyelenggara Bantuan Pangan Nontunai ( BPNT ) serta terkait Kartu ATM KKS diduga TKSK bekerjasama dengan e-warong,seolah-olah tutup mata,sehingga warga masyarakat resah,

Bahkan ada dugaan oknum petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menerima imbalan hingga jutaan rupiah per bulannya dari supplier ( Distibutor ) Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )

Sementara” Ade Rojali Pranata. SH Lembakum Lembaga KPK Kab. Karawang menanggapi hasil temuan Media Warta Hukum, terkait Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) baik Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) Kementerian Sosial, merupakan Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai. Konsep penyaluran bansos, langsung melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk itu, penerima manfaat harus memegang sendiri KKS (ATM) dan buku rekening. Apabila diduga dikuasi orang lain, segera buat pengaduan./laporkan,”kata ade kepada WH (10/9/2020)

Surat edaran Bupati Karawang Nomor:460/3097/Dinsos tentang pemegang kartu Keluarga Sejahtra (KKS) Penerima Program Sembako dan Program Keluarga Harapan, Berdasarkan Prinsip Pelaksanaan Penetapan Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020,

Serta Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, bab II Sosialisasi dan Edukasi, huruf f menyatakan bahwa penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial PKH/KKS termasuk jenis tabungan/kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN dan fasilitas lainnya dilaksanakan sendiri oleh KPM.

Kepada seluruh pelaksana Pelayanan Umum/ Publik pada Program Sembako, Kementrian Sosial RI, Khusnya Agen Bank Himbara, Pemilik e-warong, Koordinator Daerah Program Sembako, Pendamping Sosial Program Sembako/ TKSK, Pendamping PKH, Ketua Kelompok KPM PKH, Aparat Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, Tidak Diperkenankan untuk menampung, menyimpan dan menerima titipan Kartu Keluarga Sejahtra (KKS), baik KPM PKH ataupun Program Sembako, atas dasar alasan apapun,

Apabila Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) tersebut, diketahui keberadaannya/ didapat ada pada Pihak-Pihak tersebut diatas, maka wajib KKS tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, baik KPM PKH dan KPM Program Sembako, dan apabila kepemilikan KKS tersebut tidak ada karena suatu sebab seperti meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lainnya, maka KKS tersebut harus di kembalikan kepada Dinas Sosial melalui TKSK, Dan apabila KKS tersebut tidak dikembalikan, maka Sanksi/ Tindakan Tegas akan dilakukan dengan cepat terhadap siapapun yang tidak berhak atas kepemilikan KKS dimaksud

Kalau memang e-warung bekerjasama dengan TKSK terbukti memotong uang bansos milik keluarga miskin, maka tidak ada alasan untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum,” kata Ade Rojali’ Bahkan ada dugaan oknum petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menerima imbalan hingga jutaan rupiah per bulannya dari supplier ( Distibutor ) Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) kasus ini akan kami laporkan

Dalam hal ini Kasi Intel Kejaksaan Negri Karawang Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana,melanggar Peraturan dan Perundang-Undangan,

1, Agar Membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengankewenangannya, untuk menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana

2, Segera Memanggil dan memeriksa Tenaga Keejahtraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) Kecamatan Cibuaya beserta bagi para oknum yang terlibat didalamnya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

3, Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang berkompeten yang dalam hal ini Kasi Intel Krjaksaan Negri Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya

Dan selanjutnya kami akan menyimpan berkas, gambar, rekaman dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunanakan media cetak media Online media elektronik yang tersedia. Disisi lain, hal yang mendapatkan informasi atau salinan data ini kami anggap masih dalam koridor tupoksi dalam melakukan pengamatan dan pemantauan serta fungsi PERS selaku control social masyarakat, Pungkasnya (Rahmat.K )