Kades Muncang Diduga Selewengkan Dana BUMDES Yang Dianggarkan Dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018.

WH Tasikmalaya – wartahukum.net. Upaya pemerintah dalam memperdayakan Sumber Daya Manusia dan pemamfaatan potensi Alam yang di aplikasikan melalui bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir kabupaten Tasikmalaya nampak nya tidak terlaksana dengan benar, Bahkan terkesan Kepala Desa (Kades). Desa Muncang menyelewengkan anggaran dana bumdes yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Keterangan yang diperoleh dari Latif Usman selaku bendahara Bumdes, mengatakan, bahwa sejak awal dari turunnya permodalan bumdes yang dianggarkan dari dana desa tahap kedua tahun anggaran 2018 perjalanan bumdes sudah tidak sehat karena banyak hal yang tidak sesuai dengan kebijakan Yayan sebagai kepala desa terhadap pengelolaan Dana Bumdes, “Ungkapnya.

“Mulai terbentuk nya Bumdes di tahun 2018 kekuasaan kepala desa sudah mulai dia tunjukan dengan tidak keterbukaan dan ketransparanan saat mengalokasikan dana pembangunan penyertaan modal Bumdes, sehingga modal bumdes yang seharusnya terealisasi Rp. 100.000.000 hanya terealisasi Rp. 40.000.000 itupun secara dicicil dari kepala desa, diantaranya pada tanggal 24 Oktober 2018 saya terima Rp. 15.000.000 dan pada tanggal 24 November 2018 sebesar Rp. 25.000.000 sehingga bumdes hanya menerima modal sebesar Rp. 40.000.000 yang saya alokasikan untuk pembelian mesin Photo copy sekitar Rp. 29.000.000, perlengkapannya Rp. 4.000.000, dan operasional pembuatan rekening bumdes, pembuatan NPWP dan lain sebagainya sekitar Rp. 5.620.000 sehingga saldo di rekening bumdes saat ini hanya Rp. 97.151.000.

Adapun anggaran yang Rp. 60.000.000  hingga saat ini tidak terealisasi dari kepala desa, bahkan saya sudah berupaya mediasi kepada kepala desa namun tidak membuahkan hasil, bahkan selain anggaran Bumdes pun dana operasional dan biaya pelatihan bumdes juga sebesar Rp. 21.000.000 tidak jelas keperuntukannya.  “Jelasnya.

“Maka dari itu saya selaku Bendahara bumdes saya mengundurkan diri secara resmi per Tanggal 29 april 2019, dengan alasan bahwa saya sudah merasa pusing dengan perjalanan Bumdes yang saya anggap tidak sehat karena ulah kepala desa, sehingga Bumdes desa Muncang tidak berjalan sama sekali, sementara pertanggungjawaban keuangan ada di saya selaku bendahara, “Paparnya.

Saat dikonfirmasi Warta Hukum Jumat (10/05/2019), Yayan selaku kepala desa menjelaskan, bahwa kepengurusan bumdes akan dibenahi dan dibentuk kembali kepengurusannya, adapun dana bumdes yang belum terealisasi sebesar Rp. 60.000.000 saya akui, dan itu digunakan untuk menutupi kebutuhan desa yang lainnya, namun hal tersebut akan saya ganti dan dijamin bahwa bumdes desa Muncang akan tetap bisa berjalan sesuai harapan masyarakat, “Jelasnya dengan gaya tumpang kaki.

Pantauan warta hukum dilapangan, Penyertaan modal BUMDES yang direalisasikan dari dana desa yang mestinya diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa jika ternyata malah diselewengkan oleh oknum kepala desa tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa, padahal pemerintah sudah menggembor gemborkan dan menegaskan kepada aparatur desa jangan sekali kali bermain-main dengan dana Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, karena bisa mengakibatkan pengelolanya terjerat hukum dan masuk penjara. Karena Bumdes adalah dana Desa yang juga bersumber dari anggaran negara, sehingga tidak bisa disepelekan.

“Sesuai Permendes nomor 19 tahun 2017 BUMDES adalah prioritas ke empat. Bumdes itu untuk membantu masyarakat, seperti petani pedagang dengan persentase bunga di perkecil.

Adapun Mandeknya perkembangan Bumdes desa Muncang diduga kuat bahwa dana Bumdes yang sudah dianggarkan dari dana desa (DD) Tahun anggaran 2018 diselewengkan  oleh kepala desa Muncang, sehingga perjalanan Bumdes mengakibatkan sama sekali tidak berjalan.

Maka dari itu kepada dinas terkait baik inspektorat maupun kejaksaan negeri kabupaten Tasikmalaya diharapkan untuk dengan segera dapat menindaklanjuti guna memanggil dan memeriksa sesuai dengan kewenangannya, demi tercapainya penyelenggara negara republik Indonesia yang bersih dan bebas KKN sebagaimana Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. (Chefy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *