Dugaan PUNGLI Di SD Negeri 1 Padaringan Dijelaskan Oleh Kepala Sekolah, Ketua PGRI Kecamatan Purwadadi Angkat Bicara

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Ciamis : Dugaan pungutan liar (PUNGLI) di SD Negeri 1 Padaringan kecamatan Purwadadi kabupaten Ciamis provinsi Jawa barat yang berdalih untuk pembangunan benteng sekolah dan biaya kenaikan kelas dijelaskan oleh kepala sekolah.

Menurut Diding, S.Pd. i yang berpotensi sebagai kepala sekolah menjelaskan, “Dirinya tidak tau menau sepenuhnya tentang pungutan yang diperuntukkan untuk pembangunan benteng sekolah dan biaya kenaikan kelas, “Memang betul disini ada pungutan kepada siswa sebesar Rp 135.000 per siswa, dengan rincian untuk pembangunan benteng sekolah sebesar Rp 75.000 dan untuk biaya kenaikan kelas yaitu  untuk pentas seni sebesar Rp 60.000, namun semua itu bukan pihak sekolah yang memungut, tapi semua itu adalah program komite dan disepakati oleh orang tua siswa, “Jelasnya. Senin 11/03/2019

Masih menurut Diding, “Program komite ini hasil musyawarah antara orang tua siswa dan komite sekolah, saya selaku kepala sekolah hanya sekedar mengetahui saja, dan tidak ikut campur didalamnya, namun menurut saya hal tersebut bukan pungutan atau pungli, melainkan itu adalah sumbangsih sukarela dari pihak orang tua siswa, dan sebelum diadakan musyawarah dengan  orang  tua siswa pun pihak komite sekolah juga koordinasi dulu kepada saya, bahkan diketahui oleh pak Edi sebagai plt kepala UPTD pendidikan kecamatan Purwadadi, dan kepala UPTD juga memperbolehkan selagi itu hasil musyawarah dan disepakati oleh para orang tua siswa, “Paparnya.

Ditambahkan Dede selaku anggota komite sekolah menerangkan, “pada dasarnya kepala sekolah  tidak ikut campur dan tidak  terlibat dalam hal ini, karena semua ini adalah program komite sekolah dan orang tua siswa, pihak komite hanya menawarkan kepada orang tua siswa dan pihak orang tua siswa menyetujuinya, adapun untuk benteng sekolah memang anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 12.000.000 tapi semua itu kami sifatnya tidak memaksa, mau ngasih ya silahkan mau enggak pun ya gakpapa, “Imbuhnya.

H. Karmana, S.Pd.MM yang menjabat sebagai ketua PGRI kecamatan Purwadadi mengatakan, “Saya baru sekarang ini mendengar adanya dugaan praktik pungli yang ada di SD negeri 1 Padaringan, secara kebetulan wilayah itu adalah wilayahnya pak Nurjamal selaku pengawasnya, namun tetap akan kami kroscek dan akan kami sampaikan kepada kepala UPTD pendidikan kecamatan Purwadadi selaku pimpinan. “Tandasnya sambil menghubungi Kepala UPTD melalui cellulernya.

“Saya pastikan bahwa praktik PUNGLI apapun bentuknya tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan itu adalah suatu pelanggaran bagi sekolah yang melakukan praktik PUNGLI walaupun melalui Komite sekolah dengan judul Sumbangan sukarela, yang pasti saya perjelas juga bahwa pengertian SUMBANGAN SUKARELA dengan PUNGUTAN itu tidak sama, karena yang namanya sumbangan sukarela tentunya tidak wajib, tidak mengikat, dan nominalnya tidak ditentukan jumlahnya alias relatif sesuai kemampuan orang tua siswa, bahkan tidak ngasih pun tidak apa-apa, tapi kalo yang namanya jumlah nominalnya sudah ditentukan dan sama rata, bersifat Wajib, dan mengikat itu jelas apapun dalihnya tetap namanya praktik pungutan liar (PUNGLI).

“Sebenarnya pihak pemerintah memperbolehkan dan mengizinkan kepada sekolah untuk menghimpun dana yang bersifat sukarela dari masyarakat, terutama dari pihak luar, yakni para donatur dan alumni, “Terangnya. (Cfy/NR)