MCW SEBUT BANYAK PARPOL PESERTA PILEG TIDAK TRANSPARAN SOAL DANA KAMPANYE

WH Malang Raya : Malang Corruption Watch (MCW) menyebut calon legislatif (caleg) berpotensi korupsi. Itu karena dana kampanye caleg yang tidak transparan. Dengan itu, MCW mengimbau agar masyarakat harus selektif saat memilih anggota dewan yang akan mewakili mereka di kursi parlemen nanti.

Badan Pekerja MCW Intan Dita menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,Pasal 1 menyebutkan jika dana kampanye, baik berupa uang, barang, dan jasa, yang digunakan peserta pemilu wajib dilaporkan.

Namun kenyataannya di Kota Malang, pelaporan awal dana kampanye (LADK) baru dilakukan satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Namun identitas lengkap penyumbang tidak disertakan secara detail oleh penyumbang, katanya kepada wartawan, Rabu (30/1/2019). Padahal, dalam pemilihan caleg 2019, tercatat ada 14 partai politik dan 529 calon legislatif, ujarnya.

Sementara itu berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 64, dinyatakan jika parpol tidak menyampaikan LADK sampai waktu yang telah ditentukan, akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan.

Perempuan berhijab ini juga menyampaikan bahwa proses pelaporan dana kampanye memiliki tiga tahapan. Dimulai dari laporan dana awal kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Proses pelaporan LADK terakhir dilaksanakan 23 September 2018, dan LPSDK dilaporkan pada 1 Januari 2019 kepada KPU Kota Malang, imbuhnya.

Intan juga menyampaikan, pelaporan LPSDK dilakukan 13 partai politik. Hanya satu partai, yaitu Nasdem, tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU. Sedangkan dari hasil akhir yang diumumkan, pembiayaan yang digunakan untuk pencalonan legislatif masih cukup besar dan sumber penyumbang belum jelas sehingga membuat kecurigaan di Masyarakat.

Berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 13, dikatakan jika dalam pemilu DPR dan DPRD, dana bersumber dari partai politik, calon anggota DPR dan DPRD dari partai yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum.

Di LPSDK dijelaskan bahwa dana yang digunakan parpol dan calon anggota diatur dengan proporsi 30 persen (parpol) banding 70 persen (caleg). Sedangkan jenis sumbangan terbagi atas uang, barang, serta jasa.

Sumber pendanaan dari caleg yang lebih besar dibandingkan sumber pendanaan parpol, menurut Intan, patut dicurigai. Terlebih dalam PKPU tidak diatur adanya batas maksimal dari partai politik dan dan caleg. Sedangkan jenis sumber pendanaan paling banyak berasal dari LPSDK sebesar 67 persen.

Namun di dalam pencatatan tidak dijelaskan secara detail bentuk sumbangan jasa yang diberikan. Sedangkan sumbangan lainnya tidak menyertakan identitas penyumbang secara mendetail dan menyeluruh,imbuh perempuan berkacamata itu.

MCW pun menilai jika format pelaporan LADK dan LPSDK kurang detail dan rinci. Sehingga partai politik cenderung melaporkan dana kampanye seadanya dan masyarakat tidak mengetahui siapa saja penyumbang sementara kepada caleg maupun parpol.

Sehingga KPU Kota Malang harus mendesak KPU RI untuk menyediakan format laporan yang lebih terperinci dan akuntabel. supaya terjadi transparansi dan akuntabilitasi kepada masyarakat secara maksimal, tutupnya singkat. (Kie dan Tm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *