Plt Bupati Malang Warning Kades Dalam Pengunaan DD dan ADD

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang Raya : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali mengingatkan kepada para Kepala Desa di wilayahnya agar bertanggungjawab dalam mengelola dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD). Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang begitu besar dengan tujuan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran yang diterima desa tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Nilai nominal dana desa yang menjadi bagian terbesar dari keuangan desa, wajib dikelola dengan baik dan benar, ujar Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi di Pendopo Agung (Pemkab) Malang. Sanusi kembali menekankan kepada para Kepala Desa di wilayahnya agar bertanggungjawab dalam mengelola dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD).

Muhammad Sanusi mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang begitu besar dengan tujuan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran yang diterima desa tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Nilai nominal dana desa yang menjadi bagian terbesar dari keuangan desa, wajib dikelola dengan baik dan benar,tegas Sanusi disela-sela kegiatan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (25/3/19).

Lebih jauh, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar harus dibarengi prinsip lainnya. Meliputi transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaannya harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara baik dan tepat sasaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sejak dana desa ini digulirkan, masih rentan terhadap permasalahan hukum, terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menambahkan, permasalahan hukum yang berkaitan dengan dana desa lebih karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, Sanusi mengimbau agar aparatur desa bisa mempelajari peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa

Banyak hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, salah satunya kurangnya pemahaman yang benar dengan aturan yang ada. Hal ini tentunya perlu dilakukan upaya pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini, tuturnya singkat. (Kie’)