Patut Di Duga Adanya Pungutan Liar “PUNGLI” Pengurusan PTSL Warga Masyarakat Sangat Resah, Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Tangsel Banten.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tangerang Selatan : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya dikenal sebagai proyek prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah Program yang di canangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Program PTSL adalah bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk menata, memetakan secara legal dan jelas bukti kepemilikan tanah di Masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sangat disayangkan tidak dijalankan dengan baik oleh sebagian Kelurahan Kota Tangerang Selatan terutama Kelurahan kademangan Kecamatan setu . Adanya dugaan pungutan biaya kepada warga dalam pengurusan PTSL,  seperti pengakuan warga masyarakat yang enggan mengatakan mamanya kepada awak media baru baru ini .

Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikenakan biaya 1,5 hingga 2 Juta rupiah setiap pemohon tergantung dari luas tanahnya. Di tempat terpisah hal sama dikatakan oleh tokoh masyarakat kepada awak media bahwa dana itu digunakan untuk biaya administrasi dan pengukuran serta biaya lainnya.

Hal serupa diakui oleh warga yang sama RT yang lain Kelurahan yang sama, juga di pungut biaya 1 Juta,  biaya yang dipungut oleh pihak Kelurahan melalui pihak kedua dalam hal ini Rt dan Rw yang merupakan kepanjangan tangan Kelurahan dari oknum kelurahan kademangan “ini jelas sangat memberatkan kami, dan apa yang dilakukan oknum tersebut  harus di laporkan ke Team Saber Pungli Mas! Bayangkan kalu saja Kuota PTSL di Kelurahan kademangan mendapatkan 2000 Kuota, kalikan saja 2000 X 2 Juta rupiah setiap pemohon, berapa besar dana itu terkumpul dari pungli itu,dikemanakan uangnya, dan bagaimana pertanggung jawabannya? Sedangkan dari Pemerintah gratis,” tuturnya.

Bapak Lurah ketika hendak dikompirmasi beliau tidak ada di Kantor Kelurahan, kami hanya dapat bertemu dengan Staf kelurahan, dan dari Staf kelurahan menyampaikan bahwa Pak Lurah sedang berada di Kantor Kecamatan dan kami diminta untuk kembali besok.

“Mudah-mudahan Pak Lurah besok ada di kantor, kalau urusan PTSL bisa tanyakan langsung ke Pak Roni yang dipercaya untuk itu, kami sebagai staf tidak diberikan kewenangan,” ujar salah satu staf kelurahan.

Hingga berita ini di turunkan Bapak  Lurah di wilayah kelurahan kademangan belum dapat kami konfirmasi  tentang hal PTSL (Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap), karena yang bersangkutan sulit untuk kami temui, ini jelas telah mengabaikan UU KIP ( Keterbukaan Inpormasi Publik ) No. 14 Tahun 2008 .

Penjelasan Badan Pertanahan Nasional, Program Sertifikat Tanah yang dimaksud dalam diskresi ini bukanlah Prona atau Program Nasional Agraria (Permenag No. 4/2015) PTSL atau Pembuatan Tanah Sistematis Lengkap (Permenag No. 35/2016 ), dalam PTSL biaya dalam Pembuatan Sertifikat oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) adalah gratis namun biaya proses pengukuran ada biaya.

Adanya biaya itu diatur dalam SKB ( Surat Keputusan Bersama ) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 22 Mei 20017.

Dalam SKB itu disebutkan biaya yang dibutuhkan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa yang meliputi (1) Biaya pengadaan dokumen pendukung, (2) Biaya pengangkutan dan pemasangan patok, (3) Transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Adapun biaya yang dibutuhkan Rp. 150.000 tidak seperti dikeluhkan warga masyarakat biayanya bisa mencapai 1.5juta rupiah ini artinya sudah kategori pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah, pungkasnya. (Hendrik. T/Imam Tape)