Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Karawang Sambangi Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Agar Segera Audit Desa Malangsari Karawang

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH, Kab. Karawang : Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Karawang, menyambangi Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Senin (5/4/2021)

Tujuan Menyambangi Kantor BPK RI Perwakilan Jawa-Barat pertanyakan tindak lanju laporan LKPK pada 4 Pebruari 2021 terkait Insepektorat Karawang (Riksus AMJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang LHPnya diduga direkayasa,
Menurut Insepektorat Hasil Pengendali Teknis Tim Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Insepektorat Kabupaten Karawang Berdasarkan Surat Insepektur Kabupaten Karawang Nomor: 700/06/SP/TL/XI/ Insepektur Tanggal 23 (23/11/2020) telah melakukan pemutahiran data tindak lanjut Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
Menurut Insepektorat selama 6 (enam) tahun Kepala Desa Malangsari tidak ditemukan sedikitpun adanya indikasi penyelewengan dana APBN maupun APBD dll sebagainya, Seperti:
Asfek Temuan dan Saran, Keuangan Temuan 5 (lima) Saran 5 (lima) “Status Tindak Lanjut” Asfek Keuangan 100 % Asfek ASET/BMD 100 % Persentase Penyelesaian Rata-rata 100 % “
Kepala Desa Malngsari pada (18/1/2017) dilaporkan ke Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang oleh BPD terkait Indikisi Penyelewengan Dana Desa Anggaran TA 2015-2016 (Sudah di SPJkan belum direalisasikan ) dan Pembuatan SPJ direkayasa/ atau Palsu,

Setelah di Laporkan pada (31/1/2017) DPMD. Insepektorat, Anggota Reskrim Tipikor Polres Karawang, Muspika Kecamatan Pedes, Tokoh Masyarakat dan BPD, pada kumpul di Aula Kantor Desa Malangari, waktu itu Kepala Desa Malangsari dihebohkan setelah dinas terkait turun langsung kelapangan monitoring visik sesuai data yang dilporkan BPD, saat petugas menyambangi Matrial memperlihatkan Bon matrial, Pihak matrial mengelak semua Bon tersebut bukan tulisan pihak matrial, semua bon itu di aku oleh Kepal Desa yang melakukannya “ sehingga waktu itu “BPD VS KADES MEMANAS”

Hasil Monitoring BPD dilapangan ( Yang Sudah di SPJkan belum direaliasikan ) Dana Desa anggaran tahun 2015-2016 diperuntukan pembangunan JAPAK. PAUD.BUMDes dll. Sebagainya diakui semuanya oleh Kepala Desa Malangsari Kisaran Rp.424.792.159.

Atas permohonan Kepala Desa Kasus ini ditempuh secara musyawarah, Akhirnya Kepala Desa Membuat Surat Pernyataan, dalam Surat Pernyataan Hal tersebut diatas akan diselesaikan/tuntaskan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017, apabila hal tersebut diatas seluruhnya tidak dilaksanakan, siap ditindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,

Namun pada tanggal tersebut Kepala Desa akan direalisasikan semuanya, hanya direalisasikan sebesar Rp.102.239.097, masih tersisa Rp.322.562.069 ( belum direalisasikan)

Kepala Desa Malangsari dalam Surat Pernyataan hal tersebut akan diselesaikan/tuntaskan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017, namun baru di realisasikan Rp.102.239.097

Pada tanggal 23 November 2017 BPD menindak lanjut Laporkan Kades Malangsari ke Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang Nomor: LP/2917/XI/2017/ JABAR/ RES KRW
Pada tanggal 27 November 2017 Pelapor menerima Surat dari Penyidik Polres Karawang Perihal Pemberitahuan Pekembangan Hasil Penelitian Laporan, Memberitahukan bahwa laporan saudara pada tanggal 23 November 2017 yang dilaporkan ke Polres Karawang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi

Pada tahun 2018 Kades Malangsari sudah ditetapkan sebagai tesangka, dan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negri Karawang, namun tesangka tidak penah ditahan, Kasus Tindak Pidana Korupsi berjalan 3 (tiga ) tahun melempem,tidak ada tindak lnjut,
Pada tanggal 27 September 2019, Pelapor Menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ( SP3 )

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.: B/1336/XI/2017 Sat Reskrim tanggal 27 Novembe 2017, Notulen Hasil Gelar Perkara LP : LP/B-2917/XI/2017/Jabar/ Res-Krw/2019/Sat Reskrrim tanggal 11 November 2019.

