PT. PJP Diduga Terbitkan Akta Kelahiran Palsu, Disdukcapil Kabupaten Ciamis Angkat Bicara Dan Buktikan Keabsahannya

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Ciamis : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis Respon baik atas aduan akta kelahiran palsu yang dibuat oleh salahsatu oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan salah satu PT. PJP selaku penyalur tenaga kerja ke luar negeri.

Hal tersebut diketahui bermula dari salah seorang calon tenaga kerja wanita (TKW) yang berinisial NH dengan tujuan negara Taiwan hendak memproses dokumen sebagai persyaratan yang harus dilengkapinya, namun pada saat diperlukannya sebuah akta kelahiran NH belum memilikinya, sehingga dengan sebuah alasan agar supaya tidak sulit dalam pengurusan akta kelahiran tersebut pihak PT. PJP selaku penyalur calon TKW menyampaikan kepada NH bahwa pembuatan akta kelahiran tersebut bisa dibantu oleh pihak PT. PJP dengan nilai jasa sebesar Rp 1.000.000 termasuk pengurusan dokumen yang lainnya dengan komitmen terima beres dan dipotong langsung dari uang saku yang akan diterimanya, sehingga dengan rasa percayanya NH mengiyakan tawaran tersebut.

Saat dikonfirmasi Warta Hukum NH sedikitpun tidak mengetahui bahwa akta yang dibuatkan oleh PT. PJP adalah akta kelahiran palsu, “Sedikitpun saya gak curiga dan gak tau bahwa akta kelahiran yang proses pembuatan nya melalui PT. PJP itu ternyata palsu, namun yang jadi herannya saya memproses akta kelahiran tersebut pada bulan Juli 2018, tapi kok tanggal penerbitan yang tertera pada akta kelahiran saya diterbitkan bulan mei 2009, “Terangnya.

Menurut Hj. Teja selaku Sekdis yang didampingi Dede selaku Kabid Capil menjelaskan, “Ini adalah kasus yang pertama kali muncul dan sangat menarik, karena selama ini belum pernah ada kasus seperti ini, kami sangat berterima kasih kepada rekan rekan awak media khususnya wartawan Warta Hukum yang telah menyikapi masalah seperti ini, pada dasarnya pemerintah sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dengan tanpa dipungut biaya apapun alias Gratis, kami sangat respon atas masukannya terkait keabsahan akta kelahiran atas nama NH dengan nomor registrasi 2312/Dis/2009, namun kami menduga kuat bahwa akta kelahiran ini palsu, karena disamping format akta yang berbeda, nama pejabat yang menanda tanganinya pun sudah almarhum, namun agar kami bisa menjawab secara resmi kami mohon dari pihak Warta Hukum untuk membuat surat permohonan pengecekan keabsahan dokumen tersebut secara resmi juga, mengingat ini menyangkut hukum, jadi prosedur administrasi hukumnya pun harus ditempuh, karena Dalam peraturan yang ada, pemalsuan tersebut menurutnya berpotensi dalam kasus hukum, sehingga pelanggar akan dikenakan denda atau bahkan hukuman penjara, Terutama bagi mereka yang memang telah ketahuan memalsukan untuk kebutuhan yang tidak seharusnya, “Jelasnya

Menindak lanjuti hal tersebut Tim investigasi Warta Hukum melakukan pengecekan keabsahan akta kelahiran atas nama NH secara resmi dengan melayangkan sebuah surat kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Ciamis dengan nomor surat 09/KD-WH/X/2018 guna cek dan ricek kebenarannya.

Menanggapi surat yang dilayangkan tim investigasi Warta Hukum per tanggal 18 Oktober 2018, dengan sigap dan respon baiknya kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Ciamis Agus Ali Akbar, SH langsung menjawab secara resmi melalui surat jawaban no 474.1/559/Dis dengan menerangkan bahwa data yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran atas nama NH nomor 2312/Dis/2009 tanggal penerbitan 20 Mei 2009 setelah dilihat dan diteliti serta diperiksa kutipan akta kelahiran tersebut tidak terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Ciamis.

Ditempat yang berbeda Esti selaku kepala cabang PT PJP Cilacap menerangkan bahwa pembuatan akta kelahiran tersebut prosesnya dibantu dan diproses oleh ibu Eka salahsatu staf di PT PJP pusat yang beralamat di Jln Nurul Huda no 26 Bantargebang Bekasi, namun terlepas Ibu Eka proses melalui siapa siapannya saya tidak paham, “Terangnya kepada Warta Hukum di ruang kerjanya Rabu 24/10/18.

Menurut hasil kajian Tim investigasi Warta Hukum hal tersebut benar-benar merugikan kedua belah pihak baik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun yang bersangkutan selaku atas nama pada akta kelahiran tersebut, disamping itu juga sudah jelas telah melanggar aturan tentang pemalsuan dokumen yang dikeluarkan salah satu institusi dengan memalsukan stample dan tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga tindakan pencantuman akta kelahiran yang berbeda dengan aslinya (informasi palsu) dapat dipidana berdasarkan Pasal 266 KUHP ayat ( 1 ) yang berbunyi “Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan akte itu seolah- olah akte itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun, dan Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. (Chefy)