Dugaan Pungli Pembuatan Sertipikat Massal (PTSL) Di Kelurahan Peninggilan Utara Kecamatan Cileduk Kota Tangerang Banten.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tangerang : Kasus dugaan pungutan liar program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) di Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Banten memasuki babak baru. Berkas kasus yang dengan tersangka Lurah Paninggilan Utara, Masud tersebut segera diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Robert P.A Palealu menyatakan Lurah Paninggilan MS sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak satu bulan lalu.

“Ya, benar dia (lurah) sudah ditetapkan sebagai tersangka dari hampir satu bulan lalu. Bahkan, berkasnya sudah mau masuk tahap satu (diserahkan ke pengadilan-red),” kata Robert, Kamis (6/9/18)

Menurutnya, MS dijerat dengan pasal 12 Huruf (e) Sub Pasal 11 UU Nomor 31Tahun 2009 Diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman hukumannya diatas 5 tahun kurungan penjara.

“Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena yang bersangkutan masih koperatif,” ucapnya.

Menurut Rober kajari kota tangerang , MS dijadikan tersangka lantaran ikut berinteraksi dengan pemohon sertifikat melalui program PTSL dengan menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah. Namun demikian ia enggan menyebut lebih dalam terkait permasalahan ini.

“Untuk kerugian negara, saya belum bisa menyebutkan karena masih penyelidikan. Tanpa saya sebutkan, kalian juga
tahu berapa jumlahnya,” jelasnya.
Kajari memastikan pihaknya tidak main-main dalam kasus ini. Terlebih, program PTSL merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah dibuatkan instruksi presiden (inpres).

“Program inikan gratis, tidak dipungut biaya. Yang diperbolehkan dipungut itukan sesuai SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri maksimal Rp150 ribu per bidang, tidak boleh lebih dari itu,” tukasnya.

Camat Ciledug Budi Wahyudi mengatakan Masud selaku lurah masih menjalankan tugasnya sebagai lurah Paninggilan Utara . Menurut dia pelayanan di wilayahnya juga masih tetap berjalan. “Ia saat dengar status itu dari Agustus lalu. Pelayanan di tempat kami masih berjalan,” jelasnya.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait permasalahan ini.

“Saya chek dulu nanti, kalau benar harus di non aktifkan,” singkat Arief. Seperti diketahui, kasus dugaan pungli di Kelurahan Paninggilan Utara  ini bermula dari laporan masyarakat. Dimana warga penerima program PTSL dimintai biaya dalam pengurusan sertifikat gratis dengan nilai rata-rata mencapai Rp. 1,5 Juta per bidang tanahnya. Ungkap wali kota tangerang.  (Korlip jabar)