PANWASLU KOTA TEGAL TIDAK AKAN TEBANG PILIH DALAM MENINDAK TEGAS SEGALA MACAM PRAKTEK MONEY POLITIK DALAM PILGUB JATENG MAUPUN PIL WALKOT TEGAL 2018.

WH TEGAL KOTA : (8/11/2017).Ketua Panwaslu Kota Tegal Akbar Kusharyanto menegaskan bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 mendatang tidak boleh ada peserta yang melakukan money politik,Hal Itu diungkapkan Panwaslu dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Dengan Stakeholder Dalam Rangka Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah juga Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang dihadiri Plt. Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, M.MPd, beserta Forkopimda dan Pengurus Partai Politik di Hotel Bahari Inn Kota tegal.

Menurut Akbar sesuai dengan UU Pilkada No.7 Tahun 2017,para pelaku money politik selain akan dipidanakan bagi pemberi dan penerima juga akan dikenakan sanksi tambahan berupa diskualifikasi atau pembatalan keikut sertaannya dalam pilkada.

Tidak hanya itu, dalam UU tersebut juga panwaslu meminta agar ASN dan TNI, POLRI tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Karena pihaknya berharap dalam rapat tersebut dapat diperoleh penyamaan persepsi dengan semua stakeholder untuk  menentukan visi dan misi bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih pimpinan daerah dan itu bukan tujuan akhir dari pesta politik tersebut.

Sukses pemilu menurutnya bukan dari penyelengaranya saja, namun dari semua komponen terlibat didalamya juga harus komperatif dan idealis berdemokrasi.

“Tugas itu tidak akan terwujud manakala semua stakeholder tidak terlibat dan ikut berperan serta dan tidak mempunyai persepsi yang sama”.

Sementara itu Plt. Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh,M.MPd dalam sambutan pembukaanya mengatakan Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai “juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama adilnya terhadap sosok kandidat pemilu. Sehingga masing – masing pihak tidak dapat secara arogan berjalan sepihak hanya untuk kepentingan sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses pemilihan walikota – wakil walikota tahun 2018 terkait dengan masa depan Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita memiliki pengalaman pahit pada produk pilkada lalu, dua walikota kita tersandung masalah korupsi, maka isu pilkada kedepan adalah masalah integritas membangun Kota Tegal dengan siap untuk tidak korupsi”,ucapnya.

Terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), walikota juga meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kota Tegal dapat menjalankan  tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat secara proporsional dan profesional dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

“Namun sebagai warga negara Indonesia, PNS tetap berkewajiban menyalurkan aspirasi   politik dalam pemungutan suara pemilihan umum 2018 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”,imbuhnya.

Netralitas PNS menurut Kang Nur”perlu di jaga agar dalam tubuh pegawai negeri sipil tidak lagi terpecah-belah dan tidak muncul loyalitas ganda yang akhirnya justru mengganggu keadilan tugas PNS dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kota tegal khususnya.

Kang Nur” juga menghimbau agar kita dapat mengendalikan diri dalam memberikan dukungan dan aspirasi politiknya dengan tidak melakukan tindakan anarkis, hindari gesekan, jangan saling gasak, jangan saling gosok agar suasana politik kota tegal jadi damai dan kondusif tanpa keributan Ungkapnya. “firdaus”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *