LSM BMH Dan Lurah Cisarua Desak Imigrasi Bogor Tindak Imigran, Bekerja Dan Menikahi Pribumi

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Bogor : Setelah diketahui aktifitas imigran berstatus swaka telah meluas dan berinteraksi pada wilayah masyarakat puncak,bahkan mereka ada yang telah menikah dan memiliki anak serta berdagang menyewa ruko bahkan memiliki sebidang tanah. Tentu ini tidak dianggap wajar sesuai aturan dan memiliki resiko terhadap ketahanan bangsa dan negara.”

Kami sangat mendukung aparatur desa dan lurah yang memiliki jiwa dan rasa nasionalisme untuk tidak takut pada pihak oknum dibalik sindikasi imigran itu. Mari kita buktikan bahwa kita cinta tanah air terlebih jika kebijakan internasional PBB sekalipun berdampak negatif pada masyarakat kabupaten Bogor. Jangan karena ada anggaran besar dibalik pengungsi kita kena imbas 7 turunan ,baik berupa rawan penyakit,rawan sosial,narkoba dan sindikat kejahatan internasional” ujar ketum LSM BMH ( Barisan Monitoring Hukum), Irianto,SH,MH.

Dalam waktu dekat pihaknya akan turun tangan dalam tim investigasi memetakan masalah dan sebaran imigran tersebut. Jika pihak Pemkab Cibinong engan serius dalam menangani Imigran gelap maka kami siap mengambil peran itu. Kalau diperlukan tentunya langkah upaya hukum terhadap tindakan dan perbuatan imigran yang tidak taat akan aturan baik hukum negara kita dan hukum internasional harus ditegakan.

Pada siapapun mengkail Dollar dan Rupiah, baik perseorangan dan kelompok atau sindikasi jaringan dalam pengungsi ini,mereka harus diungkap sampai akar rumputnya tegas dia.Sementara pihak Lurah Cisarua meminta pihak pusat dan imigrasi tegas dalam bersikap.

Ditemui, Senin (11/3) Lurah Cisarua, Endang Somantri membuka informasi yang valid soal dampak dan keberadaan imigran asal daerah konflik yang sudah belasan bahkan puluan tahun sejak adanya kejadian perang teluk Timur Tengah dan Suriah tahun 90″ an.

Warga negara Asal Afganistan dan negara-negara disekitar konflik itu yang difasilitasi PBB awalnya UNHCR dan IOM menempatkan daerah puncak sebagai tempat transit. Alih-alih imigran berstatus swaka itu ternyata, ada pihak tertentu menjadikan ini berkembang lambat laun, hingga modus ini ternyata dijadikan komoditas bisnis oleh pihak tertentu dalam jaringan berskala internasional dengan sokongan dana yang fantastik.”Saya sudah 15 tahun menjadi kepala desa masalah ini tentu sudah berlangsung lama dan seperti telah berakar kuat.

Mereka Imigran tentu membawa dampak positif dan negatif.Positifnya tentu ada akulturasi transfer pengetahuan dan ekonomi dimana ada saling ketergantungan antara pemilik kontrakan atau villa dengan mereka. Dimana mereka menyewa rumah yang disewakan penduduk Puncak. Sisi atau dampak negatif imigran pun mulai dirasakan seperti adanya kebutuhan biologis mereka juga sebagai manusia normal dalam pergaulan dengan warga setempat, yang akhirnya terasa ketika ada kejadian pernikahan yang melahirkan seorang anak dan adanya imgran wanita menjadi wanita panggilan Bahkan pernah ada informasi perbuatan amoral pada istri warga setempat oleh oknum imgran yang akhirnya berlaku hukum adat” ujarnya.

Diminta solusi atas keberdaan imigran ini, Endang Somantri yang asli penduduk Puncak itu meminta pemerintah pusat turun tangan terutama Imigrasi untuk mengawasi bahkan memutus rantai sindikasi dibalik modus suaka para imigran ini. Jangan sampai makin lama data imigran ini terus bertambah bahkan tidak pernah di Deportasi sesuai dengan tujuan awal bahwa Puncak hanya tempat transit bukan negara tujuan mereka. (Agus Subagja)