RAPAT PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA TEGAL “JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (JPKP)”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tegal : Bertempat di Cafe Offaz Kota Tegal (12/09/2018), diselenggarakan rapat koordinasi pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Masyarakat (Ormas) “Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional” Kota Tegal.

Dalam rapat pembentukan JPKP Nasional DPD kota tegal terbentuk kepengurusan dari ketua dan wakil ketua, penasehat, divisi hukum, serta divisi divisi lain sebagai penunjang dalam kegiatan DPD JPKP Nasional Kota Tegal.

Perlu diketahui, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) NASIONAL adalah Organisasi Kemasyarakatan yg berbasis Relawan, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan misi sosial di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan JPKP Nasional sebagai Kekuatan Sipil di Negeri ini, dalam rangka mewujudkan posisi Ormas JPKP Nasional dalam bingkai patnership pemerintah. Dengan harapan menjadi sipil sosiety yg terpercaya di mata Pemerintah dan publik.

Porsi peran yang jelas, dengan menempatkan program-program pembangunan nasional baik yg berbasis APBN dan APBD untuk disosialisasikan kepada publik dan menjadi prioritas utama pada visi JPKP NASIONAL. Sementara MISI utamanya adalah melakukan kerjasama kelembagaan dalam bentuk MOU dengan Kementerian, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Asosiasi Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan lainnya dalam mendorong kelancaran Pembangunan Nasional disegala bidang.

JPKP NASIONAL, juga akan melakukan kegiatan identifikasi terhadap problem-program kemasyarakatan yg kemudian dikoneksikan kepada Pemerintah untuk kemudian dapat menjadi prioritas dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional.

JPKP NASIONAL, menjalankan fungsi Pendampingan terhadap Program Pembangunan agar pelaksanaan di lapangan efektif dan tepat sasaran. Selain fungsi di atas, JPKP NASIONAL berkomitmen penuh untuk tetap kritis dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan terhadao implementasi Pembangunan dengan harapan dapat berperan meminimalisir terjadinya tingkat Kebocoran Uang Negara akibat prilaku tidak sehat dari Pelaksana Pembangunan.

Selain fungsi di atas, JPKP NASIONAL juga siap melakukan Pelaporan atas temuan temuan di lapangan yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, dan koordinasi formal atas temuan yg dimaksud akan disalurkan ke pihak-pihak yg terkait. JPKP NASIONAL, akan menjalankan fungsi-fungsi advokasi kepada masyarakat akibat implikasi pelaksanaan Pembangunan untuk kemudian disalurkan kepada Pemerintah dan Institusi Hukum lainnya.

Dan sebagai penutup, segala porsi peran yg dijalankan oleh JPKP NASIONAL tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sumbangsih KARYA UNTUK NEGERI dari ANAK BANGSA yang di deklarasikan pada tanggal 23 Mei 2016 s/d 24 Mei 2016,di Istana Keperesidenan Cipanas. (Iman)