Luar Biasa…! Pj. Tinada, Kesdin Sinamo Korbankan Staf Hadapi Wartawan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Pakpak Bharat : WartaHukum.com-Ada-ada saja ulah Pj. Kepala Desa Tinada yang satu ini, Kesdin Sinamo yang dikenal kebal hukum dan main blokir kontak wartawan tega mengorbankan perangkatnya untuk berhadapan dengan wartawan. Sifat tidak etis seperti itu jelas sangat tidak bersahabat dan perlu dievaluasi oleh pihak terkait.

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan rakyatnya, membangun dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta ikut mendukung program pemerintah pusat yang telah dicanangkan.

Diduga Kepala Desa Tinada, Kesdin Sinamo merasa alergi terhadap Wartawan selaku Media yang turut serta meningkatkan disiplin serta pembangunan, senin (22/02). Begitu juga halnya wartawan selaku yang menyampaikan informasi perkembangan pembangunan serta sebagai sosial kontrol yang bersifat Independen turut serta membangun terciptanya stabilitas dalam informasi.

Ketika awak media berkunjung ke kantor hingga beberapa kali, Pj. Kades Tinada terkesan tidak mau ditemui dan terkesan main kucing-kucingan. Selain ke kediamannya, di kantornya pun tetap tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan.

Tak hanya itu, Perangkat dan warga desa sebenarnya sudah tak simpati lagi dengan Pj. Kades Kesdin Sinamo, seperti yang diutarakan warga desa tinada yang tidak ingin namanya disebutkan yang mengatakan kini warga Desa Tinada sudah berkurang simpatinya pada penjabat kades apa lagi dalam pembangunan yang di danai oleh negara benar-benar tidak transparan kepada masyarakat baik pembangunan desa atau kegiatan lainnya. “Warga benar-benar sangat kecewa, kami minta kalau bisa pak wartawan usut segala aktifitas di desa kami ini karena Pj. yang sekarang tidak transparan,” ketusnya.

“Kami juga meminta kepada Bapak Menteri Pembangunan Desa RI, Pj. Bupati Pakpak Bharat dan KPK dan Kejaksaan Negeri kiranya dapat memeriksa administrasi dalam hal keuangan dan pembangunan apakah benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, bila yang dilakukan terdapat kecurangan harapan masyarakat semoga dapat di proses secara Undang-undang dan Hukum yang berlaku.” Ujarnya

Menyikapi hal tersebut, Agus Padang selaku ketua LSM GPI Dairi Pakpak Bharat menilai tindakan pj. kepala desa tersebut sangat tidak etis, seharusnya dia jawab apa yang menjadi pertanyaan oleh media, kalau main kucing-kucingan seperti itu kesannya seperti pengecut hanya menekan bawahan agar bertemu wartawan, “Kepala Desa seharusnya tidak boleh seenaknya menghindar dari konfirmasi wartawan, dan jika itu di lakukan maka bisa di anggap menentang Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan di undang – undangkan pada tanggal 30 April 2008 ,mulai berlaku dua tahun setelah di sahkan dalam UU No.14 Th 2008.” Ujar Agus.

Wartawan butuh informasi Untuk menjadikan berita yang seimbang, menindaklanjuti informasi atau laporan masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Agus juga mengatakan akan menyurati Desa Tinada melalui LSM tentang realisasi kegiatan DD tinada Tahun 2020 agar lebih mudah untuk ditindaklanjuti. (Tim)

Tinggalkan Balasan