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ( Sudah di SPJkan belum direalisasikan ):
1. Biaya pembangunan Paud “ MIFTAHUL HUDA “( nama pemilik Hopsah ) alamat dusun munjuljaya RT/RW.02/02, Desa Malangsari, sesuai SPJ sebesa Rp.44.078.238,
Baru direalisasikan sebesar Rp : 14.160. 500 Belum direalisasikan Rp : 29.917.738

2. Biaya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) Desa Malangsai
Yang bersumber dari DD tahun 2015 ( Luncuran ) sesuai SPJ sebesar Rp.14.692.746,
tidak direalisasikan,

3. Dana Desa Tahun Anggaran 2015
Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI (Sudah di SPJkan Belum direalisasikan)
Rp.44.078.238,

Dana Desa Tahap Ii Thun 2015 dan Luncuran Sudah Di SPJkan :
1. Pengerjaan Jalan Setapak ( Japak ) Dusun Balongsari 1 dan Blongsari II volume Panjang 872 m x Lebar 1,2 m x tinggi 10 cm anggaran Rp.165.057.231, (tidak direalisasikan)

1. Baru direalisasikan Volum Panjan, 308 m x L 1,2 x T.10 cm
anggaran biaya Rp.37.871.640
Belum direalisasikan Volume Panjang: 564 m x Lebar 1,2 x Tinggi, 0,10 cm.
Anggaran sebesar Rp.127.185.591

2. Dana pengadaan meubelear dan ATK Paud nama pemilik H.Juli sebesar Rp.47.197.950 Dusun Munjuljaya Rt.02/02 Desa Malangsari, baru direalisasikan Rp.22.000.000, tidak direalisasikan Rp.25.197.950,

3. Dana pembelian peralatan KB Desa dan ATK dirubah untuk menambahkan biaya pembangunan posyandu Rp.50.000.000 Baru direalisasikan Rp.25.000.000,
Belum diealisasikan Rp.25.000.000,

4. Biaya pembelian Infocus sebesar Rp.6.000.000. (tidak direalisasikan)
5. Biaya Musdus dan Musdes sebesar Rp.5.900.000 (tidak direalisasikan)
6. Biaya pembelian kursi dan tenda 100 buah Rp.7.000.000,(tidak direalisasikan,)

Dana Desa Anggaran Tahun 2015 – 2016 sebesar Rp : 424. 792. 159
Baru direalisasikan sebesa Rp : 102. 239. 097
Sisa yang belum diealisasikan sebesar Rp : 322. 562. 069

Dana Desa Tahun Anggaran 2018
1. Modal BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 25.000.000. (Tidak masup rekening BUMDes) Diperuntukan membeli mesin Rontogan ( Tidak ada Fisiknya )

Dana Desa Tahun Anggaran 2019
2. Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 35.000.000. Tidak masup rekening BUMDes ( di kuasai kades )

Dana Desa Tahun Anggaran 2020
3. Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI sebesar Rp. 10.000.000. Tidak masup rekening BUMDes ( di kuasai kades )

Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019-2020
4. Penyertaan Modal BUMDes BUNGASARI ( Dikuasai Kepala Desa Malangsari )
Rp.70.000.000 ( Tujuh puluh juta rupiah )
Baru direalisasikan Rp. 25.000.000
Belum direalisasikan Rp. 45.000.000

Pada hari Senin 23 November 2020 Insepektorat Kabupaten Karawang kegiatan Riksus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari, Dana BUMDes BUNGASARI tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 25.000.000 ( Baru dibelikan Mesin Rontogan )
Dana BUMDes BUNGASARI sebesar Rp.45.000.000. ( di kuasai kades )

Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2016
Rp. 325. 760. 019 ( Belum direalisasikan )

Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019-2020
Untuk penyertaan modal BUMDes Rp.45.000.000 ( Belum direalisasikan )
Jumlah Rp.370.760.019 ( Belum direalisasikan )

