DPUPR KOTA MALANG BERHARAP, WARGA YANG URUS DOKUMEN BANGUNAN DILARANG BERI IMBALAN KE PETUGAS

WH Malang Raya : Masyarakat Kota Malang yang ingin membangun suatu bangunan, baik rumah, ruko, atau tempat usaha, tentunya harus memiliki satu dokumen penting sebelum melangkah ke proses pembangunan. Dokumen tersebut yakni advice planning (AP).

AP merupakan dokumen penting yang bisa didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang sebelum mengurus Izin mendirikan bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.

AP sendiri mengatur tujuan membangun sebuah bangunan, apakah memang sesuai dengan peruntukan atau tidak maupun wilayah yang dibangun merupakan kawasan terlarang atau tidak.

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), sudah diatur peruntukan setiap kawasan. Misalnya kawasan pergudangan, jasa, perdagangan, pemukiman warga dan pasar.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang DPUPR Kota Malang Dahat Sih Bahagianto mengungkapkan, dalam kepengurusan AP, jika syarat-syaratnya terpenuhi dan lengkap, maka AP bisa segera keluar. Sesuai standar, waktu keluarnya AP sekitar 18 hari kerja.

Kemudian juga, jika warga membangun suatu bangunan, maka harus ditelusuri dulu apakah mengganggu warga lain atau tidak. Kalau mengganggu warga sekitar, tentu AP yang dimohonkan tidak bisa keluar dengan pertimbangan tertentu.

Kalau mengurus, tinggal datang saja langsung ke kantor di DPUPR Kota Malang di Jalan Bingkil No 1,Melalui bidang tata ruang untuk konsultasi dan minta petunjuk ke kantor,kita akan membimbing dan menunjukkan prosedur pengurusannya, ungkap Dahat.

Masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan AP diharapkan mengurus sendiri. Hal itu untuk menghindari adanya pungli (pungutan liar) yang tak sesuai aturan.

Dikhawatirkan bila diuruskan orang lain, kadang mereka meminta-minta imbalan. Dan kadang minta imbalan dengan mengatasnamakan staf kami yang meminta imbalan. Marilah kita belajar menjadi masyarakat yang cerdas dan berani. Jangan tergantung orang lain, kata Dahat.

Syarat dalam mengurus AP sendiri sangat mudah. Di antaranya mengisi blanko permohonan AP yang dilampiri dengan fotokopi KTP atau fotokopi KTP kuasa apabila menguasakan, surat kuasa bila menguasakan dilengkapi materai Rp. 6.000, fotokopi sertifikat, siteplan bangunan, maupun kelengkapan izin dari Kelurahan atau Kecamatan.

Lebih lanjut dijelaskan Dahat, dalam kepengurusan AP, sama sekali tidak terdapat restribusi atau biaya dalam kepengurusannya. Sehingga, jika terdapat oknum atau orang meminta imbalan mengatasnamankan staf, maka Masyarakat diharapkan untuk tidak memberi.

Memang tak dipungkiri, ada saja masyarakat yang mencoba merayu staf untuk segera dipercepat kepengurusannya. Terlebih lagi, syarat mereka belum lengkap, sehingga ada saja yang mencoba memberikan uang rokok saat petugas kami melakukan survei. Namun kami sudah mewanti-wanti agar petugas tidak menerima pemberian warga, terangnya.

Terakhir Dahat berharap agar Masyarakat tidak mencoba merayu staf DPUPR dengan memberikan sesuatu hal yang tidak perlu. Sebab, saat ini pihaknya berupaya optimal untuk bekerja memberikan pelayanan yang baik tanpa ada imbalan.

Kami berusaha keras mengubah mindset pegawai kami, serta mohon dibantu agar masyarakat tidak memberikan apa pun kepada staf kami. Jikapun ada yang meminta punggutan, segera saja laporkan kepada kami, akan kita beri sangsi,ujarnya singkat. (Kie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *