H. M. SANUSI : PENYELESAIAN PERSOALAN SUMBER AIR MENDIT, SAYA SERAHKAN KE DPRD

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang Raya : Setelah ada penegasan dari DPRD Kabupaten Malang terkait persoalan sumber air Wendit, Mangliawan, Pakis, yakni akan melakukan gugatan di jalur hukum apabila 4 surat keputusan (SK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tidak segera dicabut, kini giliran Wakil Bupati (Wabup) Malang, Sanusi ambil bicara.

Semua ini terkait semakin meruncingnya polemik antara Pemkab Malang dengan Pemkot Malang.Terutama setelah Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan juga pihaknya siap kembali melakukan pembicaraan atas persoalan yang tidak terlihat titik terangnya ini sejak lama.

Wabup Malang, H. M. Sanusi terlihat enggan untuk kembali mengkomentari hal tersebut.
Sudah saya instruksikan ke Sekda (Sekretaris Daerah) untuk menyelesaikan hal tersebut. Sudah dibahas juga dengan DPRD. Saya serahkan dan ikut DPRD, ujar Sanusi, Jumat (15/02/19) di Pendapa Kabupaten Malang, Kepanjen.

Sikap Sanusi yang terlihat pasrah serta menyerahkan penyelesaian terbaik kepada Sekda serta DPRD Kabupaten Malang tersebut. Dimungkinkan karena semakin peliknya urusan mengenai sumber air wendit yang dikuasai dan dikelola oleh PDAM Kota Malang selama ini.

Seperti diketahui, persoalan tersebut terbilang lama terjadi. Berbagai pertemuan antara dua pemerintah daerah tersebut cukup banyak dilakukan.

Bahkan sejak era Bupati Malang non aktif Rendra Kresna, telah dilakukan. Tapi, hasilnya tetap nihil. Berbagai harapan Pemkab Malang tidak pernah terjembatani sampai saat ini.

Padahal, Sanusi pun, telah menjanjikan bahwa persoalan tersebut bisa diselesaikan secara cepat saat dirinya melakukan komunikasi dengan Sutiaji.

Bahkan Sanusi menyampaikan harapan atas keadilan dalam pembagian keuntungan yang selama ini masuk ke Kota Malang.

Harapan kita kan bisa fifty-fifty. Sehingga ada solusi yang sama-sama menguntungkan, ujarnya beberapa waktu lalu.

Ternyata, di lapangan kondisinya tetap seperti dulu. Tidak ada perubahan apalagi harapan Pemkab Malang agar persoalan ini segera terselesaikan.

Hal ini yang membuat Pemkab Malang serta DPRD Kabupaten Malang kembali menyoal hal tersebut ke Kemen PUPR serta memberikan ultimatum atas 4 SK yang membuat Pemkab Malang dirugikan.“Urusan itu saya serahkan ke DPRD. Apapun kebijakannya saya ikut,” tegas Sanusi.

Beberapa warga yang memantau perkembangan polemik sumber air wendit pun, terkesan tidak terlalu yakin atas penyelesaian masalah tersebut.

Hendra, warga Kepanjen yang sejak awal mengikuti polemik tersebut menyampaikan, dirinya apatis ada solusi yang bisa menguntungkan Pemkab Malang terkait sumber air Wendit.

Terlalu lama proses penyelesaiannya, sampai sekarang saya amati tidak ada perkembangan. Dari Bupati Rendra pun begitu tidak ada hasil,ujarnya kepada Wartahukum.net

Dirinya juga kurang begitu optimis dengan langkah DPRD Kabupaten Malang yang akan melakukan gugat hukum ke PTUN.

Dulu sempat DPRD lontarkan juga untuk menghentikan kerjasama dengan kota tentang ini. Tapi ya kok terus berjalan. Sekarang akan jalur hukum. Kok saya tidak optimis bisa selesai, urai Hendra.

Ketidakoptimisan warga tersebut, tentunya patut dijawab pasti dari Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang. Pasalnya, somasi yang dikirimkan oleh warga Mangliawan, Pakis, dengan tembusan sampai Presiden Jokowi pun, masih belum terlihat hasilnya.

Hendra pun menegaskan, apabila memang ada itikad baik dari PDAM Kota Malang, maka tentunya tidak perlu harus menempuh jalur hukum. Di media dituliskan wali kota tidak ingin rebutan air, karena bisa merusak hubungan dua pemerintahan yang bertetangga ini.Terus ngapain masalah bagi hasil saja sampai berlarut-larut, tutur Hendra singkat. (Kie’)