Lagi-lagi  Pengusaha Nekat Pasang Bener dan Dirikan Bangunan, Meski Diduga Belum Kantongi IPPT dan IMB.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Banyuwangi : Rabu, 29 /8/ 2018. Dengan adanya pemasaran tanah kavling di sejumlah tempat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus bisa tegas terhadap penjual tanah kavling supaya tidak melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebab, Tanah yang seharusnya yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) bisa digunakan untuk pemukiman.

Salah satunya didapat imformasi dari warga setempat atas pemasangan Benner atau Spanduk yang berisi tulisan SUMBER BENING YAKSA ( SBY). bertujuan untuk Pemasaran tanah kavling beserta pelaksanaan pembangunan yang sudah tahapan pondasi didaerah desa Gembiritan Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi diduga langgar Perda Nomor 6 tahun 2005, tidak mengantongi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan langgar Perda Nomor 7 Tahun 2009. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB).

Adanya fakta dilapangan yang diduga belum mengantongin izin Media WH lakukan imformasi kepada kepala desa Gembiritan melalui telefhone selulernya mengatakan,” disini banyak pemasaran tanah kavling mas dan untuk  Sumber Bening Yaksa tidak ada komfirmasi ke desa dan belum dapat rekomendasi dari desa setempat” terangnya saat dikomfirmasi

Penjelasan yang sama dilontarkan Firman selaku Camat Genteng saat dikomfirmasi melalui telephone selulernya mengatakan, “pengusaha atau bagian pemasaran yang sudah mengerjakan pelaksanaan bangunan tersebut belum ada komfirmasi kepada kami.jadi yang jelas belum ada rekomendasi dari desa setempat mas”, paparnya waktu dikomfirmasi disela sela kesibukannya.

Informasi didapat dihimpun oleh Media WH  untuk dilakukan komfirmasi dikantor Badan Pelayanan Dan Perijinan Terpadu (BPPT) di area Mall Public kesalah satu karyawan mengatakan,”yang jelas setelah kami cek pembangunan dan Pemasaran tanah kavling tersebut belum mengantongi Izin.dasar untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),maka Pengusaha tersebut harus dahulu melakukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)”, terangnya saat dikomfirmasi di ruang pelayanan Mall Public.

Dengan adanya tanah kavling yang tidak memiliki izin Penjelasan didapat Media WH  dari H. Bayu Hadiyanto selaku kabid Tata Ruang mengatakan, “banyak sekarang mas tanah kavling liar dan seharusnya Penegak Perumahan itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (PERKIM) juga ikut berperan.tetapi sekarang kendala kita karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa ngeluarkan pecah sertifikat tanpa melalui aturan yang di Perda IPPT.coba sampean telusuri kavling liar itu kok berani menjual tanah,apa mereka berani menjamin Akta jual beli sampai terbitnya sertifikat”ungkapnya. (Guf)