Guru PNS Positif Beristri Dua, Tindakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran Dipertanyakan.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Pangandaran : Guru adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)  selaku tenaga didik yang sering diartikan “Wajib Digugu Dan Wajib Ditiru” namun hal tersebut justru malah sebaliknya,  karena atas prilaku seorang oknum guru yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mencoreng nama baik dunia pendidikan.

Seperti halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat,  H. Syarip Hidayat, S.Pd selaku Guru  BP di SMP negeri 3 Padaherang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai dua orang istri,  yakni Lilis seorang Guru di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berstatus PNS selaku istri pertamanya,  dan Ira seorang Guru Honorer selaku istri keduanya yang diduga menikah secara sirih.

Kejadian tersebut sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran atas pemberitaan media online maupun media cetak yang beredar, sesuai dengan hasil konfirmasi pertama kepada Kasubbag Kepegawaian, disampaikannya kepada Warta Hukum (14/2)  bahwa perkaranya akan segera disikapi dan ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku, dan paling lambat minggu besok akan dipanggil, dan kami proses sesuai aturan.

Namun dengan berjalannya waktu,  apa yang disampaikan Kasubbag Kepegawaian tersebut ternyata tidak terbukti dan tidak terlaksanakan, sehingga H. Syarip merasa tenang dan aman, seakan pemberitaan yang beredar di media  tidak ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran.

Saat ditemui yang kedua kalinya, Senin 25/2/2019,  H. Soleh Supriyadi, S.Pd yang menjabat sebagai Kasubbag Kepegawaian menerangkan dan membenarkan bahwa terkait perkara dugaan Poligami yang dilakukan oleh H. Syarip belum ditindak lanjuti,  karena masih dalam tahap pengkajian,  “Saat ini kami masih mengkaji dan mempelajari kronologinya secara detail, yangmana kami sedang membuka beberapa pasal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian seorang PNS, kami pun sudah koordinasi dengan pak Sekdis selaku tim Pembinaan Aparatur (BINAP) dan sudah koordinasi juga dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pangandaran, dan wacananya hari kamis atau jumat akan kami panggil secara resmi,  kalo memang itu terbukti tetap akan kami proses sesuai peraturan PNS dan diberikan Hukuman Disiplin (HUKDIS), namun dalam tingkat pelanggaran nya kami sudah bisa mempradiksi, yaitu antara pelanggaran sedang atau pelanggaran berat, kami bukan sengaja menunda ataupun mengulur ngulur waktu dalam menyikapi permasalahan ini, namun secara kebetulan pak sekdis pun baru masuk hari ini,  karena selama seminggu beliau sakit, “Terangnya.

Ditempat yang berbeda, H. Syarip, S.Pd mengakui dengan apa yang sudah dilakukannya,  bahwa dirinya telah Poligami secara terbuka di masyarakat, adapun pada saat pertama dikonfirmasi dirinya membantah semua itu karena merasa takut, “Terkait masalah saya poligami saya sudah akui dan permasalahan ini sudah diketahui oleh dinas, karena saya sudah dipanggil pada hari Kamis kemarin tanggal 21/2/2019, bahkan prosesnya sudah selesai dengan Pak Soleh,  kalau mau konfirmasi silahkan saja datang ke dinas dan temui saja Pak Soleh selaku Kasubbag Kepegawaian, Tandasnya.

Ditambahkan Didin yang pada saat itu sedang bersama H. Syarip menjelaskan, “Saya selaku sodaranya merasa bingung, karena ke istri tuanya sodara dan ke istri muda nya juga sodara,  saya cuma berharap mereka bisa rukun, damai, dan kondusif,  karena semuanya adalah keluarga,  dan mau ditutup tutupi pun percuma,  toh Masyarakat semuanya sudah pada tau dan terlihat jelas,  “Imbuhnya.

Hasil pantauan Warta Hukum dilapangan, Informasi yang dilansir dari beberapa narasumber sangatlah simpang siur dan seperti ada kejanggalan, yangmana Hasil dari konfirmasi terakhir senin 25/2/2019 H. Soleh Supriyadi selaku Kasubbag Kepegawaian menyampaikan bahwa perkara tersebut belum Ditindak lanjuti dan masih tahap pengkajian,  namun dihari yang sama, dari keterangan H. Syarip beserta sodaranya,  mengatakan bahwa Permasalahan tersebut sudah beres dan sudah selesai dengan dinas pendidikan.

Dalam menyikapi kesimpang siuran informasi ini tentunya sangatlah tidak ada kejelasan, karena tidak semata mata H. Syarip memberikan keterangan sudah beres dan mengarahkan awak media untuk mempertanyakan kepada Kasubbag dinas pendidikan tanpa adanya tindakan penyelesaian, entah mana yang benar dan entah mana yang salah,  yang pasti harapannya adalah pihak dinas pendidikan kabupaten Pangandaran dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan menindak tegas kepada pegawai yang melanggar peraturan tanpa tebang pilih dan bermain dibelakang layar. (Chefy)