Kasubag Kepegawaian DISDIK Kabupaten Pangandaran Panggil Resmi H. Syarip Hidayat, S.Pd Terkait Pelanggaran POLIGAMI.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Pangandaran : Syarip Hidayat, S.Pd seorang Guru yang berstatus PNS di SMP Negeri 3 Padaherang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat resmi dipanggil Kasubbag Kepegawaian dinas pendidikan kabupaten Pangandaran.

Dalam agenda pemanggilan yang dilayangkan dinas pendidikan kabupaten Pangandaran terhadap H. Syarip adalah terkait pelanggaran Poligami yang telah dilakukannya.

H. Syarip datang memenuhi panggilannya dan tiba di dinas pendidikan kabupaten Pangandaran sekira Pukul 12.30, Kamis 28/2/2019.

Saat di konfirmasi warta hukum, Soleh Supriyadi, S.Pd selaku Kasubbag Kepegawaian dinas pendidikan kabupaten Pangandaran mengatakan,  “H. Syarip kami panggil melalui surat resmi per tanggal 25/2/2019 dan dijadwalkan untuk hadir di dinas pendidikan pada hari kamis 28/2/2019 pukul 13.00,  dan alhamdulillah H. Syarip tidak mangkir dari surat panggilan yang kami layangkan, ” Terangnya.

 

Menurut Soleh,  “Dalam proses Binapnya H. Syarip mengakui atas semua yang telah dilakukannya bahwa dirinya benar telah melakukan poligami,  adapun Poligami yang dilakukan oleh H. Syarip sudah dua kali terjadi,  yakni pada sekira tahun 2011 H. Syarip menikah secara sirih dengan istri keduanya yang bernama Suryati hingga mempunyai satu orang anak, namun tidak begitu lama bercerai lagi,  setelah bercerai dengan Suryati pada Tahun 2012 bulan Maret H. Syarip menikah lagi dengan Ira seorang guru Honorer di Salah satu sekolah SD di Kecamatan Padaherang dan hingga saat ini masih berjalan bahkan dari pernikahannya dengan Ira sudah mempunyai satu orang anak juga, dengan pengakuannya sudah mendapatkan ijin dari istri pertamanya, adapun dari hasil binap hari ini kami tinggal melakukan proses pemberkasan dan setelah selesai tentunya kami limpahan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kabupaten Pangandaran untuk diproses secara Kedinasan, dan nantinya pemberkasan yang telah siap akan dilanjut proses oleh tim penjatuhan disiplin pegawai negeri sipil yang di Ketuai oleh Pak Sekda.

“Adapun terkait Hukuman Disiplin (Hukdis)  yang akan dijatuhkannya itu ditentukan oleh Tim penjatuhan disiplin tersebut,  kami hanya bisa pempradiksi bahwa apa yang dilakukan H. Syarip kalo gak Hukdis sedang berarti hukdis berat,  karena kalo hukdis ringan itu sudah tidak mungkin, “Terangnya.

Masih menurut Soleh,” pada dasarnya pemanggilan binap normatif nya adalah dua sampe tiga kali pemanggilan,  terlebih kami juga harus melakukan pemanggilan resmi terhadap kepala sekolah terkait informasi bahwa H. Syarip jarang masuk,  dan dari keterangan H. Syarip beralasan karena dirinya sebagai ketua panitia pembangunan mesjid dan sudah mendapatkan ijin dari kepala sekolah, jadi intinya permasalahan ini akan kami proses secara kedinasan agar supaya menjadi contoh buat para pegawai yang lainnya, “Tandasnya kepada Warta Hukum, Kamis 28/2/2019.

Hasil pantauan Warta Hukum, Ketentuan beristri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan pernikahan dan perceraian. Ketentuan khusus tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.

Aturan-aturan yang ketat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PNS mempunyai kedudukan yang terhormat, sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi negara dan Abdi Masyarakat, yangmana PNS harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi Masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, Selain dari pada itu sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan poligami juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279, orang yang melakukan poligami tanpa prosedur dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. (Chefy)