Diduga Diselewengkan, Bantuan Kemnaker TA 2019 Pada Pembangunan Workshop BLK Di Pontren Shirotul Falah Dikerjakan Asal Jadi

Spread the love

WH Tasikmalaya : wartahukum.net
Dalam upaya meningkatkan kwalitas pendidikan dikalangan masyarakat, khususnya pada sarana keagamaan, pemerintah menggelontorkan anggaran melalui bantuan pembangunan workshop Balai Latihan Kerja (BLK) di 1.000 Pondok Pesantren yang ada di Indonesia, adapun anggaran tersebut direalisasikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) sejumlah 1 Miliar per Pondok Pesantren, dana tersebut mencakup pembangunan gedung workshop, peralatan lengkap untuk satu kejuruan, bantuan operasional kelembagaan, dan subsidi program pelatihan.

Salah satunya yang diterima oleh pondok pesantren Shirotul Falah dibawah naungan Yayasan Bina Mandiri yang beralamat di Jln Cidadap Kampung Petakan Rt. 001/003 Desa Sarimukti Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa barat, namun pada pelaksanaannya diduga ada penyelewengan anggaran dan dikerjakan asal jadi.

Informasi yang dihimpun Warta Hukum dariĀ  beberapa masyarakat, bahwa pada pembangunan workshop BLK komputer yang ada di Pondok Pesantren Shirotul Falah tidak tepat sasaran, karena dari anggaran keseluruhan yang diterima yayasan sebesar Rp. 500.000.000, yang terserap pada pekerjaan hanya sekitar 45% saja, karena dari sebelum pelaksanaan pembangunan pun anggaran yang diterima sudah tercecer gak karuan, dari mulai penyisihan uang komitmen hingga uang kopi ketua panitia pelaksana sudah terinci.

Dikatakan salahsatu warga yang enggan disebutkan namanya, “Dana bantuan tersebut katanya terealisasi sebesar Rp. 500.000.000 Namun yang direalisasikan pada pembangunan sekitar Rp. 225.000.000, karena dari awal pencarian saja sudah dirincikan porsi-porsi pengeluaran yang diluar keperuntukannya, diantaranya uang komitmen sebesar 30% dari jumah anggaran, uang LPJ sebesar 5%, dan uang kopi sebesar Rp. 25.000.000.-

“Coba bayangkan kalau dihitung dari Anggaran yang diterima sebesar Rp. 500.000.000 Jelas uang komitmen saja sudah Rp.150.000.000, uang untuk LPJ kalo 5 persennya berarti Rp. 25.000.000, yang anehnya lagi Ustadz Burhan selaku ketua panitia pelaksana minta dianggarkan juga sebesar Rp. 25.000.000 dengan alasan untuk uang kopi, kalau uang kopi sebesar itu bisa kita hitung berapa ribu gelas kopi yang didapat, terus pertanggungjawaban pembangunan mau seperti apa dengan anggaran sisa bancakan, “Jelasnya sambil geleng kepala.

Hasil pantauan Warta Hukum dilapangan, pada pelaksanaan pembangunan workshop BLK komputer tersebut diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, yangmana didapati item material bangunan yang tidak sesuai RAB, diantaranya pada pembesian bangunan yang seharusnya menggunakan besi diameter 12 mm menggunakan besi berdiameter 9.3 , besi berdiameter 10mm menggunakan besi berdiameter 6,6mm, dan besi berdiameter 8mm menggunakan besi berdiameter 5,9mm, sehingga secara kajian teknik dengan mengurangi kuantitas bahan material tentunya jelas-jelas mengurangi juga kualitas bangunan yang dikerjakan, sehingga apapun bentuknya tentunya sudah mengarah kepada tindakan yang melawan hukum yakni tindak pidana korupsi.

 

Disamping itu juga ditemui bahwa Ustadz Burhan jarang ada di lokasi kegiatan, yangmana lebih mementingkan pekerjaan ke sawah dibandingkan pekerjaan yang berkaitan dengan uang negara yang diamanahkannya, sehingga secara jelas tanpa ada rasa tanggung jawab dalam mengemban suatu amanah pemerintah dalam menjalankan tugasnya pada program pembangunan tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tanpa terawasi dengan maksimal.

Saat dikonfirmasi, ketua panitia pelaksanaan pembangunan Ustadz Burhan mengatakan bahwa anggaran yang diterimanya bukan 1 Miliar, melainkan hanya sebesar Rp. 500.000.000 yang keperuntukannya untuk pembangunan Workshop BLK, adapun perlengkapan dan lainnya saya tidak nangani, karena uang yang saya terima cuma Rp. 500.000.000, itupun dengan pencairan dua termen dihitung dari progres bangunan, “Terangnya.

 

Dibantahnya oleh Burhan, bahwa tidak dibenarkan dengan adanya pemotongan anggaran Rp. 25.000.000 untuk uang kopi dan uang transportasi pengurusan ke Jakarta, maupun pemotongan anggaran 30% untuk komitmen, karena secara real bahwa anggaran yang saya terima sesuai Dengan jumlah pagu anggaran, adapun tentang besi yang tidak sesuai, saya akui tempo hari ada kesalahan pembelian, yang seharusnya menggunakan besi 12mm namun saya menggunakan besi berukuran 10mm, namun semua itu sudah saya ganti dengan besi yang sesuai, kalopun ukuran besi ini masih salah ya saya gak tau, karena saya pesannya sesuai dengan ukuran, “Paparnya.

Menurut ketua RW yang secara kebetulan masih panitia pelaksanaan pembangunan mengatakan “terkait dengan ukuran besi saya sudah belanja sesuai dengan ukuran yang ada pada RAB, sekarang pihak media tujuannya apa kok mempermasalahkan tentang ukuran besi yang katanya tidak sesuai, kalopun tentang besi dipermasalahkan saya siap hadapi, biar saya Kampak sekalian, saya sudah siap walaupun saya harus masuk bui, “Pungkasnya dengan gaya arogan sambil emosi pegang sebuah Kampak tajam.

Ditambahkan oleh salah satu pengurus pada pembangunan tersebut mengatakan bahwa anggaran yang sebenarnya adalah Rp. 800.000.000 tapi keperuntukannya yaitu untuk pembangunan workshop BLK sebesar Rp. 500.000.000 dan untuk perlengkapan workshop sebesar Rp. 300.000.000, “Imbuhnya kepada Warta Hukum, Kamis (09/05/2019)

Berdasarkan keterangan yang dilansir, tentunya jumlah bantuan yang dikucurkan pada program pembangunan workshop di pondok pesantren Shirotul Falah tersebut sangatlah simpang siur, makadari itu kepada pihak terkait baik pihak kejaksaan maupun kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan turun secara langsung ke lokasi demi mengkroscek pembangunan workshop BLK tersebut yang sedang berlangsung agar tidak terjadi suatu tindakan penyelewengan anggaran Pemerintah yangmana dapat merugikan Negara. (Chefy/Ad/Red).

adminwh