III. Dana Desa Tahap 1 Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 530. 276. 400
Diperuntukan Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Jalan Tani Munjuljaya Rt.01/01 Volume Panjang 1.632 m x L 0,30 cm x T. 0,60 cm,

Hasil Monitoring Tim Kecamatan Pedes pada tanggal 5 Mei 2020 Kegiatan Pembanguan TPT baru direalisasikan Volume Panjang 758 m x L.0,30 cm x T.0,60 cm, terdapat Kekurangan Volume Panjang 874 m, menurut Pendamping Desa, Aisyah, sisa kekuangan dialihkan TPT dusun Jayasari,

Media WH bersama Lembaga KPK pada ( 12/20 ) mencoba turun ke lokasi pembangunan Turap Penahan Tanah ( TPT ) Dusun Jayasari Rt.001/003 Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang,

Saat Komfirmasi para tenaga kerja mengatakan TPT tersebut Volume Panjang 230 m x Tinggi 0,80 cm, Pengerjaannya Tambal Sulam/ atau Rehab, yang 230 m x Tinggi 0,80 cm ,TPT yang lama dipugar bahan matrial bekasnya “Batu kali” digunakan lagi untuk kekurangan matrial “Batu kali” yang baru, Volume Panjang TPT Dusun Jayasari 460 m x Tinggi 0,80 cm.

TPT Dusun Jayasari yang seharusnya Volume Panjang 874 m, Baru direalisasikan Volume Panjang 460 m, Belum direalisasikan Volume Panjang 414 m

Hasil Monitoring Tim Kecamatan, Pengerjaan Fisik Tidak Ada Papan Proyek dan Batu Prasasti. Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANGUB) anggaran TA 2020, Rp. 130.000.000.

Diperuntukan Pencegahan Covid-19 :
Masker, 1000, APD 10, Hand Sanitizer 5. Pengukur Suhu Tubuh 1. Penyemprotan Desinfektan 1 Semprotan 5. Hok Penyemprotan 1. Disinfektan 20. Pembuatan Brosur/baligo1. Paket Pembuatan Baligo 8 Menurut keterangan masyarakat desa malangsari (Tidak direalisasika )

Dana Desa Tahun Aanggaran 2015-2016-2018-2019-2020, sampai Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Rp.370.760.019 ( Belum direalisasikan ) dan Fisik Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Volume Panjang 414 m ( Belum direalisasikan )

Sementara” Ade Rojali Pranata. SH Kabiro Hukum Lembaga KPK Kabupaten Karawang mengatakan Dalam hal ini BPK RI Perwakilan Jawa Barat, agar menindak lanjut Laporan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Karang pada (04/2/2021)

Kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat laporan dimaksud sudah dua bulan harapan warga mayarakat desa malangsari BPK RI Perwakilan Jawa Barat agar segera Monitoring Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, yang diduga Riksus AMJ Kades Malangsari LHP nya direkayasa,kata Ade”

Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 harus dibentuk dan dimaksimalkan. Tujuannya, ketika masyarakat mengeluhkan layanan yang diterima, maka dapat langsung melakukan complain/ pengaduan. Sehingga permasalahan yang dikeluhkan masyarakat mendapat penanganan segera, tidak berlarut, keluhan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan OPD yang menyelenggarakan pelayanan, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang,.

Perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang,dan kerugian negara,:dalam pasal 2 uu no,31 ta 1999 jo UU No.20 tahun 2001 sebuah perbuatan biasa dikatogorikan ke dalam korupsi jenis ini bila memenuhi unsur-unsur
UU No. 31/1999 jo.UU.20/2001 tentang pemberantasan korupsi digunakan untuk menjerat penyelenggaraan penegak hukum dan pegawai negri, namun dalam kasus tertentu, masyarakat juga bias terkena UU ini,
Penyalahgunaan wewenang- Kerugian Negara dalam korupsi jenis pasal 3 UU/1999 jo.UU No 20/2021 unsur penyahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.”kata Ade”

Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN

Atas landasan hukum dan mengacu pada aturan perundang-undangan di atas menjunjung tinggi dan menghormati azas praduga tak bersalah, serta berdasarkan upaya pencairan data dan pengumpulan informasi serta temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan dan fakta sesuai dengan hak dan fungsi Lembaga KPK yang telah disebutkan di atas Pungkasnya ( Rahmat.K)