Akibat Dikorbankan Oleh Kepala Desa, BUMDES Desa Muncang Tiarap, Bendahara Bumdes Mengundurkan Diri

WH Tasikmalaya : wartahukum.net,
Akibat dugaan penyelewengan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa barat, yang dianggarkan dari dana desa (DD) tahap kedua tahun anggaran 2018 menjadi sorotan masyarakat. Terlebih, belakangan ini banyak pihak yang terlibat berupaya meluruskan persoalan BUMDES, yangmana diduga kuat bahwa Modal badan usaha milik desa (BUMDES) desa Muncang didiga diselewengkan kepala desa.

Hal ini diakui langsung oleh sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya, bahwa mereka menilai program bumdes tidak dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, yangmana program bumdes di wilayah mereka dinilai tidak berjalan sama sekali alias tiarap, Lantara program bumdes tersebut terlihat jelas tidak ada aktivitas, padahal menurut mereka bumdes adalah lembaga milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan guna memperkuat perekonomian yang dibentuk berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut.

Dikatakan Latif Usman yang menjabat sebagai bendahara Bumdes desa Muncang “Dirinya dengan terpaksa mengundurkan diri secara resmi dari kepengurusan bumdes sejak tanggal 29 april 2019, karena dirinya sudah merasa pusing dengan ulah kepala desa yang memiliki kinerja diluar aturan.

“Penyertaan modal bumdes sudah dianggarkan sebelumnya senilai Rp 100.000.000 dari anggaran DD Tahun 2018 yang wacananya akan direalisasikan di tiga jenis bidang usaha, diantaranya yaitu Photo copy, BRI Link, dan Ayam potong, alhasil dari ketiga wacana tersebut terealisasi lah untuk bergerak dibidang usaha Photo Copy, adapun dari total modal bumdes yang sudah dianggarkan saya hanya menerima Rp 40.000.000, dan saya alokasikan untuk beli mesin photo copy, untuk beli perlengkapannya, dan untuk biaya operasional, padahal secara aturan biaya operasional tidak boleh ngambil dari modal bumdes, karena sudah ada pada anggaran yang sebesar Rp. 21.000.000 untuk biaya pelatihan dan biaya operasional, “Jelasnya Jum’at (10/05/2019).

Menurut Latif dari sisa modal bumdes yang sebesar Rp. 60.000.000 sampai sekarang tidak direalisasikan oleh kepala desa, saya sudah beberapa kali berupaya untuk mediasi dan mendesak kepada Kepala Desa tentang kekurangan modal bumdes yang belum saya terima, namun semua upaya tersebut pihak kepala desa tetap tidak merealisasikan nya, sehingga kepala desa sudah mentok tidak ada solusi, demi berjalannya program bumdes Desa Muncang untuk masyarakat, saya sempat mencari solusi agar usaha Bumdes bisa berjalan dengan cara Kepala Desa supaya merealisasikannya 50% nya saja, yakni senilai Rp. 30.000.000, dan sisanya kalopun Kepala Desa berminat dan ada rencana untuk menyelesaikan, kebetulan saya ada ayam silahkan beli dulu untuk kekurangan modal bumdes tersebut, walaupun sipatnya hutang dulu ke saya, namun dengan solusi seperti itupun Kepala Desa masih tetap tidak terealisasi, sehingga kami selaku pengurus Bumdes bisa memastikan bahwa sisa uang modal bumdes senilai Rp. 60.000.000 tersebut sudah habis digunakan oleh Kepala Desa.

Masih menurut Latif, semua ini sudah dilaporkan pada Tanggal 29 April 2019 dihadapan BPD dan beberapa orang yang terkait serta disaksikan kepala desa, bahwa dengan perjalanan Bumdes seperti ini saya selaku bendahara menyatakan mengundurkan diri, karena secara jelas bahwa BUMDES adalah korban kepala desa, “Pungkasnya.

Ditempat yang berbeda, salahsatu warga desa Muncang mengatakan, “Saya selaku masyarakat kecil kadang merasa aneh dengan kinerja kepala desa yang tidak bertanggung jawab atas amanah pemerintah yang diberikannya, padahal sudah jelas nyata bahwa anggaran yang diamanahkan nya adalah uang negara yangmana harus benar-benar dipertanggung jawabkan, kalopun kinerja kepala desa seperti itu saya yakin kepala desa tidak akan lama menjabat sebagai Kepala zdesa Muncang, “Imbuhnya.

Menyimak dari perjalanan Bumdes desa Muncang yang dinilai sudah tidak sehat atas nilai anggaran yang tidak terserap pada penyertaan modal bumdes diduga kuat bahwa dana tersebut diselewengkan oleh kepala desa, sehingga apapun bentuknya, kepala desa telah melanggar peraturan terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, sebagaimana dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.” (Chefy/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *