SEKKOTA MALANG DIUSULKAN JADI PELAKSANA HARIAN (PLH) WALI KOTA MALANG

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang Raya : Masa jabatan Plt Wali Kota Malang Sutiaji akan berakhir besok (13/9/18). Sebelum politikus Partai Demokrat (PD) itu dilantik menjadi wali Kota Malang pada 24 September 2018, Kota Malang akan dikendalikan oleh ”penguasa” baru. Siapa sosok yang akan memimpin Pemerintah Kota Malang selama 12 hari ke depan (13–24 September 2018)

Informasi yang dihimpun Wartahukum.net, calon pemimpin baru di Kota Malang itu adalah Wasto. Pria yang kini menjabat Sekretaris Kota (Sekkota) Malang itu diusulkan ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo agar ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) wali Kota Malang. Andai gubernur menyetujui, berarti Wasto akan menjadi wali kota selama 12 hari

Kabiro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov Jatim Benny Sampirwanto membenarkan mencuatnya nama Wasto sebagai calon Plh wali Kota Malang. Bahkan, pihaknya yang mengusulkan Wasto menjadi Plh wali Kota Malang.

Karena pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah provinsi, ya kami biro pemerintahan yang mengusulkan, ujar Benny ketika dikonfirmasi kemarin (11/9/18).

Menurut Benny, pengusulan Plh wali Kota Malang sangat penting. Sebab, jika dibiarkan akan terjadi kekosongan kekuasaan di Balai Kota Malang. Padahal, saat ini pemkot sedang menyiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

Disinggung mengenai pengusulan nama Wasto, Benny menerangkan, jabatan wali Kota Malang cukup di isi pejabat dari pemda setempat. Sebab, tenggang waktu kepemimpinan hanya sedikit, yaitu 12 hari. Jeda waktunya hanya sebentar. Tapi, kan harus diisi, ujarnya.

Rencananya, hari ini (12/9/18) Soekarwo akan menentukan nama Plh wali Kota Malang. Keputusannya tetap di tangan Gubernur, kata mantan Kabiro Humas Protokol Pemprov Jatim tersebut.

Benny menegaskan, Soekarwo berhak menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi Plh wali Kota Malang. Apakah memilih Wasto sesuai usulan Kabiro Pemerintahan Pemprov atau mengambil pejabat lain dari Pemprov Jatim. ini hanya usulan, keputusan akhir ada di gubernur. Beliau yang punya kewenangan, bebernya.

Terpisah, Kabag Humas Pemkot Malang Nurwidianto menyatakan, rencana penunjukan Plh wali Kota Malang sudah dibahas bersama pemprov. Minggu lalu sudah dirapatkan bersama pemprov, kata Wiwid–panggilan akrab Nurwidianto.

Meski penunjukan Plh wali Kota Malang menjadi kewenangan gubernur, tapi Wiwid yakin peluang Wasto sangat besar. Sebab, Wasto adalah pejabat tertinggi di pemkot. Plh wali kota itu lazimnya dijabat sekkota. Ya, biasanya (Plh wali kota) memang dijabat sekkota, tutur mantan kabid penagihan dinas pendapatan daerah (dispenda) itu.

Disinggung mengenai pelantikan wali Kota Malang yang tidak dilaksanakan dengan berakhirnya masa jabatan wali kota lama, Wiwid menyatakan, semua kewenangan gubernur. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan sengaja digelar pada 24 September mendatang karena menyesuaikan kondisi daerah lain. Ada 14 kabupaten/kota di Jatim yang ikut pelantikan (bupati/wali kota) serentak pada 24 September 2018, katanya.

Penundaan pelantikan wali kota terpilih memang tidak lepas dari rencana pelantikan kepala daerah serentak, tambah pejabat eselon III A Pemkot Malang itu. Mantan Kasubag Pemberitaan di Bagian Humas itu menyatakan, dalam waktu dekat ini surat keputusan (SK) gubernur tentang pengangkatan Plh wali kota akan dikeluarkan bersamaan hari pertama Plh wali kota bertugas. SK Plh akan diterbitkan tepat pada akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota, yakni 13 September, katanya.

Sementara itu, Sekkota Malang Wasto tidak bisa dikonfirmasi terkait pengusulan namanya menjadi calon Plh wali Kota Malang. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler (ponsel) sejak kemarin siang (11/9/18) tidak ada respons.

Sejak Agustus 2017, Wasto diangkat menjadi sekkota. Sebelumnya, pria kelahiran Jogjakarta itu menduduki beberapa jabatan penting. Di antaranya, kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (barenlitbang), kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kepala dinas kebersihan dan pertamanan (DKP), dan kepala bagian (kabag) Hukum Setda Kota Malang. (Kie)