Keterlibatan Dewan, Program P3A T.A 2019 BBWS Citanduy Wajib Dipertanyakan.

WH Tasikmalaya : wartahukum.net
Bantuan pemerintah pada program P3A yang dikucurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy untuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa barat wajib dipertanyakan.

Anggaran pada program P3A tersebut adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan melaui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, yang tentunya tidak berkaitan dengan dana aspirasi Dewan, namun pada praktiknya pada perealisasian program tersebut ada keterlibatan oknum Dewan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat, sehingga pada program P3A di kabupaten Tasikmalaya diduga terjadi penyunatan anggaran, adapun hal tersebut terjadi karena oknum dewan merasa bahwa program P3A adalah program yang diusungnya.

Sehingga dampaknya pada pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi pengurangan volume yang tidak sesuai dengan juklak juknisnya, karena setiap kelompok P3A hanya menerapkan sisa anggaran yang telah disunat oknum dewan sebagai komitmen.

Suatu hal yang pantas manakala pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok P3A banyak yang dikerjakan asal-asalan, sehingga tidak menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan terkesan asal jadi.

Salahsatunya yang terjadi di kelompok P3A Pamijahan Bantarkalong yang diketuai oleh Aep yang notabene calon kepala desa pamijahan kecamatan bantarkalong diduga dikerjakan asal-asalan.

Disampaikan salah satu warga yang ada disekitar lokasi kegiatan “Program P3A tersebut adalah program yang diusung oleh “Hrs” salahsatu anggota  Dewan DPRD kabupaten Tasikmalaya.

“Sudah gak aneh kalo hasil pekerjaan seadanya dan gak maksimal, karena program ini adalah program usungan pak dewan “Hrs”, semua orang juga tentunya akan paham, yang namanya program usungan dewan pasti ada sebuah komitmen, jadi anggaran pun tidak akan terserap seutuhnya, karena pastinya dipotong fee pengusung, “Jelas warga yang enggan disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi warta hukum melalui telepon selulernya “Hrs” mengatakan, “Program P3A tersebut adalah program yang diajukan olehnya, namun bukan program aspirasi, tapi program murni APBN.

“Program P3A memang ajuan saya, sama saya diajukan cuma peniatan saja, karena itu adalah anggaran pusat, yaitu anggaran APBN.

Kalopun hal ini jadi mengarah kepada saya, pada dasarnya saya sudah mengarahkan agar bantuan program yang saya ajukan berjalan dengan sebaik-baiknya, serapih rapihnya dan kondusif, dan tidak diharapkan berefek yang negatif, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan, yangmana akan berdampak terhadap saya, “Jelasnya.

Masih menurut “Hrs”, Memang sempet ada juga masukan-masukan terhadap saya tentang pelaksanaan kelompok P3A yang diajukan melalui saya, “Imbuhnya.

Menyimak permasalahan tersebut, dalam hal ini layak dipertanyakan tentang kinerja pendamping yang ditunjuk oleh pihak BBWS Citanduy, juga tupoksi PPK OP SDA III BBWSC akan dugaan-dugaan pengurangan volume pada program P3A tahun anggaran 2019 tersebut. (Chefy.Jalak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *