Galian Urug Wangkal Sudah Ajukan Proses Perijinan ke P2T Propinsi Jatim dan ESDM

WH BANYUWANGI : Tahapan dalam proses pengurusan perijinan galian c dinilai sejumlah pengelola dan pemilik lahan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Hal tersebut, lebih diutamakan dari dukungan sejumlah masyarakat untuk bisa beroperasional dan kelengkapan dokumen sebagai bentuk syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Sepertihalnya, lahan urug jenis Pasir dan Batu (Sirtu) yang berlokasi di Lingkungan Wangkal, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro seluas kuranglebih 5,6 hektar kini sudah melakukan kewajibannya untuk mengajukan perijinan ke UPT Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah didaftar untuk permohonan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) tertanggal 08 Mei 2017, nomor tanda penerimaan permohonan No.P2T/1511/2017 atas nama Mohammad Fakih sebagai penggelola lahan pertambangan.

Penggelola lahan urug, Mohammad Fakih yang sekaligus sebagai Direktur CV. Anugerah Utama ketika dikonfirmasi mengatakan, ia sudah melakukan sesuai dengan aturan dan prosedur sebagaimana yang telah diamanatkan dengan Undang – Undang.

Menurutnya, yang menjadi dasar dari pengelolaan lahan urug ini mengacu pada surat kuasa menggelola dari pemilik lahan dan didukung dari semua elemen tokoh masyarakat mulai dari RT dan sejumlah warga yang berlokasi tidak jauh dari galian urug.

“ Alhamdulillah, dalam tahapan proses ini sudah kita laksanakan dan tinggal menunggu tim dari propinsi jatim untuk melanjutkan ketahapan proses selanjutnya. Mengenai kontribusi Fasilitas umum dan sosial sudah terealisasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Termasuk pajak yang dibebankan lahan setiap tahunnya sudah dilunasi,”Katanya.

Saat ini dalam pengelolaan lahan urug yang terletak di Lingkungan Wangkal, Kelurahan kalipuro oleh pemilik lahan masih dikuasakan untuk pengelolaannya ke Mohammad Fakih dan tidak ada nama yang lainnya. Karena, pemilik tanah hanya menunjuk satu orang saja dalam melakukan pengelolaan.

“ Apabila dikemudian hari yang menerima kuasa mengelola tidak amanah dan tidak melanjutkan lagi pengelolaan lahan nantinya semua lahan tesebut kembali lagi ke pemilik asal sebagaimana yang tertera pada kesepakatan bersama tercatat di notaris dan sudah ditanda tangani bersama.Saya sangat bersyukur bahwa lahan ini bisa dikeruk, karena sudah bertahun – tahun keberadaan lahan ini tidak produktif untuk ditanami,”Ungkapsalahsatu pemilik tanah galian.

Ditemui terpisah, Disampaikan Ketua ASPAMIN (Assosiasi Pengusaha Mineral ), H Abdillah Rafsanjani ketika dikonfirmasi dikediamannya mengatakan, sangat mengapresiasi siapapun pengelola tambang atau galian c untuk mengajukan dan melakukan proses perijinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.

“ Yang terpenting dukungan dari lingkungan setempat yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pertambangan dan pengelolaan tambang tersebut tidak berdampak pada lingkungan sekitarnya. Sehingga, tidak ada warga masyarakat yang dirugikan,”Jelasnya.

“ Kita masih menunggu turunnya surat dalam tahapan proses pengurusan WIUP ke kantor P2T Propinsi jatim, apabila ada revisi dan perubahan kesemuanya itu merupakan kewenangan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi ,” Terang Edhi yang mengawal pengajuan WIUP ke Surabaya.(Prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *