PROGRAM PENYERTIFIKATAN TANAH DIDUGA SYARAT PUNGLI HINGGA JUTAAN RUPIAH

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tangerang : Dugaan pungli dalam penyertifikatan tanah di kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan  Cipondoh Kota Tangerang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diduga ada oknum yang menyalah gunakan wewenang sehingga program cenderung dikomersialkan.

Sementara beberapa keterangan warga masyarakat yang sudah dikonfirmasi bahwa ikut serta mempermohonkan program PTSL harus membayar beban hingga 2 jutaan. Oknum pokmas dan yang terlibat dalam pengurusan PTSL di indikasikan hanya untuk meraup keuntungan semata walaupun Terkesan pembodohan Masyarakat.

Sementara pihak pengurusan sertifikat yang diakomodir oleh panitia atau Pokmas berikut jajaran nya. Beban masyarakat tidak seperti apa yang telah berlaku dimana harus mengacu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri adalah Rp 150 ribu, ironis nya yang terjadi di kelurahan poris plawad Utara tentunya pemberatan kepada masyarakat yang berbau Pungli.

Masyarakat sebagai pemohon sertifikat saat dikonfirmasi namun enggan ditulis namanya kepada media menjelaskan, “saya telah di pintai buat pembiayaan sertifikat oleh pihak pokmas Rp 2 juta dan malah tetangga saya juga sama, dan katanya ini program pemutihan sertifikat tapi kenapa dipintainya gede banget,  apalagi sekarang semakin terang katanya biayanya itu hanya Rp 150 ribu, berarti ini pungli dong”, paparnya.

Dengan program penyertifikatan tanah di kelurahan Poris Plawad Utara masyarakat menuntut kepada pihak pokmas kapan sertifikat nya jadi dan bisa diterima, karna masyarakat selain sudah dipintain biaya yang besar dan berhak menuntut produk sertifikat agar segera bisa diterima.

karim selaku yang berperan berjabatan wakil pokmas saat ditemui dirumah nya, “saya sudah tidak tau menau dengan ini silahkan temui kepada H.  Syahroni selaku ketua Pokmas, karna semenjak saya sakit pengurusan sudah diambil alih sama beliau”, Pungkasnya.

“Dugaan pungli ini kepada pihak terkait atau penegak hukum harus turun tangan menindak lanjutinya, karena sudah merugikan masyarakat umum , apapun bentuk nya dugaan penyimpangan pungli ini harus diberi efek jera” kata tokoh Masyarakat, pungkasnya. (Hendrik. T/Wahid, Team).